BUTON, FAKTASULTRA.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Ir. La Ode Zilfar Djafar, MSi mewakili Bupati Buton mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 yang ke XXVI secara virtual. Kegiatan yang diikuti jajaran Forkopinda dan OPD Lingkup Pemkab Buton dipusatkan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin, 25 April 2022.
Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXVI Ditjen Otda Kemendagri mengambil tema “Dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak, dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.”
Dalam Peringatan Otda dimeriahkan dengan melaunching Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) Versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otda.
Kegiatan tersebut ini diikuti oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Indonesia yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menyampaikan secara filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun, secara filosofis tujuan otonomi daerah untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan hasil daerah,” katanya.
Dikatakan setelah 26 tahun otonomi daerah berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks manusia, bertambahnya hasil pendapatan daerah, dan kemanpuan fiskal daerah.
“Namun data menunjukan filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurung waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya ke pemerintah pusat malalui transfer ke daerah dan melalui Dana Desa.
“Pada kesempatan ini, Kemendagri menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada daerah daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan pendapatan hasil daerah dan kemampuan fiskalnya,” lanjutnya.
Ia berharap peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektifitas serta akses infrastructur dengan baik dan lain lain.
Ia juga meminta agar daerah meningkatkan PAD, setiap daerah diharapkannya membuat terobosan untuk meningkatkan PAD didaerahnya masing-masing.
Sekda Buton Ir Zilfar Djafar M.Si menyampaikan pada dasarnya prinsip otonomi daerah mengatur diri sendiri tidak bergantung pada pusat sehingga kemandirian daerah harus meningkatkan PADnya, setiap daerah dituntut untuk mandiri namun saat ini daerah tingkat II rata-rata masih mengharapkan dana transfer.
“Rata-rata daerah tingkat II di Indonesia masih mengharapkan dana transfer, untuk meningkatkan PAD daerah punya keterbatasan terkait kewenang sehingga daerah sulit berkreasi untuk meningkatkan PAD,”bebernya.
Dia juga menyampaikan Daerah konsisten untuk meningkatkan PAD namun pusat juga harus konsisten dengan memberikan kewenangan penuh diantaranya di sektor kelautan, kehutanan dan tambang.
Selain itu lanjut dia yang menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam.membuat terobosan tidak singkronnya visi dan misi antara pusat dan daerah.
Namun lanjut dia lagi dengan ASN yang berkualitas kedepannya akan mampu membangun daerah agar sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia.
“ASN harus mempersiapkan generasi penerus yang mampu mengurus daerah, besarnya anggaran semua dikelola ASN, ASN yang berkualitas akan dapat membangun daerah,”tandasnya.
Di Buton untuk meningkatkan kualitas para ASN, Pemda sudah melakukan diklat struktural, bahkan bantuan beasiswa untuk ASN.
