BUTON, FAKTASULTRA.ID – Wakil Sekretaris Bapilu Partai Golkar Buton Jahrim menegaskan pemilihan Ketua DPRD Buton bukanlah kewenagan partai Golkar melainkan anggota DPRD Buton.
Ditegaskannya yang mengangkat dan meng SK – kan Ketua DPRD Buton bukanlah partai Golkar namun Gubernur Sultra sesuai mekanisme atas pilihan dari anggota DPRD melalui fraksi.
“Bukan partai Golkar yang memilih Ketua DPRD tapi anggota DPRD,”Terangnya.
Dijelaskannya Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah Anggota Fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
“Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat Paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRD dari unsur-unsur fraksi,”terangnya.
Dia mengatakan partai Golkar memang telah menerima surat resmi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD saat ini dari anggota DPRD Buton yang ditandatangani 22 anggota DPRD dan Pimpinan hanya saja sesuai ketentuan ketua DPR dipilih oleh anggota DPRD.
“Makanya kami dari partai menunggu surat keputusan dari DPRD untuk menujuk kader kami sebagai pengganti ketua,”tegasnya.
Wakil Sekretaris Bapilu Golkar Buton ini juga menegaskan surat resmi dari anggota DPRD Buton atas mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH akan ditindaklanjuti sesuai dengan AD ART Partai Golkar.
“Kami akan tindak lanjuti dengan menggelar rapat pimpinan sesuai AD/ART Partai,”tegasnya ketika dihubungi, Rabu (18/01/2023).
Dia juga mengatakan namun hingga saat ini partai Golkar belum melakukan rapat pimpinan terkait adanya mosi tidak percaya tersebut namun mosi itu akan ditindak lanjuti partai.
