BUTON – Ketua Lembaga Pengurus Daerah Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton, Idrus Jumu, menyikapi keras sikap Bupati Buton yang dua kali mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Buton.
Padahal, kata Idrus, Bupati Buton saat itu berada di Kabupaten Buton, namun tidak menghadiri undangan resmi DPRD.
“Ini bukan lagi soal sibuk atau tidak sibuk. Ini soal Bupati tidak menghargai undangan DPRD. Padahal beliau ada di Buton. Sikap seperti ini bukan sikap negarawan sebagai pemimpin daerah,” tegas Idrus Jumu, Senin (9/11/2026).
Menurut Idrus, RDP itu digelar untuk membahas 29 tuntutan LPHN terkait berbagai persoalan pemerintahan selama dua tahun terakhir. Namun karena Bupati tidak pernah hadir, pembahasan tidak pernah tuntas.
“Sudah dua kali RDP, dua kali juga Bupati mangkir. DPRD sudah mengundang secara resmi, tapi tidak dihargai. Bagaimana masyarakat mau percaya pemerintahannya mau menyelesaikan masalah, kalau pimpinannya sendiri tidak mau duduk bersama?” ujarnya.
RDP Ketiga Digelar 16 November 2026
Idrus menegaskan, RDP ketiga atau RDP selanjutnya sudah disepakati bersama dengan DPRD dan Komisi DPRD akan digelar pada *tanggal 16 November 2026*.
“RDP ketiga itu sudah disepakati bersama dengan DPRD dan Komisi DPRD, tanggal 16 November 2026. Jadi tidak ada lagi alasan tidak tahu jadwal. Bupati harus hadir,” tegas Idrus.
Minta Forkopimda Turun Tangan di RDP Ketiga
Idrus meminta DPRD Kabupaten Buton untuk tidak lagi menggelar RDP hanya dengan OPD. Untuk RDP ketiga pada 16 November 2026 itu, DPRD diminta menghadirkan Forkopimda secara lengkap.
“Kami minta DPRD di RDP ketiga tanggal 16 November 2026 itu menghadirkan Forkopimda. Hadirkan Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan. Supaya ada yang bisa menyikapi permasalahan ini. Jangan sampai Bupati terus merasa bisa mengabaikan lembaga DPRD,” kata Idrus.
Kehadiran Forkopimda, lanjut Idrus, penting agar RDP ketiga tidak lagi menjadi RDP formalitas tanpa keputusan.
Enam Tuntutan di RDP Ketiga
Idrus menegaskan, di RDP ketiga nanti, LPHN akan menyampaikan enam tuntutan utama kepada Bupati Buton:
1. Bupati Segera Menempati Rujab
Idrus meminta Bupati Buton segera menempati Rumah Jabatan (Rujab) Bupati sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan.
“Rujab itu bukan rumah pribadi, itu rumah negara, rumah rakyat. Bupati harus tinggal di sana, supaya mudah ditemui masyarakat, supaya roda pemerintahan jelas pusatnya,” tegasnya.
2. Berhentikan Sementara Plt di 8 Dinas yang Lewat 6 Bulan
LPHN juga meminta Bupati segera memberhentikan sementara seluruh Pelaksana Tugas (Plt) di 8 dinas yang telah melewati batas waktu 6 bulan.
“Sesuai Permenpan RB No. 22 Tahun 2021 Pasal 59, Plt itu maksimal 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali, total 6 bulan. Kalau sudah lewat 6 bulan, berarti sudah kedaluwarsa. Harus diberhentikan dan segera dibuka seleksi terbuka,” jelas Idrus.
Ia menegaskan, Plt yang sudah kedaluwarsa tidak boleh lagi menandatangani keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kepegawaian dan anggaran.
3. Bupati Evaluasi Seluruh Kinerja OPD yang Terlambat Usulkan KUA PPAS dan RAPBD
LPHN meminta Bupati Buton mengevaluasi seluruh kinerja OPD yang selalu terlambat mengusulkan KUA PPAS dan RAPBD sehingga DPRD tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan anggaran.
“Setiap tahun OPD selalu terlambat mengusulkan KUA PPAS dan RAPBD. Akibatnya DPRD tidak maksimal, pembahasan jadi terburu-buru, dan ujungnya rakyat yang dirugikan. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal kinerja. Bupati harus evaluasi semua OPD yang selalu terlambat itu,” tegas Idrus.
