BUTON,FAKTASULTRA.ID – Bupati Buton La Bakry membuka secara resmi acara Penilaian kinerja pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Buton di Aula diaula kantor Bupati Buton selasa (27/10/2020).
Saat memberikan arahan, Bupati menyampaikan Buton masih termasuk daerah yang tinggi stunting di Sultra, di Buton ada 20 daerah lokus.
“Untuk diketahui dan menjadi perhatian yang sungguh – sungguh dari kita semua bahwa Buton tingkat prevelansi stunting, masih termasuk tinggi di Sultra, ada 20 lokus dan ini menjadi perhatian kita semua,” ungkap La Bakry selasa(27/10).
Untuk itu Bupati menekankan adanya upaya pencegahan stunting melalui keterpaduan lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan intervensi, perhatian, dan kehadiran pemerintah daerah di tengah – tengah masyarakat untuk memberikan asistensi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat untuk sadar arti pentingnya pemahaman dalam memenuhi gizi.
“Stunting ini mulai populer belum terlalu lama padahal sesungguhnya fenomena stunting ini sudah ada sejak kita lahir,”katanya.
Untuk mengatasi stunting ada kaitannya dengan pengetahuan dan ekonomi, yang pendapatannya tinggi akan bebas mengkonsumsi makanan bergizi. Sehingga pemerintah daerah melakukan tiga program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Dijelaskannya untuk Jangka pendek pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran bahwa pentingnya rumah tangga memahami posisinya dan harus ada aksi nyata dengan sentuh pendapatan masyarakat agar punya kemampuan membeli dan ada daya belinya.
Namun kendalanya kadang kala walaupun daya beli masyarakat ada jika belum paham tidak akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan pangan dan gizi, cuma disimpan uangbnya untuk persiapan pesta,
“Inilah yang harus kita rubah, yang jangka pendek kita kerahkan semua baik dari PKK dari perangkat desa , kader posyandu dari KB supaya memberikan pemahaman terutama desa yang menjadi desa sasaran agar stunting menurun,”harapnya.
Kemudian jangka menengah itu program program di dinas teknis ditujukkan untuk intervensi mata pencaharian seperti nelayan dipersiapkan bodi lalu pertanian disiapkan bibit sehingga kedepannya punya kemampuan daya beli,
Pada kesempatan tersebut Bupati mengajak Pemerintah Kecamatan, desa untuk meningkatkan upaya dalam mempercepat penurunan stunting.
Kepala Bappeda Ahmad Mulia mengatakan untuk mengatasi stunting dilakukan
pendekatan jangka pendek maupun jangka panjang, arah kebijakan tidak menghadirkan kegiatan yang instan. Penanganannya mengacu pada pedoman pengendalian stunting oleh pemerintah pusat.
“Kita sadar bahwa stunting bukanlah hal yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan karena pengendalian stunting sudah menjadi pola hidup,”ujarnya. Pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan kearifan lokal sebagai pengikat didalam penurunan stunting.
Di kabupaten Buton telah dilaksanakan beberapa aksi diantaranya analisa program penurunan stunting yang telah dilaksanakan pada 15 juni 2020 dan telah di tetapkan 20 desa lokus stunting berdasarkan kementerian dalam negeri.
Kedua, rencana aksi penyusunan rencana dan kegiatan telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 juni 2020 rencana aksi ini telah menjadi bahan rumus stunting disampai menerima masukan dari rembuk stunting yang telah ditetapkan berdasarkan analisisi proyeks.
Aksi tiga, rembuk stunting telah dilaksanakan pula pada tanggal 29 Juni 2020 yang dihadiri oleh semua komponen daerah, ke empat, Peraturan Bupati tentang peran desa telah ditetapkan oleh peraturan Bupati no. 48 tahun 2019 tentang peran desa dalam penjagaan stunting.
Lima, pembenahan kader pembangunan manusia telah dilakukan namun kami di kabupaten Buton beri inovasi inovasi baru terkait kader kader ini utamanya adanya kader kepo yang ada di masyarakat ini adalah binaan dari dinas kesehatan .
Enam, sistem menejemen data stunting.
Ketujuh, pengukuran dan publikasi data stunting tujuan penyelenggaraan melaksanakan evaluasi konvergensi stunting.
Tim penilaian memberikan rekomendasi dan percepatan penanganan stunting hasil yang diharapkan dalam penilaian kinerja menjadi bahan evaluasi dan dapat memiliki sistem menejemen strategi dan kebijakan dalam penanganan stunting di kabupaten Buton.
Ketua Tim Panelis penilaian stunting Sulawesi tenggara Ir.LD Alwia. Msi mengatakan Untuk penilaian stanting dalam rangka Overgengsi Integrasi stanting di sulawesi tenggara itu ada 6 kabupaten yaitu Kolaka timur,kabupaten buton,kabupaten kolaka Sebagai lokus tahun pertama kemudian tahun ke 2 kabupaten kolaka timur,muna, buton selatan dan wakatobi.
“Setelah ini kami ingin melihat desa lokus yg telah telah di tentukan kabupaten buton bagaimana peran – peran kader pembangunan masyarakat untuk benar – benar bersama dalam rangka upaya penurunan stunting di desa karena kita tahu juga di desa ada alokasi yang sudah di sediakan oleh dana desa dalam rangka upaya penurunan stunting,”katanya.
Oleh karna itu diharapkan kepala OPD untuk berpikir bersama menurunkan stunting di Kabupaten Buton ini.
