Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

HMI Soroti Pengelolaan MBG di Buton

HMI Soroti Pengelolaan MBG di Buton
Fardin pengurus HMI CABANG (P) BUTON mantan Ketua komisariat Pelnus pasarwajo.

Buton – HMI Cabang Buton mendesak agar aparat mengevaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton.

“Kami menemukan sejumlah pelanggaran serius yang mengancam kesehatan siswa dan mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran”ujar Fardin pengurus HMI CABANG (P) BUTON mantan Ketua komisariat Pelnus Pasarwajo.

Berdasarkan temuan di lapangan dan di sosial media yang diposting orang tua siswa, kami menemukan:
1. Kasus Kurma Berulat (Kec. Siontapina)
Di salah satu dapur di wilayah Gunung Jaya, ditemukan kurma yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi berulat. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas bahan baku yang diberikan kepada anak sekolah.

2. Dapur Tak Layak Standar (Kec. Pasarwajo)
Di wilayah Banabungi, ditemukan bahwa Dapur Banabungi 1 hanya berupa bangunan sekelas petakan kos-kosan. Lokasi dapurnya sangat terbuka, tidak ada pagar keliling, padahal di sekitar lokasi itu banyak hewan yang berkeliaran.

“Hal ini jelas melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional yang mensyaratkan standar sanitasi dan alur kerja yang ketat ”

3. Dugaan Sunat Porsi
Banyak orang tua siswa mengeluhkan porsi makanan yang diterima anak-anak mereka. Berdasarkan pantauan harga pasar, menu yang dibagikan ditaksir tidak sampai senilai Rp10.000, padahal anggaran MBG di bulan Ramadhan ini 1 porsi Rp10.000.

“Kami meminta Bupati Buton, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional jangan tutup mata. Kenapa dapur yang hanya sekelas kos-kosan di Banabungi 1 bisa lolos izin? Bagaimana mungkin kurma berulat bisa lolos ke piring siswa di Gunung Jaya? Ini adalah bukti lemahnya pengawasan dan dugaan beberapa dapur di Kabupaten Buton ini hanya mengejar keuntungan dengan memotong hak gizi anak,”ujarnya lagi.

Tuntutan:
1. Segera audit dan bekukan izin dapur di Gunung Jaya dan Banabungi 1.
2. Periksa tim verifikator lapangan yang meloloskan dapur tidak layak.
3. Transparansi harga satuan menu kepada publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

Kami mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera turun tangan memeriksa seluruh dapur SPPG di Kabupaten Buton sebelum terjadi kasus keracunan massal atau kerugian negara yang lebih besar. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua siswa, agar jangan pernah takut untuk bersuara apabila menemukan menu MBG yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Tinggalkan Balasan