KENDARI, FAKTASULTRA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov. Sultra) Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, (Senin, 09 Oktober 2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Sestama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Direktur Kementerian Perdagangan Bambang Wisnu Broto, Dirjen Kementerian Pertanian Suwandi, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Jamdatun, Satgas Pangan Polri dan Brigjen TNI Eko Nursanto serta semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kementerian Keuangan, Kadis Ketapang, Karo Perekonomi, TGUPP, Kejati Sultra, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Sultra, Perwakilan Bulog, Kadin Sultra, Dinas Pertanian, Kabag. Perencanaan Program Biro Adm. Pembangunan, Staf Ahli Madya BPS Sultra, TPID, Inspektorat, serta Pejabat terkait.
Sambutan dan Arahan Mendagri RI, Tito Karnavian, bahwa inflasi ini terus kita tangani secara dinamis ini adalah arahan dari Bapak Presiden untuk dilanjutkan sehingga rapat-rapat ditingkat pusat hampir 2 minggu sekali bersama Para Menteri, Menko dan Kepala Lembaga terkait terutama Bulog, Badan Pangan dalam beberapa arahan bapak Presiden RI menyampaikan kita harus waspada dan menangani inflasi ini jangan sampai kita kemudian bosan dan mulai tidak terkendali, bahasa beliau “sekali kalau tidak bisa terkendali akan sulit” menyangkut hal yang mendasar adalah masalah pangan, barang dan jasa. Kegiatan kita yang rutin setiap mingguan lebih banyak memberi apresiasi bukan hanya dikalangan kabinet tapi juga tokoh-tokoh masyarakat dan DPR, semua mengetahui termasuk pelaku usaha, kegiatan ini memberikan manfaat diantaranya dengan para Kepala Daerah dan jajaran penegak hukum ada dari Polri, Kejaksaan, TNI.
Lanjut, yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) year on year 2,28% ini angka yang terkendali, tapi jangan kita sampai terlena karna 2,28% dibanding sebelumnya 3,27% itu tidak mengambarkan tentang situasi yang benar nyata karna angka 2,28% angka year on year artinya angka dibandingkan pada september tahun lalu terjadi sangat tinggi hampir sebesar 6% dikarenakan dengan didongkrat kenaikan BBM membuat inflasi kita ditahun lalu bulan September diangka 6% dan mulai September saat itu kita memulai zoom meeting tersebut tepatnya 5,9%
Beberapa komoditas kita tau bahwa kita di indonesia tidak menangani berdasarkan fokus daerah mana yang naik kita tekan, daerah yang sudah bagus inflasinya terkendali dibawa nasional berusaha diturunkan dan kita fokus pada komoditas apa yang menyebabkan kenaikan didaerah itu, jangan kita melihat angka nasional itu zoom meeting ini diikuti oleh rekan-rekan di daerah, sehingga rekan didaerah melihat hasil paparan dari para narasumber terutama BPS, Badan Pangan tentang situasi daerahnya termasuk tertinggi dan terendah, tapi lebih bagus lagi komunikasi, koordinasi dengan BPS yang ada di daerah-daerah karna mereka juga melakukan pendataan semua daerah di Kab/Kota
Dan kemudian cek dilapangan terutama di pasar oleh Satgas Pangan yang ada, kita di indonesia bekerja berdasarkan daerah bukan nasional, sehingga daerah mana yang tertinggi dan dimana daerah terendah dibawa nasional kita fokus pada yang tinggi kita tekan dan komonitas apa yang menjadi penyumbangnya, jadi dua tempat dan komonitas apa penyumbang kenaikan, ini merupakan strategis kita. Saat ini mungkin kita sudah tau bahwa ada beberapa komonitas minggu lalu yang menjadi eksitensi kita yaitu beras,gula pasir,jagung nanti siang ada rapat spesifik masalah gula pasir dan jagung dipimpin langsung Presiden RI, jam 14.00 WIB akan dihadiri sejumlah Menteri dan lembaga dan beras juga harus kita kendalikan tapi jangan terlena dengan cabe yang sudah cukup bagus jangan sampai kemudian terlepas menjadi naik, kita perlu juga mengantisipasi karna ini puncaknya el-nino bahwa BMKG sudah menyampaikan puncak elnino akan diperkirahkan bulan September dan Oktober dan mulai melandai dibulan November sekarang kita berada di posisi tanggal 9 Oktober artinya kita sudah ada dipuncak ditandai dengan kekeringan diberbagai daerah termasuk kebakaran hutan dan lahan, ini rapat mengenai kebakaran hutan dan lahan dilaksankan minggu lalu dan hari ini dan di jam ini rapat dipimpin Menteri Ekonomi khusus mengatasi kebakaran hutan dan lahan
Sehingga pengaruhnya puncak el-nino ini, karna kekeringan air dan kebakaran hutan dan lahan sangat terpengaruh dalam kemampuan produksi tanaman kita ini artinya kita harus bersiap-siap mencari solusi yang lain, masalah beras, gula pasir dan jagung, untuk bawang putih sudah dirapatkan minggu lalu mendorong para importir untuk Kementerian Perdagangan dorong betul importir untuk merealisasikan kouta yang sudah diberikan jangan tidak mampu mengimpor karna terjadi kelangkaan besar kita adalah bawang putih kita import
