BUTON – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN), BAKTI dan IMM turun berorasi untuk menyuarakan keluh kesah sebanyak 39 point kepada bupati Buton.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan demonstrasi di gedung DPRD Buton meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH.
“Ada 39 tuntutan kami, ini yang ingin kami dengar langsung jawabannya dari Bupati Buton,”ujar Korlap aksi, Idrus Djumu.
Namun lanjut dia lagi-lagi Bupati Buton Tidak kunjung hadir padahal diundang resmi oleh DPRD Buton.
“Sesuai kesepakatan awal, RDP harus dihadiri Bupati Buton, jika tidak kami menolak RDP hari ini. Kami akan demo lagi, izin kami tiga bulan,”ujar idrus.
Dia mengatakan massa yang hadir ingin agar persoalan daerah banyaknya Plt kadis, persoalan pasar hingga Rujab Bupati Buton yang tidak pernah Ditempati dijawab Bupati Buton.
Hal senada juga disampaikan Korlap aksi lainnya, Lui Sutaher. Menurutnya massa yang hadir ingin meminta klarifikasi langsung dari Bupati Alvin terkait persoalan daerah saat ini Namun disayangkan Bupati Buton Tidak hadir.
“Ada puluhan tuntutan yang akan kami sampaikan kepada Bupati Buton,”lanjut dia.
Salah satunya persoalan plt kadis, banyak yang sudah kadarluarsa harusnya sampai enam bulan saja.
Demo yang digelar di kantor DPRD Buton berakhir dengan kekecewaan para Demonstran, pasalnya Bupati Buton Tidak kunjung hadir. Hanya diwakili Sekda Buton La Ode Syamsuddin dan para kepala OPD, sementara itu pimpinan DPRD Buton dan anggota DPRD hadir menemui massa.
Sekda Buton yang hadir menyampaikan apresiasi atas aspirasi masyarakat sebagai kontrol sosial bagi pemerintah daerah saat ini.
Namun untuk memastikan kehadiran bupati, ia akan melakukan koordinasi dengan kadis yang hadir saat RDP untuk menemui Bupati Buton.
“Saya akan koordinasi dengan Bupati Buton bersama kadis yang hadir saat ini, karena Bupati Buton akan berangkat ke Kendari lagi,”bebernya.
Saat RDP sempat terjadi perseteruan pasalnya massa meminta agar DPRD komitmen dengan hasil pertemuan pekan lalu terkait kehadiran Bupati, jika dipanggil tidak hadir juga sampai tiga kali maka DPRD akan membentuk pansus.
Sekdapun meminta agar massa bisa menahan diri.
Menjawab soal kapan jadwal tersebut bisa di tentukan, Umar Sihaji menyampaikan bahwa dalam waktu dekat RDP bisa dilaksanakan, paling tidak hingga senin depan kita melakukan pemanggilan untuk RDP dengan Bupati Buton
“Semoga dalam waktu dekat ya. Biar masalah ini bisa selesai dan masyarakat bisa mendapat jawaban pasti” katanya.
Massa menyampaikan 39 tuntutan kepada Bupati Buton secara tertulis melalui DPRD Buton.
