BUTON, FAKTASULTRA.ID – Semua fraksi di DPRD Kabupaten Buton menolak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pj Bupati Buton tahun anggaran 2022. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Buton, Senin (19/06/2023).
Dari empat fraksi yang ada di DPRD, semuanya menolak LKPj. Yakni Fraksi Kebangkitan Persatuan Nasional Indonesia, fraksi amanat nasional untuk lebih baik dan Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi karya Indonesia Raya. Kendati demikian, seluruh fraksi tetap memberi catatan sekaligus masukan kepada Pemda Buton.
Fraksi Kebangkitan Persatuan Nasional Indonesia dibacakan Surfin mengatakan menolak LKPJ Bupati Buton untuk ditetapkan sebagai Perda dalam penyampaian pandangan fraksi ini.
“Pandangan akhir fraksi terhadap lkpj Bupati tahun 2022 menolak LKPJ bupati Buton,”ujarnya.
Fraksi Kebangkitan Persatuan nasional menyinggung soal pengelolaan anggaran yang tidak mencerminkan keuangan daerah yang efisien, ekonomis serta taat ketentuan, Pemda tidak cepat menanggapi keluhan masyarakat agar diselesaikan, Capaian program Pemda dan peningkatkan pembangunan belum mencapai target sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari program tersebut juga angka Pengangguran yang masih tinggi.
Pandangan Fraksi Amanat Nasional Demokrat untuk Buton lebih baik dan Fraksi Nasdem dibacakan Sumarlin menyampaikan jika pembahasan LKPJ telah dibahas maka DPRD dalam hal ini tugas pokok DPRD sebagai fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
“Capaian Pj Bupati merupakan keberhasilan pemerintah sebelumnya.
Selain itu pakta integritas berdasarkan data menunjukkan sangat kontradiksi dengan isi dari pakta integritas,”katanya.
Dia juga menyebut terkait Porprov pemerintah banyak kekurangan diantaranya infrastruktur seperti lapangan sepakbola juga mutasi pejabat tanpa persetujuan Mendagri.
“Melalui pandangan akhir hari ini dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrahim LKPJ Bupati Buton tahun 2022, Fraksi amanat dan fransi nasdem menyatakan belum menerima LKPJ Pj Bupati Buton tahun 2022,”tandasnya.
Fraksi PKS menyinggung soal RSUD Buton di Laburunci yang menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah. Namun selama ini kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
“Masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengan pelayanan kesehatannya. Saran Fraksi kami perlu terus dievaluasi agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” kata La Yanto Joni.
Fraksi PKS menguraikan soal pakta integritas dan capaian program unggulan daerah. “Fraksi kami menilai program tersebut belum mencapai target yang diharapkan agar masyarakat lebih merasakan manfaat,”ujarnya.
“Akhirnya dengan mengucapkan bismillahhirohmanirrahim fraksi kami menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton tahun anggaran 2022,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi karya Indonesia Raya dibacakan Mara Rusli Sihaji, Ia menyebut terhadap LKPJ Pj Bupati Buton terdapat duamisme kepemimpinan di PKK Buton, Ketua Umum Nining dan PKK dijalankan oleh Desi Natalia Rompas, juga masih tingginya gizi buruk di desa.
“Untuk itu fraksi karya perjuangan Indonesia raya menolak LKPJ Buton,”ujarnya.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Wa Ode Nurnia, Wakil Ketua I dan II diikuti anggota DPRD Buton. Laporan pertanggung jawaban bupati Buton tahun 2022 untuk LKPJ melahirkan 15 rekomendasi dan untuk LPJ akan dituangkan dalam bentuk ketetapan menjadi peraturan daerah oleh seluruh fraksi menolak LPJ Bupati tersebut.
Ketua dan Wakil ketua DPRD mengupayakan skorsing agar ada kemufakatan sehingga bisa di terima LKPJ tersebut namun seluruh fraksi teguh pada putusan yang pertama, sehingga tentunya ini oleh PJ bupati akan melakukan putusan perkada namun juga harus melalui surat keputusan DPRD.
Sementara DPRD telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasannya berdasarkan kaidah dalam metode pembahasan LKPJ dan dengan keputusan tidak menyetujui LKPJ Bupati Buton yang kemudian akan di serahkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur dan Kemendagri RI di jakarta.
