Buton Faktasultra.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Piagam dan plakat penghargaan diserahkan langsung Kepala Seksi Bank KPPN Baubau kepada Pj Bupati Buton Drs Basiran M.Si di Aula Kantor Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa, Pasarwajo Senin 26 Desember 2022.
Pj Bupati Buton mengatakan Penghargaan yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Keuangan kepada Pemkab Buton karena sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengelolah Keuangan secara baik pada tahun 2021.
“Semua ini adalah bukti kekompakan kita semua. Bukti nyata dari kerja keras kita semua OPD dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2021,”ujar Pj Bupati Buton.
Pemberian WTP ini bagian dari capaian Pemerintah Daerah dalam mengelolah keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban yang sudah dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
“Kita juga dituntut bagaimana realisasi APBD itu bisa maksimal sehingga Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan memerintahkan kepada semua Kementerian / Lembaga termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk memaksimalkan realisasi APBD. Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya mulai hari ini sudah diproses lelang. Jangan ada lagi tertunda pekerjaan termasuk DAK,”tegas Basiran.
Terkait realisasi APBD, Kepala BPKAD Sultra ini mengharapkan pada KPA untuk selalu mengecek setiap bulan maupun tiap minggu untuk memastikan satuan pejabat daerah sudah melaksanakan langkah-langkah strategis percepatan realisasi APBD.
Kepala Seksi Bank KPPN Baubau, Wardayo mewakili Kementerian Keuangan Turut pula menyampaikan selamat atas keberhasilan Pemkab Buton kembali menerima Opini WTP maupun piagam dari Pemerintah RI.
Wardoyo juga mengatakan bahwa
Piagam dan Plakat WTP dari Kementerian Keuangan merupakan suatu apresiasi dan motivasi kepada pemerintah daerah dimana secara aspek pengeluaran negara daerah dan pelaksanaan secara baik untuk tahun 2022 maupun tahun selanjutnya.
peliput : Muh ian handrian syah.
