Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

Raih Opini WTP Kedelapan Berturut-turut, Bupati Buton: Terima Kasih OPD, DPRD dan Masyarakat

Raih Opini WTP Kedelapan Berturut-turut, Bupati Buton: Terima Kasih OPD, DPRD dan Masyarakat

BUTON,FAKTASULTRA.ID – Untuk ke Delapan kalinya Pemkab Buton mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yang tersaji di tahun 2020.

Pemkab Buton meraih piagam  penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia di Kendari, Rabu (02/06/2021).

Usai menerima penghargaan, Bupati Buton mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintahan dan semua pihak yang telah bekerja keras terutama kepala  Organisani Perangkat Daerah (OPD), DPRD juga dukungan masyarakat.

“Pertama saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan semua pihak yang telah bekerja keras terutama para kepala OPD,  DPRD juga dukungan masyarakat Kabupaten Buton,”ujar Bupati Buton.


Raih Opini WTP Kedelapan Berturut-turut, Bupati Buton: Terima Kasih OPD, DPRD dan Masyarakat

Bupati Buton Drs La Bakry M.Si, Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH ketika menerima penghargaan WTP ke – 8 di Kendari, Rabu (02/06/2021).

Kata dia dukungan OPD, dan DPRD juga masyarakat yang tidak henti – hentinya sehingga laporan kinerja keuangan tahun 2020 tersaji sesuai ketentuan.

Orang nomor satu di Buton ini berharap dengan raihan WTP ke-8 pada tahun 2022  pemerintah pusat melalui kementerian keuangan RI bisa menambahkan insentif fiskal untuk Kabupaten Buton sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan, terutama memenuhi Hak hak dasar masyarakat Kabupaten Buton.

“Kita berharap pada tahun 2022  pemerintah melalui kementerian keuangan RI bisa menambahkan insentif fiskal untuk Pemerintah Kabupaten Buton,”harapnya.

Perolehan WTP kedelapan merupakan suatu prestasi bagi Pemkab Buton dibawah komando Bupati Buton, La Bakry, dan Wakilnya, Iis Elianti semua tidak terlepas dari kerja sama baik antara seluruh OPD.

Daerah yang mendapatkan Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas manajamen keuangan daerah yang baik mendapat Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Tinggalkan Balasan