Memberitakan Dengan Fakta

DPRD Buton Setuju DAK Untuk Tangani Corona, Namun Sesuaikan Dengan kebutuhan Daerah

DPRD Buton Setuju DAK Untuk Tangani Corona, Namun Sesuaikan Dengan kebutuhan Daerah
DPRD Buton Setuju DAK Untuk Tangani Corona, Namun Sesuaikan Dengan kebutuhan Daerah
Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun S.Pd

BUTON,FAKTASULTRA.ID – Pimpinan DPRD Buton menyetujui jika Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 digunakan untuk penanganan virus corona (COVID-19) namun perlu diketahui penjabaran anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun ketika dikonfirmasi, mengatakan anggaran DAK Buton terbilang besar di semua dinas sementara yang terpapar corona di RSUD Buton belum ada, ini yang harus dijabarkan penggunaannya.

“Pada prinsipnya DPRD setuju atas kebijakan Menteri Keuangan terkait pergeseran anggaran DAK selain diknas dan dinkes jika itu dibutuhkan Pemda hanya saja tim yang menangani harus menjabarkan apa saja langkah yang dilakukan untuk itu,”ujarnya ketika dikonfirmasi selasa (31/03/2020).

Kata dia lagi penggunaan anggaran harus ada progres pasalnya yang ada di Buton hanya di duga kena flu saja dibawa ke Kendari, dan warga yang terpapar virus corona di Buton tidak ada untuk apa anggaran DAK sebesar itu.

“Pemda harus mempertimbangkan juga jangan menelan mentah-mentah intruksi Mentri Keuangan Sri Mulyani, pergeseran anggaran disesuaikan dengan tata cara sesuai peraturan dan pertimbangan teknis karena tiap daerah berbeda kondisi dan cara penanganannya,”urainya.

Kata dia kondisi kabupaten yang ada di Jawa beda dengan di Buton jika anggaran yang besar tersebut akan digunakan untuk membeli APD sementara darurat corona di Indonesia diprediksi mei dan april ini akan menjadi sia-sia apalagi jika APD ini tiba bulan juli dan di Buton tidak ada yang terpapar virus covid 19.

Jika keuangan tersebut lanjut dia sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk ekonomi warga pasti DPRD akan sepakat, jangankan hanya DAK seluruh anggaran daerah untuk sembako masyarakat Buton pasti disetujui.

Namun kata dia lagi harus dilihat skala urgensinya, bagaimana dampaknya, jika belum ada yang terpapar dan dibelikan APD ataupun alat tes tentu tidak akan ada manfaatnya.

“Tim yang dibentuk harus cek berapa yang terpapar covid 19 di RSUD, jika DAK sebesar itu digunakan untuk beli APD lihat bagaimana urgensinya lain halnya jika anggaran itu untuk sembako masyarakat jangankan DAK seluruh anggaran daerah pasti kami sepakati untuk digunakan,”ujarnya lagi.

Diapun menghimbau agar tim satgas corona yang dibentuk dapat menggunakan parameter berapa anggaran yang akan digunakan untuk penanganan corona jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tinggalkan Balasan