BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pemerintahan Kabupaten Buton bersama Forum Komunikasi Pimpoinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi bertempat di Ruang Rapat VVIP Bupati Buton, Kamis 1 Juni 2023
Rapat dengan tema “Sinergitas unsur unsur forkopimda dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Buton” yang dihadiri Dandimk 1413/Buton, Letkol Inf. Ketu janji, SH, Kapolresd Buton, AKBP Rudy Silaen.,SH.,S.I.K.,MI Kom, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi, unsur Forkopimda, Asisten Administrasi tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi, Kepala OPD yang menangani Stunting, Camat se-Kabupaten Buton.
Pj Bupati Buton dalam arahannya mengatakan salah satu arahan Presiden dan salah satu program prioritas Nasional, bahkan Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting. Implementasi dari Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
“Target Tahun 2024 diupayakan sampai dengan 14%. Kita di Buton tahun 2022 berada di angka 19%. Dengan berbagai langkah dan sinergitas baik Forkopimda dan unsur terkait sehingga pada pengukuran 2023 menunjukan di angka 17 ℅,” ungkap Pj. Bupati Buton
Oleh sebab itu lanjut Kepala daerah di Bumi Penghasil Aspal Alam terbesar di dunia ini dalam penurunan angka stunting itu dibutuhkan sinergitas. Upaya penanganan stunting ini harus dilaksanakan dan telah menjadi tanggung jawab semua pihak dan organisasi wanita baik PKK, Anggota Bayangkari dan Ibu Persit Kartika Candra Kirana.
“Pemerintah Kabupaten Buton juga telah membuat beberapa program unggulan di antaranya Gerakan Buton Sehat, Bebas Stunting dan telah menggelar Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Orang tua asuh Anak Stunting yang dihadiri Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Pj. Bupati Buton.
Dalam kesempatan ini juga Pj Bupati Buton memaparkan dan mempresentasikan beberapa perihal program, inovasi dan capaian-capaian Pemerintah Kabupaten Buton dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya Pj. Bupati Buton menegaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seluruh stakeholder nantinya dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah dan terukur.
Oleh sebab itu kata Pj. Bupati Buton, Tahun Anggaran 2023 kita berusaha agar masyarakat Kabupaten Buton yang tergolong masyarakat miskin langsung bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat Rumah Sakit
“Penyiapan anggaran sekitar 14 M dengan jumlah masyarakat miskin yang ada tentu perlu pendataan kembali. Karena BPJS Kesehatan haruslah valid dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ungkap Pj. Bupati Buton.
Mantan Kepala BPKAD Sultra ini juga menghimbau menghimbau kepada semua pihak utamanya OPD yang menangani stunting untuk terus melaksanakan evaluasi sebagai masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan sehingga harapan dan target terhadap penurunan stunting bisa tercapai.
Dandim 1413 Buton Letkol Infantri Ketut Janji, SH di tempat yang sama mengungkapkan penurunan angka stunting di Kabupaten Buton telah menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali Kodim 1413/Buton, stunting menjadi prioritas TNI AD.
“Kami siap 24 jam membantu pemerintah untuk mengatasi penurunan angka Stunting di Indonesia, terkhusus di wilayah Kabupaten Buton,” tegas Dandim.
Dandim juga meminta masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat serta memperhatikan gizi seimbang kepada ibu hamil dan anak balita untuk mencegah stunting.
Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen.,SH.,S.I.K.,M I.Kom dalam rapat ini meminta laporan program kerja penurunan stunting dan berharap dilibatkan dalam setiap kegiatan dan program kerja agar sinergitas bisa terjalin dan bisa langsung menyentuh masyarakat.
Sekda Buton Drs Asnawi Jamaludin S.Pd M.Si menegaskan Kepada seluruh perangkat daerah, TPPS kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa/kelurahan untuk bersinergi dan berkoordinasi untuk mengadakan pertemuan rutin setiap bulan serta penyuluhan kepada sekolah sekolah.
Kepala-kepala OPD terkait, camat juga dimintai tanggapan dan laporan tentang program yang telah dijalankan selama ini terkait penurunan angka stunting yang menjadi program kerja di lingkup kerjanya masing-masing.