Dilanjutkan paparan BPS, Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik dan Jasa yang membahas mengenai tinjauan inflasi komoditas pangan dan indeks perkembangan harga di minggu ke-1 Oktober 2023 yaitu pertama bawang putih ditengah inflasi secara umum yang telah dirilis BPS pada tanggal 2 Oktober kemarin bawang putih mengalami deflasi jadi secara presisten mengalam inflasi selama januari hingga juli 2023,ini bisa dilihat dalam grafiknya bawang putih sudah menunjukkan penurunan harga pada 2 bulan akhir pada bulan Agustus dan September tahun 2023 ini dengan menyumbang andil deflasi sebesar 0,01%
Lanjut, yang sudah dirilis BPS bahwa Gula Pasir dibulan September 2023 setelah mengalami peningkatan harga pada Juli dan Agustus harga gula pasir kembali meningkat pada September 2023 sebesar 14.967 ada tren meningkat. Untuk jagung pipilan di tingkat produsen pedesaan (petani) dengan inflasi sebesar 1,41% yang lebih tinggi dibandingkan inflasi Agustus 2023 sebesar 1,14% pada bulan September 2023
Kemudian, Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, bahwa komoditas beras yang menyubang inflasi terbesar, tingkat inflasi nasional dari bulan September 2023 sebesar 2,28% year on year turun inflasi bulan Agustus namun inflasi bergejolak meningkat dari 2,42% menjadi 3,62% year on year, komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,55% yoy dan salah satu kunci terkendalinya inflasi nasional adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan. Ada lima komonitas penyumbang utama yang andil inflasi year on year (yoy) yaitu beras,rokok,hosting,emas dan bawang putih
Ada 5 Provinsi yang belum ada penyerapan anggaran dekonsentrasi, sehingga setiap kendala harap segera dikoordinasikan dengan PIC Badan Pangan Nasional yaitu Banten, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing 0%.
“Gubernur 5 Provinsi, ada 4 Pj. Banten, Sultra, Kaltim dan Sumatera Utara ini perlu dicek kembali, pasti saya yakin tidak nyampe kepada Gubernurnya sehingga tidak terserap uangnya yang diberikan dari dana dekonsentrasi Badan Pangan Nasional, dana ini digunakan untuk gerakan pasar murah, operasi pasar jual, memberikan harga murah kepada masyarakat” kata Menteri Dalam Negeri
Selesai paparan dari Kementerian dilanjutkan dengan rapat internal di ruang Biro Perekonomian yang dipimpin langsung Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sultra, H. Muh. Faizal bahwa kita tetap optimis dan semangat mengikuti acara ini secara rutin karna ini merupakan agenda mingguan perlu energi untuk menghadiri senin atau selasa, tadi sudah dijelaskan bahwa inflasi Year on Year 2,28% secara nasional
Namun Sulawesi Tenggara, ternyata angkahnya masih tetap diatas rata-rata nasional kita 3,46% YoY berarti ada masalah karna masih diatas diangka inflasi nasional untuk kedudukan inflasi kita ambil harga konsumen di 2 Kota yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau untuk informasi (YoY/tahun ke tahun) Kota Kendari 3,30% dan Kota Bau-Bau 3,92% YoY disamping harga indeks konsumen kita melihat IPH untuk diluar 2 kota ini di 15 Kabupaten untuk mengukur Indeks Perkembangan Harga bukan indeks harga konsumen dan sumber inflasi di Sultra yaitu makan dan minuman kontribusinya 0,3%, beras 0,3%, rokok 0,18%, tranportasi termasuk bawang putih ini semua sumber-sumber inflasi yang perlu kita atasi bersama terutama beras
Lanjut, melihat situasi el-nino yang akan di perkirakan akan berakhir dibulan november dan desember, sekarang puncaknya el-nino saya kira didaerah ada juga yang terdampak dari teman-teman dinas ada beberapa luasan tanah yang sudah busuk ada juga yang terancam busuk sekitar lebih seribu hektar yang sudah pasti sekitar dua ratus atau seribu sembilan ratus Hektar akan gagal panen perlu kita atasi bersama. Saya dengar tadi ada bantuan bibit dari pemerintah
Kemudian untuk jangka pendek kita akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan operasi pasar, gerakan pangan murah, gerakan pasar murah,beberapa OPD terkait yang kemarin ada dua titik di PTSP dan Lapangan Benua-Benua, sehingga harapan saya kerjasama dengan Sekretariat ada kolaborasi termasuk dari Kadim, organisasi pengusaha ini menyalurkan CSR apakah dari tambang atau perusahaan lain untuk membantu pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar sampai kita menerima bantuan secara regulir dari dinas sosial/bansos, harapan kita kalau sudah paham sumber-sumber inflasi daerah, perlu mengetahui lokasi, dimana provinsinya, kabupatennya kemudian apa penyebabnya setiap daerah beda-beda
Semoga didaerah bisa membentuk lembaga dalam komonitas pangan strategis ini di Kabupaten sehingga ada di Provinsi maupun di Kabupaten ada, jika terjadi inflasi lembaga ini akan beroperasi karna stoknya ada di gudang karna sekarang kita tergantung sama Bulog
Kadis Ketapang Sultra, Ari Sismanto, beberapa hal terkait pemberitaan bahwa Sulawesi Tenggara termasuk tertinggi harga komonitas beras yang beredar di Medsos, sehingga sudah klarifikasi dan sudah disampaikan di forum bahwa ternyata beras di Sulawesi Tenggara masuk kategori yang naik tapi tidak naik secara signifikan.