4. 29 Tuntutan yang Mengarah Kerugian Negara Segera Direkomendasikan ke APH*
Dari 29 tuntutan LPHN, Idrus meminta agar tuntutan yang mengarah pada kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan segera direkomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Sementara untuk pelanggaran administrasi yang mengarah pada pelanggaran sumpah jabatan, Idrus meminta DPRD segera mengambil sikap.
“Dari 29 tuntutan kami, yang mengarah pada kerugian negara dan penyelenggaraan kewenangan yang menyimpang, kami minta segera direkomendasikan ke APH. Jangan didiamkan. Dan yang mengarah pada pelanggaran administrasi dan pelanggaran sumpah jabatan, kami minta DPRD segera mengambil sikap. Jangan sampai DPRD hanya jadi tempat curhat tanpa keputusan,” ujarnya.
5. DPRD Harus Konsisten, Jika RDP Ketiga Bupati Tidak Hadir Segera Bentuk Pansus
LPHN mendesak agar DPRD konsisten dengan keputusan awal. Jika pada RDP ketiga tanggal 16 November 2026 Bupati Buton kembali tidak hadir, maka DPRD harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti 29 tuntutan LPHN tersebut.
“Kami mendesak DPRD konsisten dengan keputusan awal. Kalau RDP ketiga tanggal 16 November 2026 Bupati tidak hadir lagi, jangan lagi ada RDP keempat, kelima. Langsung bentuk Pansus. Itu yang sudah disepakati di awal. DPRD harus tunjukkan wibawanya sebagai lembaga,” kata Idrus.
6. Bupati Minta Maaf Kepada Masyarakat Buton
Tuntutan terakhir, Idrus meminta Bupati Buton meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton.
“Kami minta Bupati meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton atas kesalahan-kesalahan dalam pemerintahan selama dua tahun ini. Mengakui kesalahan itu sikap negarawan. Menghindar dari RDP itu bukan sikap negarawan,” pungkas Idrus.
Sesuai Notulen Rapat: Bupati Wajib Bawa Semua SK Plt. dan Izin Gubernur di RDP Ketiga
Selain enam tuntutan di atas, Idrus menegaskan, sesuai dengan notulen rapat, Bupati Buton diminta untuk menyerahkan seluruh dokumen di RDP ketiga pada 16 November 2026.
“Sesuai notulen rapat, di RDP ketiga tanggal 16 November 2026 Bupati diminta untuk membawa dan menyerahkan semua SK Pelaksana Tugas yang telah melewati batas enam bulan, dan seluruh dokumen-dokumen terkait 29 tuntutan LPHN,” tegas Idrus.
Termasuk, lanjut Idrus, dokumen yang paling ditunggu masyarakat adalah izin Gubernur yang membolehkan Bupati jalan lebih dari 20 hari.
“Termasuk izin Gubernur yang membolehkan Bupati jalan 20 hari lebih itu. Harus dibuka di RDP. Jangan hanya dibicarakan di belakang, tapi dokumennya tidak pernah ditunjukkan. Masyarakat berhak tahu, itu izin untuk apa, dan dasar hukumnya apa,” ujarnya.
Menurut Idrus, tanpa dokumen itu, RDP ketiga hanya akan jadi pengulangan RDP pertama dan kedua, yaitu hanya bicara tanpa bukti.
Ajakan Terakhir Idrus: Ajak Pedagang Kaloko, Desa-Desa Plt., dan Para Aktivis Turun Bersama
Sebelum menutup komentarnya, Idrus Jumu meminta dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turun bersama-sama di RDP ketiga tanggal 16 November 2026.
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, pedagang-pedagang Pasar Kaloko yang menjadi korban kebakaran namun sampai hari ini tidak jelas rehabilitasinya, untuk turun bersama-sama,” ajak Idrus.
Idrus juga mengajak desa-desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir dan kini diisi oleh Plt-Plt.
“Saya juga mengajak desa-desa yang hari ini masa jabatannya sudah berakhir dan diisi oleh Plt-Plt untuk turun bersama-sama, agar daerah ini bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jangan lagi kebutuhan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan jabatan,” tutup Idrus.
Idrus juga mengajak para aktivis di Kabupaten Buton untuk ikut hadir dan mengawal RDP ketiga tersebut.
“Saya juga mengajak para aktivis untuk turun bersama. Ini bukan soal LPHN saja, ini soal masa depan Buton. Kita kawal sama-sama,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Buton belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran Bupati dalam dua kali RDP tersebut.
Sekedar diketahui pantauan kami pada Senin pagi, 9 November 2026, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH sedang melakukan perjalanan Dinas keluar daerah.
