BUTON,FAKTASULTRA.ID – Guna mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Buton masyarakat diminta tidak alergi dengan adanya investor, hal ini dikatakan Tim Peneliti UHO dr Akhmad Firman SE M.Sp ketika mempresentasikan materi RIPDA di aula kantor Bupati Buton, senin (10/08/2020).
Dr Akhmad Firman SE M.Sp mengatakan membangun pariwisata Buton sebenarnya harus dengan kepulauan Buton secara keseluruhan bukan hanya sendiri-sendiri.
Banyak potensi pariwisata yang akan dikembangkan di Buton hanya saja tidak bisa dikelola pemerintah sendiri harus melibatkan swasta/ investor untuk berinfestasi juga masyarakat setempat.
“Kita tidak boleh alergi dengan investor,”beber Dr Firman senin(10/08).
Dijelaskan pengembangan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah namun kerjasama investor, salah satu contohnya melalui investasi atau kerjasama pengembangan pulau oleh swata dan pemerintah agar cepat berkembang.
“Tidak bisa hanya ada Pemda yang membangun pariwisata tapi semua dilibatkan, jika ada investor yang ingin menanamkan investasi kita harus terima, kita tidak boleh alergi dengan investor,”katanya.
Yang belum dioptimalkan saat ini adalah, bagaimana masyarakat harus dilibatkan untuk mengelolah pariwisata, masyarakat harus dilatih bukan hanya menyiapkan rumah tapi bagaimana mengolah dan melayani tamu bagaimana harus berpakaian dan lainnya.
Komunitas juga harus pandai melayani tamu dari luar yang memenuhi standar dan penyediaan kuliner diperiksa BPOM sehingga orang bisa masuk dengan tenang termaksud standar toilet.
Kata dia di Kabupaten Buton banyak yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata karena yang pertama dibangun jika ingin mengembangkan pariwisata adalah destinasinya, mulai dari Wabula hingga Lasalimu.
Di Pasarwajo ada wisata teluk, di Lasalimu Selatan ada wisata jeruk lasembangi hingga pantai Koguna, di Kapontori ada pulau panjang dan pendek, bahkan ada Kamunitas bali yang mengembangkan Wisata keluarga begitu juga kecamatan lainnya.
Saat ini Semua kecamatan dimasukan dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kedepan dikecamatan dapat dikembangkan menjadi desa – desa wisata.
Diharapkan dengan revisi rencana induk pariwisata (RIPDA) akan mampu mengembangkan pariwisata di Kabupaten Buton karena Perda dahulu masih mencakup 21 kecamatan tentu banyak yang harus diselaraskan.
“Kunci kemajuan pariwisata sangat ditentukan oleh gerbang masuknya pariwisata yaitu Bandara, juga keramah tamahan masyarakatnya.”bebernya lagi.
Kata dia Bandara di baubau dalam pembangunnannya bukan hanya baubau tapi untuk semua daerah sehingga penerbangan harus di perluas dengan melibatkan beberapa daerah jangan hanya menjadi tanggung jawab walikota sehingga bukan lagi pesawat kecil yang masuk.
Indonesia ini dikenal orangnya peramah dan suka menolong menjadi pesona Indonesia.
Salah satu festival yang menjadi agenda daerah Di Buton melalui festival budaya tua Buton, ada ritual pekande – kandea Makanan / kuliner cara penyajiannya yang duduk saat pesta selanjutnya tari-tarian sangat diminati wisatawan.
“Salah satu wisatawan sempat mengatakan walaupun saya capek tapi terbayar dengan hiburan itu,”katanya.
Kedepan akankah Pemerintah daerah tetap menggelar pesta besar itu atau mendesentralisasikan ke kecamatan.
Laode Zainudin Napa mengatakan pengembangan pariwisata di Buton dimulai pada tahun 2013 lalu, setelah ia dipercaya pimpin dinas pariwisata.
Saat melakukan diskusi dengan Kementerian Pariwisata ternyata dalam uu, pariwisata adalah posisi pilihan. “Pariwisata itu pilihan yang harus diurus dan diwujudkan beda dengan dinas lainnya.”ujarnya.
Karena pilihan tidak semua daerah ada dinas pariwisata berdiri sendiri bahkan hanya 30 persen Kabupaten / Kota Dinas Pariwisata berdiri sendiri.
Tahun 2014 pemerintah membuat Ripda seadanya dengan cakupan 21 kecamatan, karena daerah kesultanan maka orientasi kita promosi Buton bukan hanya aspal tapi pariwisata dan budaya.Oleh karena itu orientasi Ripda 2015 – 2020 promosi.
Melalui Festival budaya tua Buton pemerintah daerah melakukan promosi namun selama memimpin pariwisata banyak menjadi sorotan jadi Ripda yang akan di hasilkan nanti diharapkannya mampu menjawab permasalahan yang ada selama ini.
Diapun meminta agar Ripda harus ada tema 2020 – 2026 hal itu juga yang diminta kementerian pariwisata sehingga Ripda ini dapat difungsikan secara sempurna tanpa menunggu peratutan RT RW.
