BUTON,FAKTASULTRA.ID – Komite Masyarakat Untuk Kongres Rakyat Buton Melalui Komite Daerah Buton meminta agar Pemda Buton harus memberlakukan pengetatan terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Kabupeten Buton.
“Bahwa guna menciptakan ketenangan di masyarakat khusus di Kabupaten Buton, maka pemerintah Kabupaten harus memberlakukan pengetatan terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Kabupeten Buton,” Ujar koordinator komite rakyat Buton Abdul Rahim ketika dihubungi (26/04/2020).
Selain itu kata dia pemerintah Pusat/Propinsi terkhusus Kabupaten harus memiliki sikap tegas dan berani memastikan bahwa faktor keamanan, kenyamanan serta kesehatan masyarakat Buton adalah prioritas utama dan sepatutnya tidak menggunkan standar ganda.
“Dengan adanya informasi tentang 2 orang positif covid 19 di Baubau, maka merupakan peringatan bagi pemerintah untuk berbuat lebih menyelamatkan masyarakatnya,”ujarnya lagi.
Saat ini lanjut dia adanya aktifitas pelabuhan yang diduga melanggar standar operasional (SOP) Protokol COVID 19 membuat warga resah, apalagi kapal tersebut bukan merupakan kapal yang membawa logistik makanan atau APD tetapi memuat Aspal.
Dengan adanya kapal asing ini tentunya rentan dengan penularan wabah covid 19, apalagi ABK kapal tersebut disinyalir berasal dari luar negeri.
“Pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas untuk penanganan corona di Buton,”harapnya.
