BUTON – Himpunan Pedagang Pasar Kaloko ( HIPPKAL ) melayangkan surat terbuka kepada Bupati Buton, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
guna menagih Janji Kemanusiaan dan Desakan Percepatan Penanganan Korban Kebakaran Pasar Kaloko.
“Melalui surat terbuka ini, kami mengetuk pintu hati, kesadaran, dan tanggung jawab moral Bupati beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Buton. Di atas tanah Pasarwajo, abu sisa kebakaran Pasar Kaloko pada akhir Desember 2025 lalu mungkin telah lama dingin,”ujar Ketua Hippkal, Jahrim, Sabtu (15/08/2026).
Kata dia air mata, duka, dan ketidakpastian nasib ratusan pedagang yang kehilangan tumpuan hidupnya hingga detik ini belum juga mengering.
“Kami masih ingat dengan jelas, di tengah kobaran api yang menghanguskan ratusan kios dan lapak kami, jajaran pemerintah daerah hadir membawa simpati,”tandasnya.
Di hadapan pedadang dan puing-puing yang masih membara, janji-janji manis diucapkan janji tentang percepatan bantuan, pemulihan ekonomi, dan jaminan bahwa rakyat kecil tidak akan dibiarkan berjuang sendirian.
Namun, waktu berjalan begitu lambat pedagang yang terhimpit kebutuhan perut. Realitas yang dihadapi di lapangan hari ini justru berbanding terbalik dengan retorika yang sempat menenangkan hati para pedagang.
Lambatnya Penataan dan Kepastian Anggaran, Pembagian lapak darurat yang jauh dari kata cukup dan simpang siurnya proyeksi anggaran,baik yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun pernyataan resmi menunjukkan rapuhnya koordinasi dan keseriusan penanganan.
“Solusi setengah hati justru berpotensi memicu polemik baru di antara sesama pedagang,”tandasnya.
Untuk itu para pedagang menagih Janji Relokasi dan Pemulihan yang Layak, Wacana pemindahan ke lokasi alternatif seperti Pasar Sore Ompu atau rencana penambahan anggaran perubahan belum juga berujung pada pemulihan ruang hidup yang konkret bagi ratusan pedagang yang terdampak.
“Kegagalan Manajemen Risiko Kebakaran, Musibah ini telah menyingkap fakta pahit tentang minimnya kesiapan armada pemadam kebakaran dan sarana pengamanan pasar daerah kami serta rendahnya kesiapan Pemda dalam menghadapi musibah,Kelalaian masa lalu seharusnya ditebus dengan komitmen nyata hari ini, bukan dengan pembiaran yang berlarut-larut,”tandasnya.
Kepada Bupati dan Anggota Dewan yang Terhormat, sebuah janji yang diikrarkan di hadapan rakyat yang tertimpa musibah bukan sekadar pemanis panggung politik, melainkan utang kehormatan yang sah demi hukum dan agama.
Jabatan yang Bapak-Bapak pangku hari ini adalah amanah untuk menegakkan keadilan sosial, terutama saat rakyat kecil berada di titik paling nadir dalam hidupnya.
“Kami tidak sedang meminta belas kasihan dalam bentuk lembaran kertas prosedur yang berbelit-belit. Kami menuntut hak konstitusional kami untuk kembali berdaya dan bernapas lega di atas kaki sendiri,”lanjut dia.
Jangan biarkan harapan para pedagang Pasar Kaloko menguap begitu saja bersama asap kebakaran.Oleh karena itu, melalui surat ini kami mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buton untuk:
1. Segera menyepakati dan merealisasikan sisa komitmen anggaran penataan pasar tanpa penundaan birokrasi yang berlarut-larut.
2. Membuka ruang dialog yang transparan dan jujur bersama perwakilan pedagang tanpa ada yang ditutupi.
3. Memastikan seluruh korban kebakaran mendapatkan tempat relokasi atau lapak baru yang layak dan berkeadilan.
Sebelum kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya runtuh rata dengan tanah—sebagaimana bangunan pasar kami yang terbakar—kami meminta aksi nyata, bukan lagi pidato keprihatinan.Sebab kepemimpinan sejati tidak diuji dari seberapa empuk kursi jabatan, melainkan dari seberapa cepat jemari Anda bergerak menghapus air mata rakyat yang sedang luluh lantak.
Pasarwajo,15 Agustus 2026.
