BUTON,FAKTASULTRA.ID – DPRD Buton diminta membentuk pansus untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Beasiswa Buton Cerdas yang di duga dilakukan pimpinan di Dinas Pendidikan Buton.
Massa dari enam elemen yang melakukan unjuk rasa di DPRD Buton meminta agar DPRD membentuk pansus, mengusut penggunaan anggaran beasiswa buton cerdas sekaligus penerima beasiswa pasalnya diduga penerima beasiswa bukan dari mahasiswa asal Kabupaten Buton melainkan dari luar Buton.
Ketua Komisi II DPRD Buton Hanafi yang menemui massa mengatakan akan mendorong pimpinan DPRD agar secepatnya membentuk pansus untuk mengusut penyaluran anggaran beasiswa Buton cerdas, selain itu pendistribusian guru.
“Kami akan mengusut masalah ini hingga jelas, namun sepulangnya KAD anggota DPRD Buton,”bebernya.
Kata dia apa yang disampaikan dari enam elemen baik IMM, Pica, Armada pasti akan ada kesimpulan rekomendasi dari DPRD Buton.”Pasti akan ada rekomendasi dari DPRD,”ujarnya.
Ia juga mengatakan DPRD sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat akan bertanggung jawab untuk ini.
Anggota DPRD lainnya La Lisna mengatakan transparansi dana dari Pemda yang di bahas di DPRD hanya gelondongan.
“Kami di DPRD tidak setuju jika memang beasiswa buton cerdas bukan diterima orang kita yang berada di Buton,”bebernya.
“Kalau mau dapat beasiswa saya sependapat harus dari kabupaten Buton, jangan dari luar daerah, juga dibuat mou setelah disekolahkan harus bekerja di Buton,”katanya.
Politisi Demokrat Rudini Ncea juga membenarkan jika rata-rata setiap SKPD mengajukaan anggaran di DPRD bersifat gelondongan.
“Tahun 2018 peruntukannya untuk beasiswa di Pariwisata, itu berjalan dan kami sudah pantau tindak lanjut dari anggaran itu,”katanya
Jika ada sorotan lain anggaran diknas 2020 dari beasiswa buton cerdas maka untuk kemaslahatan umat Buton tetap akan dipresure DPRD Buton.
“Kami menganggarkan tahun 2020 porsinya Rp 1 miliar untuk beasiswa tapi teknis bukan DPRD yang atur melainkan dinasnya,”kata dia lagi.
Dia juga mengatakan Dinas terkait sempat dipanggil kejaksaan diminta untuk benahi payung hukum penyaluran beasiswa Buton cerdas.
“Kami siap membeck up persoalan ini, ada lima fraksi sesuai, kami akan turut mengaudit anggaran yang masuk di dinas ini, kita akan buat legalitas untuk mengusut persoalan ini,”katanya lagi.
Para demonstran, Iksan mengatakan massa telah menunjuk kuasa hukum agar persoalan ini dilaporkan ke kejaksaan sehingga rekomendasi ini bisa tercapai dan bisa memberikan efek jera kepada pimpinan yang mendzolimi rakyatnya.
Korlap aksi Idrus Jumu mengatakan berikan sanksi hukum dan copot jabatannya sebagai Kepala Dinas pendidikan jika benar-benar nyata ada penyalahgunaan penyaluran beasiswa Buton cerdas.
“Kami menduga penerima beasiswa buton cerdas bukan dari mahasiswa Buton tapi luar Buton,”katanya.
Para demonstran didampingi kuasa hukumnya Apri Awo SH mengajukan laporan di Kantor Kejaksaan Buton usia menggelar aksi di kantor DPRD Buton sekitar pukul 13.30 wita.