Pasalnya harga beras saat ini rata-rata Provinsi untuk beras premium berada diangka Rp. 14.480 perkilo untuk menium berada Rp. 13.000 perkilo
Yang disampaikan Mendagri RI, Tito Karnavian, bahwa Sultra tidak ada dana dekonsentrasi bahwa terkait hal tersebut dana DAK ini sebenarnya sudah turun bulan Agustus kami melakukan SK untuk pengelola DAK dan baru ditandatanggani 5 September namun kami terkendala dibendahara belum ada Sertifikat GNT kami sudah bermohon sampai sudah menyurat 2 kali di BKN dan saya sudah melakukan tahap pendampingan di PIJAR Kemenkue, kami melakukan langkah-langkah terkait serapan dana dekon jadi sudah diadakan pelatihan untuk sertifikatnya turun sambil menunggu itu kami melakukan langkah-langkah yang pertama kami sudah ada SP2D pada tanggal 9 bulan 10 belum terekspos baru kali ini sebesar 7,49% dan juga sudah terverifikasi namun belum SP2D sehingga mudah-mudahan satu atau dua hari ini sudah SP2D ditunjukkan enam koma sekian persen tahun ini atau minggu ini mudah-mudahan tahun ini SP2D serapan kita diangka 13 % atau saya hitung diurutan 8 atau 9 di nasional tadi, itu terkait dana dekonsentrasi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kab/Kota memang sebagian dana dekonsentrasi ini dilaksanakan oleh Kab/Kota namun sangkernya ada di Provinsi kami sudah melakukan rakor membuat kesepakatan dan jadwal untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi mudah-mudahan diminggu kedua Desember sudah close 100%
Kemudian terkait kenaikan harga beras yang memang menjadi faktor utama inflasi 0,3% di Sultra kami bersama-sama Bulog sudah berkoordinasi dan berkolaborasi yang pertama percepat bantuan cadangan pangan bantuan pemerintah, kami sudah menjadwalkan per tanggal 13 bulan Oktober kami akan pos 100% di kouta dibulan oktober dan november menunggu jadwal untuk disepakati untuk mempercepat, langkah kedua kami juga sudah memetakan dan mengatur untuk program SIGAP SPHP (Siap Jaga Harga Pasar dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sekitar 240 yang tersebar Sultra untuk melaksanakan program SPHP menjual beras dengan harga eceran tertinggi. Berikut langkah-langkah sesuai dengan dari badan pangan nasional menindaklanjuti arahan bapak Presiden yang setiap minggu kita laksanakan gerakan pangan murah terus melaksanakan sudah kami menjadwalkan minggu kemarin saya laporkan bahwa gerakan pangan murahd alam 2 minggu lalu di Halaman Mesjid Agung,
Minggu kemarin melaksanakan dua titik di PTSP dan Lapangan Benua-Benua komoditas yang terjual lumayan banyak dan Pj. Gubernur Sultra hadir meninjau dilapangan benua-benua, dalam rangka hari pangan sedunia jatuh pada tanggal 16 Oktober 2023 kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional perayaan hari Pangan Sedunia akan dilaksanakan GPM serentak seluruh indonesia, seluruh Kab/Kota akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan sudah melaksanakan rapat di Kab/Kota untuk mempersiapkan gerakan pangan murah serentak di 17 Kab/Kota
Namun masih beberapa Kabupaten perlu suport dukungan dari rekan seperti Kadim, Bank Indonesia mungkin dari CSR Perusahaan serta pusat-pusat kantor yang bisa membantu seperti Bank Sultra memungkinkan karna tidak semua Kab/Kota melaksankan GPM, kami di Provinsi sudah mengapload atau membantu 5 Kabupaten sudah ada dana Badan Pangan Nasional sudah 10 Kabupaten ikut melaksanakan ada juga 4 Kabupaten yang sudah menganggarkan APBDnya sehingga masih ada beberapa Kabupaten yang belum kita diskusikan hari ini. Tutupnya (adm)
