BUTON –Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buton mengecam keras dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut dinilai sebagai isu serius yang menyangkut keamanan kepala negara, kedaulatan bangsa, serta kehormatan institusi kepresidenan.
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buton, Rizal Azwar, S.H., menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika dugaan tersebut benar, maka harus ada langkah hukum yang tegas untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Menurut Rizal, publik berhak mendapatkan penjelasan secara transparan mengenai siapa yang berada di balik dugaan tindakan penyadapan tersebut, bagaimana tindakan itu dilakukan, serta apa kepentingan yang melatarbelakanginya.
“Pertanyaan mendasarnya adalah siapa dalangnya dan untuk kepentingan siapa tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dilakukan? Ini bukan persoalan sepele. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan kepala negara dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia,” tegas Rizal Azwar. Kamis (05/11).
Ia mendesak aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait agar segera melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan transparan. Apabila ditemukan bukti adanya tindakan penyadapan ilegal, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rizal juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi politik maupun saling melempar tuduhan tanpa dasar. Menurutnya, pengungkapan fakta dan penegakan hukum harus menjadi prioritas.
**DUKUNG PRESIDEN, JAGA KEDAULATAN NEGARA**
Lebih lanjut, Rizal menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buton menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan mandat konstitusional dan memimpin pemerintahan Republik Indonesia.
“Kami bersama Prabowo Subianto! Dukungan ini merupakan komitmen kami untuk menjaga pemerintahan yang sah, menghormati konstitusi, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada pihak yang mencoba melemahkan kewibawaan negara melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap Presiden bukan berarti menutup ruang kritik. Dalam negara demokrasi, kritik tetap diperlukan, tetapi segala tindakan harus berada dalam koridor konstitusi dan hukum yang berlaku.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buton menegaskan bahwa keamanan Presiden dan kedaulatan negara merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
“Jangan biarkan persoalan ini berhenti menjadi perdebatan publik. Ungkap faktanya, ungkap siapa dalangnya, dan jelaskan untuk kepentingan siapa. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang mengancam kedaulatannya,” tutup Rizal Azwar.
