BUTON  

Pemkab Buton Gelar Konsultasi publik RDTR Wilayah Kapontori dan Wabula

75 kali dibaca
Pemkab Buton Gelar Konsultasi publik RDTR Wilayah Kapontori dan Wabula

BUTON – Asisten I Setda Kabupaten Buton Awaluddin mewakili Bupati Buton membuka forum Konsultasi Publik penyusunan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah cakupan Wabula dan Kapontori.

Pemerintah Kabupaten Buton terus mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Kegiatan Konsultasi Publik I dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RDTR Kabupaten Buton dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa (17/11).

Pembahasan difokuskan pada Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Kapontori serta Kecamatan Wabula dan sekitarnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan, di antaranya Dr. Isro Saputra, S.T., M.T., dari Tim Penyusun ITENAS Bandung; Luthfi Fitriansyah, S.T., M.T., Penata Ruang Ahli Pertama pada Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.E.; serta perwakilan Tim Supervisi.

Kegiatan ini juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, Amlan Wahid Galbo, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton, Dr. La Subu, S.H., M.H.

Hadir pula Camat Wabula, Syamsuddin Wabula, bersama para kepala desa se-Kecamatan Wabula. Selain itu, Camat Kapontori beserta para kepala desa se-Kecamatan Kapontori turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kehadiran unsur pemerintah kecamatan dan desa dari kedua wilayah perencanaan menjadi bagian penting dalam proses konsultasi publik. Hal ini mengingat pemerintah kecamatan dan desa memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta berbagai persoalan pemanfaatan ruang di lapangan.

Dalam sambutannya, Drs. Awaludin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam memberikan pendapat, koreksi, serta masukan secara konstruktif terhadap proses penyusunan dokumen RDTR.

Menurutnya, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan agar rencana struktur ruang dan pola ruang yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton.

Ia berharap, melalui keterlibatan semua pihak, dokumen RDTR Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Wabula dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang berkualitas, aplikatif, serta memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang bagi masyarakat maupun dunia usaha.

“Pendapat, koreksi, dan masukan secara konstruktif sangat diperlukan sehingga rencana struktur ruang dan pola ruang yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton,” demikian salah satu poin penekanan dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia berharap proses penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan dengan baik melalui partisipasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, mewakili Bupati Buton, Awaludin secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik I penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Wabula.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Konsultasi Publik I penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Wabula secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Buton,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan.

Konsultasi Publik Bahas Analisis dan Arah Pengembangan Wilayah

Konsultasi Publik I menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RDTR. Agenda pembahasannya mencakup analisis kondisi wilayah, perumusan tujuan penataan ruang, konsep rencana, hingga rencana struktur ruang dan pola ruang.

Tahapan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai masukan, pandangan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap arah pengembangan wilayah.

Dalam perencanaan tata ruang, analisis wilayah diperlukan untuk mengetahui kondisi eksisting, potensi sumber daya, kebutuhan pengembangan, serta berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, tujuan dan konsep rencana menjadi landasan dalam menentukan arah pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat berjalan lebih teratur, terarah, dan tidak saling bertentangan.

FGD I KLHS, Identifikasi Pengaruh Rencana Tata Ruang terhadap Lingkungan

Selain Konsultasi Publik I, penyusunan RDTR Kabupaten Buton juga dilengkapi dengan FGD I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk WP Kecamatan Kapontori serta Kecamatan Wabula dan sekitarnya.

Pembahasan FGD tersebut diarahkan pada identifikasi materi muatan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Identifikasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap arah kebijakan, rencana, dan program penataan ruang telah mempertimbangkan aspek perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui kajian KLHS, berbagai potensi dampak lingkungan diharapkan dapat dikenali sejak tahap perencanaan. Hal ini diperlukan agar kebijakan pembangunan wilayah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Khususnya pada wilayah Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Wabula beserta kawasan sekitarnya, perencanaan ruang perlu memperhatikan karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, kawasan permukiman, aktivitas ekonomi masyarakat, serta keberadaan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan.

RDTR Diharapkan Memberikan Kepastian Pemanfaatan Ruang

Konsultasi publik dan FGD KLHS merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam proses penyusunan RDTR. Konsultasi publik membuka ruang bagi masukan para pemangku kepentingan, sedangkan KLHS memberikan pertimbangan strategis terhadap potensi dampak lingkungan dari kebijakan dan rencana tata ruang.

Keterlibatan pemerintah daerah, DPRD, tim penyusun, tim supervisi, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa menjadi penting agar dokumen RDTR yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menghindari potensi konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari.

RDTR diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang, memberikan kepastian arah pengembangan kawasan, serta mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah secara lebih tertib dan terencana.

Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penyusunan RDTR Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Wabula diharapkan tidak sekadar menghasilkan dokumen perencanaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya, penataan ruang yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang serta menjadi landasan bagi pembangunan Kabupaten Buton yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, Amlan Wahid Galbo menyampaikan Kabupaten Buton mendapatkan jatah terbanyak di Sultra untuk wilayah cakupan RDTR di tahun 20256 ini.

“Tahun ini kita diberi jatah terbanyak ada enam kecamatan,”ujarnya.

Enam kecamatan tersebut diantaranya kecamatan Pasarwaja, Lasalimu Selatan,  Siotapina, Wolowa, Kapontori dan Wabula. Untuk kecamatan Lasalimu sudah dilaksanakan pada tahun 2025 lalu.

Tinggalkan Balasan