BUTON,FAKTASULTRA.ID – Sudah enam bulan gaji tenaga honorer Pemda Buton belum terbayarkan Pica Kepton dan tenaga magang melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Buton, Senin (14/06/2021).
Massa Perhimpunan cendekia dan aktifis (Pica) Kepton dan Forum Pemerhati Kesejahteraan Tenaga Honorer diterima Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun, Farid Bachmid, Rudini Ncea, Safrin Singa, Rahman dan Zainudin di ruang rapat kantor DPRD Buton.
Korlap Aksi Forum Pemerhati Kesejahteraan Tenaga Honorer, Abi Manyu mengatakan sudah enam bulan belum menerima honor padahal kewajibannya sudah dilaksanakan.
“Kalau menunggak triwulan tidak permasalahkan tapi ini sudah enam bulan sebentar lagi memasuki bulan ketujuh,”keluhnya.
Kata dia seharusnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pimpinan agar hoñor anak magang bisa dibayarkan secepatnya.
“Kami berharap banyak dari honor ini, namun kalau tidak terbayar bagaimana, ini sudah enam bulan,”katanya.
Korlap aksi lainnya Idrus Jumu menyayangkan langkah pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang tidak membayarkan honor tenaga magang selama enam bulan.
“Kami sangat menyayangkan melihat kondisi tenaga honorer yang belum menerima honor selama enam bulan, ini menjadi perhatian kami,”ujarnya.
Kata dia selama ini tenaga honorer menjadi garda terdepan dalam pelayanan di Perkantoran Pemda Buton namun sangat disayangkan jika honornya tidak dibayarkan hingga enam bulan.
“Mereka sudah bekerja apalagi ada SK harusnya honernya diberikan, ini sudah enam bulan,”ujarnya.
Yang aneh lagi lanjutnya ada sebagian OPD yang sudah membayar honor tenaga magangnya dan ada yang belum terbayar gajinya seperti Dinas Perundustrian, BKKBN dan beberapa OPD lainnya.
“Ini menjadi keresahan karena berbeda-beda diantara dinas, ada yang sudah di bayarkan honornya dan ada yang belum,”kata dia lagi.
Kata dia aksinya tersebut bersama tenaga honorer tidak minta diskusi dengan pimpinan tapi meminta agar haknya dibayarkan apalagi kenyataannya saat ini yang melayani pemerintahan di OPD kebanyakan tenaga honorer. “Kami akan melakukan aksi kembali jika hal ini tidak segera di selesaikan,”tandasnya.
Anggota DPRD Buton Farid Bachmid mengatakan persoalan honor yang belum dibayarkan ini menjadi sebuah polemik disebuah OPD bahkan setelah di cek datanya ada OPD yang belum membayarkan honor anak magang selama enam bulan.
“Kami akan koordinasi dengan kadisnya terkait data dengan sistem SIPD agar menjelaskan keterlambatan ini,”ujar Politisi PDIP Buton ini.
DPR juga akan meminta penjelasan semua OPD berapa jumlah tenaga honorer di OPD masing-masing dan dijelaskan nama-namanya.
“Ini bagian dari tugas pengawasan kami, bagi kita akan aneh jika OPD tidak ada nama-namanya dan membawa aplikasi SIPD nya agar di ketahui,”ujarnya.
Wakil ketua DPRD Buton Laode Rafiun yang meneriman massa mengatakan akan mengagendakan pertemuan dengan semua Kadis OPD untuk menjelaskan keterlambatan pembayaran honor anak magang.
“Yang jelas honor pasti akan terbayarkan namun keterlambatan ini yang akan kami mintai penjelasan semua OPD apalagi ada yang sudah dibayar dan belum”Tandas Ketua PAN Buton ini.
Lanjut dia DPRD akan memfasilitasi untuk memanggil OPD minggu depan untuk di mengkroscek OPD mana yang belum membayar honor dan yang sudah membayar honor tenaga magangnya beserta penjelasan dari semua OPD.
“DPRD Buton akan melakukan reses minggu ini, setelah reses nanti ini jadi agenda yang utama kami, paling tidak minggu depan kami akan panggil semua pimpinan OPD,”ujarnya.
Kata dia aspirasi yang masuk tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Buton dan bersurat secara resmi kepada Bupati dan semua OPD untuk menjawab hal ini.
Dia juga mengatakan dari informasi yang diterimanya keterlambatan ini akibat rekofusing akibat corona dan sistem pengimputan SIPD ada penyesuaian.
