BUTON – DPRD Buton menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Kepala Daerah tahun anggaran 2025. Senin (27/06/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Buton itu dipimpin Ketua DPRD Buton Mararusli Sihaji, Wakil Ketua I DPRD Buton Hasni, Bupati di wakili Wabup Buton Syarifuddin Saafa ST, dihadiri Muspida, Kepala OPD dan 16 Anggota DPRD Buton.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Mararusli Sihaji.
Agenda ini merupakan kewajiban konstitusional sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Pidato LKPJ 2025 disampaikan Wakil Bupati Buton. Dalam paparannya, ia menyampaikan sejumlah capaian kinerja Pemkab Buton sepanjang 2025.
Capaian pembangunan pada sektor ekonomi juga diikuti bidang pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia ( IPM ) yang mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 70, 22 lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 69,72 dengan kategori tinggi.
Selanjutnya Angka kemiskinan Kabupaten Buton Mengalami penurunan sebesar 13,46% turun 0,53 poin dari capaian tahun 2024 sebesar 13,99% data dari BPS. Namun angka pengangguran Kabupaten Buton meningkat menjadi 3,30% dibanding tahun 2014 sebesar 2,95%.
“Hal ini membutuhkan perhatian kita semua untuk menekan dan menurunkan angka pengangguran di daerah,”ujarnya.
Sementara itu dalam upaya penanganan stunting berdasarkan data e-ppgm prevalensi stunting Kabupaten Buton pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 20,94% atau turun 0,38 poin dari tahun 2024 sebesar 21,32%.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp80,02 triliun atau 94,75 persen dari target Rp 743 miliar. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 50 miliar, Pendapatan Transfer Rp 709,1 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 10,9 miliar.
Keseluruhan belanja daerah tersebut, pemerintah daerah telah berusaha mengoptimalkan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan harapan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di wilayah kabupaten Buton.
Usai penyampaian pidato, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRD. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD dalam menyusun rekomendasi atas kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Mararusli Sihaji menambahkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan.
“LKPJ ini akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tandasnya.
