BUTON– Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH menyampaikan pandangan umum rancangan perubahan ABPD Kabupaten Buton tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Buton, Selasa (29/09/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buton Mararusli Sihaji, didampingi Wakil Ketua I Hasni, Wakil Ketua II Dr La Subu, dihadiri anggota DPRD Buton, muspida, para kepala OPD.
“Hari ini kita menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum bupati Buton terhadap Perubahan APBD tahun anggaran 2026,”ujar ketua DPRD saat memimpin rapat tersebut.
Bupati Buton menyampaikan perubahan APBD bukanlah sekedar perubahan angka dalam dokumen. Namun instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap respinsif terhadap perubahan kondisi aktual, dinamika kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.
Karena itu lanjut dia, setiap perubahan anggaran harus memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur serta manfaat yang nyata bagi masyarakat
Dia mengatakan rancangan perubahan APBD Kabupaten Buton tahun anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, perubahan asumsi fiskal, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dinamika pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
“Dalam APBD murni tahun anggaran 2026 pendapatan daerah sebesar Rp 662, 52 miliar lebih, belanja daerah sebesar Rp 678,64 miliar lebih, dan pembiayaan sebesar Rp 16,11 miliar lebih,”bebernya.
Sementara itu dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 695, 41 miliar lebih, belanja daerah menjadi rp 711, 65 miliar lebih dan pembiayaan menjadi Rp 16,24 miliar lebih.
Kata dia penyesuaian itu mencerminkan adanya tambahan kapasitas fiskal daerah yang selanjutnya diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian antara kemampuan fiskal dengan target kinerja pembangunan.
Dalam konteks indikasi makro, kebijakan pembangunan diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja serta menjaga pemerataan pendapatan masyarakat.
“Untuk itu seluruh program dan kegiatan dalam perubahan APBD harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, keluaran kegiatan, hasil pembangunan dan sasaran makro daerah.
Dia juga menekankan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2026. Tema pembangunan Kabupaten Buton adalah ” Pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses layanan dasar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ingklusif dan berkelanjutan.
Tema tersebut menjadi landasan dalam mengarahkan kebijakan pengangkatan khususnya untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“Saya menyadari kemampuan fiskal Kabupaten Buton masih memiliki berbagai keterbatasan untuk itu kita harus memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk berhenti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”tandasnya.
Dia juga mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran tetapi juga oleh kualitas perencanaan ketetapan intervensi, efektivitas pelaksanaan serta sinergi antara Pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dukungan Pemerintah desa, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pembahasan ini dapat berlangsung secara konstruktif transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kesinambungan pembangunan daerah, atas nama pemerintah daerah saya ucapkan terimakasih,”tandasnya.
