BUTON, FAKTASULTRA.ID – Puluhan masa dari Forum Bela Negeri melakukan aksi demonstrasi di rujab Bupati Buton menolak kepemimpinan Pj Bupati Buton Basiran, Kamis (20/07/2023).
“Basiran sebagai Pj Bupati Buton gagal melaksanakan tugasnya selama memimpin Kabupaten Buton,”ujar Salah satu korlap aksi Atiri.
Ia mengatakan selama menjabat di Buton dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Buton dinilai tidak mampu memimpin daerah padahal masyarakat Buton berharap mempunyai memimpin yang punya semangat untuk mengubah Kabupaten Buton menjadi lebih baik.
“Pakta integritas yang awalnya dibuat Pj Bupati Buton hingga saat ini tidak direalisasikan, bahkan Pj Bupati merenovasi aset di Baubau dengan alasan untuk rumah singgah namun digunakan Pj Bupati sendiri untuk tinggal di Baubau,”tuturnya.
Selain itu, warga harus menerima kenaikan tarif PDAM Buton yang di naikkan Pj Bupati Buton saat ini.
“Kami minta kepada Pj Bupati untuk tidak lagi memimpin Buton, Gubernur harus melihat ini,”katanya lagi.
Kata dia kepemimpinan Pj Bupati Buton Basiran mengkubu-kubukan masyarakat untuk kepentingan tertentu, ini sangat Ironi sebab terbentuknya Buton bukan untuk di pecah belah.
Lanjut dia saat ini Pj Bupati merekomendasikan Sekda Buton agar di copot dari jabatannya bahkan informasinya dua hari lagi Sekda Buton sudah dicopot dari jabatnnya.
Orator lainnya Ahmad Karey mengatakan tugas Pj Bupati Basiran untuk melaksanakan perintah Kemendagri namun disayangkan tidak mengindahkan perintah Kemendagri.
“Hingga saat ini Pj Bupati tidak membuat Perda untuk memanfaatkan Terminal yang sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi, bahkan menggelar pelantikan tanpa rekomendasi dari Gubernur”ujarnya.
“Merenovasi rujab yang ada di bau-bau berarti rujab yang ada di kabupaten untuk apa?, alasannya untuk rumah singgah kenyatannya digunakannya sendiri, bagaimana dengan Pakta integritas yang dibuatnya! Pj sendiri tidak tinggal di Pasarwajo. Kami akan menggembok pagar rujab agar Pj Bupati tidak tinggal di Rujab,”katanya.
Katanya lagi jikalau Pj Bupati Basiran masih dipertahankan pembangunana di Kabupaten Buton akan hancur.
Korlap lainnya Fahrul mengatakan jabatan itu amanah yang di tutipkan Mendagri namun banyak kebijakan Pj Bupati hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan mementingkan kepentingan masyarakat.
“Pj Bupati Buton tidak mampu mengayomi kepentingan di daerah, Pj Bupati gagal memimpin Buton! Kami akan mengawal agar Pj Bupati Basiran angkat kaki dari Buton, Kami meminta gubernur untuk menonjob Pj Bupati yang hingga saat ini masih menjabat sebagai pejabat eselon 2 di Pemprov Sultra,”tandasnya.
Gubernur harus melihat ini, Pj Bupati Buton datang untuk memporak – porandakan Kabupaten Buton. Tidak melaksanakan tugas yang diamahkan Mendagri.
“Sekda Buton dua hari lalu akan dilepas jabatannya apakah kita sebagai anak negeri mau menerima ini,”tandanya.
Untuk itu dimintanya agar Pj Bupati Buton segera angkat kaki dari Kabupaten Buton.
Sementara itu Pj Bupati Buton drs Basiran M.Si mengatakan demo untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu dijamin ketentuan perundang – undangan, dan dipersilahkan, kepolisian sudah mengatur bagaimana demonstrasi selama yang disampaikan terkait hal – hal terkait pelaksanaan pemerintahan.
Soal penolakan Pj Bupati dilantik kembali, kata dia semua tergantung kebijakan pemerintah dalam negeri, hal ini pemerintah akan menilai kinerja jika sudah dinilai tidak perlu mencari pembenaran apalagi kinerja dinilai setiap 3 bulan dievaluasi Kemendagri.
“Tentu Mendagri sudah punya kriteria, ini bukan hal yang perlu dipertahankan karena kita bekerja sebagai petugas negara menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan! Memang banyak yang merasakan adanya Perubahan, yang saya lakukan bagaimana mengubah kebiasaan lama yang tidak sesuai ketentuan. memang agak berat yang tadinya tidak sesuai mekanisme bagaimana kita harus mendudukan perosalan itu memang agak berat, oleh sebab itu saya tetap patuh pada ketentuan,”ujarnya.
Terkait pdam siapapun pj bupatinya pasti ada penyesuaian tarif karena sesuai audit BPKP, termaksud Pergub dan perbub tahun 2015 bahwasanya ada penyesuaian tarif lalu ada kajian dari pdam jika tidak dilakukan maka pdam akan berhenti operasialnya ini bukan kenaikan tapi penyesuaian dasar hukumnya Pergub, Perbub 2015 karena salah satunya terkait dengan inflasi.
“Agar PDAM tetap jalan maka harus ada penyesuaian tarif, kita tidak laksanakan mati bapak, kita laksanakan mati mama ini sesuatu keputusan yang mau tidak mau harus dilaksanakan,”tuturnya.
Kalau pakta integritas itu kewajiban pejabat untuk membuatnya namun kita juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk meminta pejabat menetap di Pasarwajo.
Ketika mengkonfirmasi soal pencopotan Sekda Buton, Pj Bupati mengaku tidak punya kewenangan untuk memberhentikan sekda Buton. “Saya tidak berhentikan sekda, apa kewenangan saya memberhentikan sekda. Selebaran yang tersebar itu surat kaleng,”ujarnya.
Kata dia surat kaleng yang disebarkan itu untuk memecah belah dan disebarkan saat orang sedang tidur, itu dinilainya bagian dari orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pj Bupati.
“Saya berharap masyarakat jangan sampai terjadi kontra, yang rugi adalah kita! saya harapkan masyarakat rukun, damai sehingga polisi mengantisipasi jika ada gangguan keamanan,”harap Basiran.
Pantauan kami aksi demonstrasi yang digelar sekira pukul 11.00 WITA hingga pukul 15.30 WITA. Bukan hanya di Rujab Bupati aksi tandingan juga dilakukan di kantor Bupati Buton.
