BUTON,FAKTASUKTRA.ID – Ratusan massa dari enam elemen di Buton turun kejalan mempertanyakan transparansi beasiswa Buton cerdas yang selama ini dikucurkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. masa melakukan aksi di tiga lokasi, Kantor bupati, DPRD Buton dan Kejaksaan, Senin(13/07/2020).
Jenderal Lapangan Armada Buton Aktion Iksan, mengatakan aksinya dilakukan untuk menyuarakan aspirasi generasi muda Kabupaten Buton.”Pemda Buton punya APBD, tapi dinas pendidikan diduga melakukan KKN dari anggaran APBD Buton,”ujarnya.
Kata dia saat ini pemerintah daerah sedang gencar – gencarnya menggenjot PAD namun anggaran daerah diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Seharusnya Diknas mengidentifikasi sasaran beasiswa kepada mahasiswa berprestasi tujuh kecamatan di Buton dari Kapontori hingga Wabula.
“Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, Kami akan proses secara hukum Kadis Pendidikan, yang tidak menggunakan anggaran tepat guna, tepat sasaran,”katanya lagi.
Hal senada juga dikatakan Idrus Jumu, Jendral lapangan Pica Kepton, ia mengatakan kembalikan hak mahasiswa Buton, beasiswa seharusnya diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu.
“Kami ini bagian dari saudara-saudara bapak jangan mendzolimi masyarakat Buton, Kadis pendidikan mundur saja jika tidak bisa bekerja,”katanya.
Lanjut dia massa datang ke Kantor Bupati Buton bukan untuk bernegosiasi, kami minta Kadis pendidikan jentelmen untuk mundur dari Kadis Pendidikan karena sudah mencederai pendidikan di Buton.
“Ada dua kehancurkan didaerah jika dinas ditangani bukan ahlinya dan pemimpin tidak punya rasa malu, Bupati, Wakil dan Sekda jangan coba-coba mencederai hak masyarakat kabupaten Buton,kami minta Kadis dicopot,”katanya.
Jenderal lapangan ikatan mahasiswa dongkala-Kondowa Ganirudin mengatakan mengapa beasiswa tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga dapat diikuti orang banyak.
“Apakah memang data beasiswa Buton cerdas rahasia negara,”katanya
Seharusnya beasiswa ada proposal dan mou antara mahasiswa yang bersangkutan dan pemerintah daerah ketika tidak dilaksanakan maka sama saja cacat hukum.
“Kalau payung hukum belum ada berarti program itu cacat hukum,”katanya lagi.
Laode Faisal dari Himpunan Mahasiswa Sampuabalo meminta agar Diknas Buton transparansi soal proposal beasiswa,” jika benar ada beasiswa, kita di Buton juga mau sekolah jangan berikan kepada orang lain di luar Buton,”katanya.
Dia mengatakan sistem demokrasi harus berjalan dengan baik seharusnya dinikmati masyarakat kabupaten Buton tapi ini diberikan kepada orang lain.
“Transparansi dari anggaran ini tidak jelas, jangan coba bermain-main, perjuangan ini hanya awal masih akan ada lanjutannya,”katanya.
IMM menilai dinas Pendidikan tidak transparan dalam mengelolah beasiswa buton cerdas yang tidak transparan, IMM protes kepada diknas Buton ini ada pembiaran dari Bupatinya, Wakilnya dan Sekda .
Sekda Buton Laode Zilfar Djafar yang menemui massa mengatakan secara umum beasiswa sudah diawali sejak 2018 di Batam kemudian juga pemberian beasiswa kepada dokter spesialis dan umum, semua untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan daerah.
“Tujuan beasiswa untuk anak yang berprestasi, dan masyarakat dapat mengajukan lewat pimpinan, jika selama ini ada yang masih lemah pada payung hukum kami perbaiki,”ujar Sekda ketika menemui massa.
Iapun mengatakan massa yang datang ini sangat positif memberikan masukan dan yang harus di hadapi bersama namun keputusan tetap pada pucuk pimpinan.
“Bupati sedang berada di luar daerah, pertemuan dengan Mentri, yang menjadi aspirasi ini kami sampaikan terima kepada pimpinan terimakasih atas masukannya,”terangnya.
Kadis Pendidikan Buton drs Harmin M. eng mengatakan program Buton cerdas ini satu rantai dengan program dari pariwisata sejak 2018 hingga hari ini.
“Program beasiswa buton cerdas selain pariwisata, juga kesehatan pada Dokter spesialis juga dokter umum serta mahasiswa secara umum, Kami sudah buatkan payung hukumnya tentang persyaratannya,”bebernya.
Dia menjelaskan beasiswa yang dikucurkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah maka ada kebijakan daerah meningkatkan SDM di bidang kesehatan
Beasiswa Buton cerdas Pemda mengutus dua orang PNS untuk dokter spesialis juga
Dokter umum empat orang.
“Kalau proposal kami siap berikan ada persyaratan yang mengikat jika selesai maka harus bertugas di Kabupaten Buton,”katanya.
Massa yang melakukan aksi star dari Lapangan Pasarwajo sekitar pukul 10.00 wita, menuju kantor Diknas Buton,kantor Bupati Buton, DPRD Buton, Kejaksaan. Enam elemen melakukan orasi diantaranya Pica Kepton, Anarkis Kepton, IMM, Aliansi Pemuda pelajar dan mahasiswa Dongkala – Kondowa, Armada Buton Action dan Forum pemuda Pemerhati Pendidikan Kab. Buton, senin(13/07/2020).
