Jakarta – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengatakan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan mempelajari langkah-langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.
“Perluasan akses keuangan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin masyarakat Buton, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses layanan keuangan formal yang dapat mendukung usaha dan meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Bupati Alvin.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap layanan keuangan perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan dan pembiayaan secara tepat, aman, serta produktif.
Dalam laporannya kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Ia juga memaparkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh daerah pada akhir 2024. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kelembagaan yang perlu dihargai dan menjadi landasan untuk memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.
Presiden juga menyoroti pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, dan santri.
Pesan tersebut sejalan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Buton, terutama dalam memperkuat usaha produktif dan membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan.
Pemerintah Kabupaten Buton memandang sinergi dengan pemerintah pusat, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan sebagai bagian penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan. Upaya ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga.
Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemerintah Kabupaten Buton berupaya memperkuat langkah-langkah perluasan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, akses terhadap layanan keuangan diharapkan semakin terbuka bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok produktif lainnya di Kabupaten Buton.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri jajaran pemerintah pusat, pimpinan kementerian dan lembaga, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, kepala daerah dari seluruh Indonesia, serta perwakilan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait.
