BUTON – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menggelar konsultasi publik (KP) RDTR dan KLHS, kegiatan dibuka langsung Sekda Buton La Ode Syamsudin, di salah satu hotel di Pasarwajo, Kamis (12/11/2026).
Dihadiri Direktur Bina Perencanaan wilayah 1 Kementerian Tata Ruang Rahma Julianti, Kepala Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara, kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan, kadis holtikultura, Kadis Sumber Daya dan Energi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua DPRD Buton Dr La Subu, tim konsultan, Camat, kades dan Lurah di Pasarwajo/Lasalimu Selatan. Camat Lasalimu Selatan, pelaku usaha dan Akademisi.
Sekda Buton La Ode Syamsudin yang mewakili Bupati Buton menyampaikan apresiasi kepada kementerian ATR/ BPN yang telah menggelar konsultasi publik RDTR dan KLHS di lima wilayah salah satunya kabupaten Buton.
“Tentu dibeberapa tahun ini sering kita mendiskusikan RDTR dan KLHS ini, karena banyak aktivitas yang terhambat karena kita terlambat mengatur RDTR, “ujarnya.
“Terimakasih kepada kementerian ATR/BPN. Rdtr ini tidak disusun hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen saja tapi ini disesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah di daerah,”ujarnya.
Nantinya melalui penyusunan RDTR dan KLHS ini akan ditentukan wilayah sesuai dengan potensi yang ada, baik dijadikan kawasan perumahan, pertokoan, pariwisata, perhotelan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan lainnya.
Dia juga meminta agar dalam penyusunan RDTR jangan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, ini harus dipertimbangkan karena RDTR disusun tidak hanya untuk kebutuhan pembangunan tapi masyarakat.
“RDTR ini harus mempertimbangkan aspek lingkungan. penting dan krusial ditengah pembukaan lahan yang besar utamanya di daerah Sumber mata air, sumber air bersih ini akan berdampak pada kebutuhan di masa mendatang,”lanjutnya.
Dengan RDTR ini nantinya warga akan mengetahui daerah yang bisa dijadikan kawasan pertokoan, permukiman. Ini akan jadi problem dimasa depan jika saat ini tidak disusun dan ditata sehingga kedepan tidak akan bermasalah.
“Kita ingin menghindari adanya konflik masyarakat dengan pemerintah, ataupunkonflik lainnya,”tegasnya.
“Penyusunan Rdtr sangat penting, perlu Kolaborasi semua OPD,”ujarnya.
Dirjen Bina Perencanaan Kementrian ATR/BPN Rahma Julinti mengatakan RDTR ini disusun seusai dengan kebutuhan daerah masing – masing hingga nantinya ada produk akhir berupa peraturan kepala daerah.
“Hasil konsultasi publik ini akan ditindak lanjuti di tahun 2027 sehingga nanti proses pembangunan dilakukan lebih cepat,”ujarnya.
Dia juga meminta peran aktif peserta yang hadir di Konsultasi Publik RDTR dan KLHS.
RDTR mempunyai peran strategis bagi pemerintah Kabupaten/ kota. Masukan dari peserta nanti akan menjadi masukan untuk penyempurnaan dalam penyusunan RDTR sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dengan adanya RDTR ini kita berharap akan dibentuk area area seperti kawasan perumahan, pariwisata, perikanan dan kelautan, dan lainnya.
Konsultasi publik RDTR dan KLHS kali ini juga digelar serentak dengan Kabupaten Konsel, Buton, Minahasa Selatan dan Kabupaten Toli- toli.
PLt Kadis PUPR Kabupaten Buton Amlam Wahit Galbo ST menyampaikan peserta yang hadir dari tim leader, pimpinan DPRD Buton, pimpinan OPD, Direktur Utama perwakilan WIKA, Camat Pasarwajo, Camat Lasalimu Selatan, kades, Lurah, tokoh masyarakat dan tim yang mengamati kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai dari kecamatan Pasarwaja, Lasalimu Selatan dan Kecamatan lainnya.
Rencananya pada hari senin dan selasa pekan depan akan dilanjutkan untuk Kecamatan lainnya.
Harapannya penyusunan RDTR ini dapat bermanfaat bagi masyarakat utamanya dalam menempatkan zona Pemukiman, Pariwisata agar nanti pemerintah dapat dengan cepat melakukan pembangunan.
“Penyusunan RDTR ini agar arah pembangunan tepat disingkronkan dengan potensi daerah, “tandasnya.
Wakil ketua DPRD Buton Dr La Subu menyampaikan terimakasih kepada tim ATR/BPN dan tim konsultan yang telah melaksanakan tahapan penyusunan RDTR di wilayah Kabupaten Butonn.
“Hari ini kita melaksanakan konsultasi publik RDTR untuk wilayah perencanaan Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu Selatan, “ujarnya.
Rencananya pada hari senin dan selasa pekan depan akan dilanjutkan untuk Kecamatan lainnya.
Wakil ketua DPRD Buton Dr La Subu juga meminta meminta agar dalam penyusunan RDTR sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing masing apalagi untuk 20 tahun kedepannya.
” Ini penting untuk Generasi mendatang dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah,”katanya.
