BUTON, FAKTASULTRA.ID – Usai melakukan Islah yang difasilitasi pemerintah kota baubau, lembaga adat Kesultanan Buton yang sebelumnya terbagi dalam beberapa versi kini telah tergabung dalam satu lembaga dan berkantor di sekretariat kantor walikota Baubau.
Namun sayangnya setelah berjalannya waktu ada beberapa pihak yang mencabut dan mengundurkan diri atas islah yang digelar sejak Agustus lalu.
Menanggapi hal itu Drs Masri dan Mujisad selaku delegasi yang diutus oleh lembaga Kesultanan adat versi badiah Menolak adanya pencabutan dari beberapa pihak tertentu. Menurutnya penolakan tersebut tidak mempengaruhi hasil Islah yang telah ada bahkan pihak yang menolak telah diganti oleh orang yang menyetujuinya.
Isu Pernyataan Tertulis dari Lembaga Adat Kesultanan Buton versi Baadi yg ditujukan pada Pemkot Kota Baubau bahwa LAKB versi baadia telah mencabut kesepakatan ISLAH di tepis oleh Salah seorang Delegasi LAKB versi Baadia Drs Masri sebagai Bontona Baaluwu LAKB versi Baadia.
Saat di wawancarai, Ia menegaskan bahwa memang benar surat itu ada , tapi hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pernyataan resmi Lembaga karena keputusan tersebut cacat prosedural.
“Saya sendiri dalam kapasitas sebagai delegasi yang diutus maupun sebagai Salah seorang anggota SIOLIMBONA ( Bontona Peropa ) pada LAKB Versi Baadia yang bertanda tangan pada tanggal 3 Agustus lalu,”ujarnya.
Saat itu semua telah bersepakat di depan Pemerintah Kota dan tokoh -tokoh masarakat untuk ISLAH dari dua LAKB ini.
“Dan setelahnya saya tidak tau menahu dan tidak ikut bertanda tangan pada Surat pernyataan pencabutan itu. Jadi surat tersebut tidak dapat mengggugurkan proses islah, Tanggal 3 Agustus 2024 lalu, LAKB versi baadia maupun Versi Rau secara defakto maaupun de Jure sejatinya telah demisioner,”tegasnya.
Menurut dia LAKB yang ada hari ini cuman satu yakni LAKB versi ISLAH dimana Siolimbona versi islah ini tengah bekerja sesuai tatanan Adat SARA OGENA, “Adapun yang telah menyatakan mundur, Ya Diganti dengan mengukuti Alur point yang kita sudah sepakati,”tandasnya.
Hal Senada juga diungkapkan Mujisad anggota Lembaga Adat Kesultanan Buton versi Badia, ia dengan tegas menolak adanya pembatalan Islah yang telah disepakati pada tanggal 3 Agustus 2024 di kantor walikota.
“Pihak yang mencabut dukungan setelah adanya Islah adalah orang-orang yang melihat persoalan ini secara subjektif bukan secara objektif,”ujarnya.
Kata dia islah untuk menyatukan berbagai lembaga adat sudah ditunggu selama 15 tahun dan atas inisiasi PJ Walikota yang menyatukan semua pihak harusnya diucapkan terima kasih dan disyukuri agar tidak terpecah-pecah lagi atau berversi-versi.
“Kalaupun mereka mencabut dukungannya tidak akan mempengaruhi islah yang telah disepakati dan mereka dapat diganti dengan orang lain,”tegasnya.
Ia berharap kedepan agar kegiatan lembaga adat ini dapat berjalan baik, tidak ada lagi versi-versi lembaga adat dan diharapkan nanti adanya sultan yang terpilih hanya satu saja di Kesultanan Buton.