BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama delapan kali berturut-turut.
Penyerahan penghargaan yang terdiri dari Piagam WTP dan Plakat dari Menteri Keuangan tersebut, serta penghargaan terbaik kedua atas penyaluran pengelolaan keuangan dana desa, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Baubau Hariono yang diterima langsung Bupati Buton Drs La Bakry M.Si. Diaula Kantor Bupati Buton, Rabu (15/10/2021).
Bupati Buton Drs La Bakry M.Si didampingi Wakil Bupati Buton Iis Elianti, Sekda Buton Ir Laode Zilfar Djafar M.Si, para Kepala OPD lingkup Pemkab Buton.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Buton mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Keuangan dan BPK RI yang telah berkenan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati Buton Drs La Bakry M.Si ketika menyampaikan sambutannya.
“Begitu sakralnya pemberian award ini sebelum pandemi kita ke Jakarta, semua bergembira atas hasil kerja keras, usaha bersama, namun hari ini kita di datangi di daerah tapi ini tidak mengurangi hikmah dari pemberian penghargaan dan alhamdulillah Buton mendapatkan plakat, walaupun nanti ke delapan kalinya WTP,”ujar Bupati.
Dia mengatakan hasil capaian kinerja keuangan daerah sejak tahun 2013 hingga 2020 delapan kali berturut-turut diberikan opini WTP dari BPK RI, apapun hasil capaian kinerja ini semua berkat kerja keras semua dari seluruh OPD dan seluruh staf juga auditor.
Walau ada temuan namun relatif bisa diselesaikan cepat dan bisa disajikan dengan wajar laporan keuangan daerah, dengan kerjasama dengan pihak ketiga dan semua dengan baik sehingga dinilai auditor baik dan Buton bisa meraih predikat wajar tanpa pengecuaian delapan kali berturut-turut.
Dia meminta agar seluruh OPD jangan kendor dalam mengelolah laporan keuangan diunit kerja masing-masing OPD di Kabupaten Buton.
“Saya berharap ditahun 2022, OPD jangan kendor, saya berharap diakhir masa jabatan saya sebagai kepala daerah berakhir diagustus 2022 kita bisa memperoleh 9 kali berturut-turut, angka sembilan itu angka tertinggi,”katanya.
Dia juga meminta agar jangan bosan-bosan mengajak pihak uketiga utamanya konsultan pengawas, konsultan perencana untuk bekerjasama dengan baik sehingga diakhir nanti negara tidak boleh dirugikan begitu juga pihak ketiga.
“Keberhasilan pembagunan di daerah efeknya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, kesalahan dalam perencanaan ketidaktelitian konsultan pengawas dalam mengawasi pekerjaan pembangunan dilapangan bisa menimbulkan kerugian kedua belah pihak, saya selalu mewanti-wabti konsultan pengasan agar harus diskusi dengan perencana jika ada masalah segera selesaikan jangan berlarut-larut,”ujarnya
Bersama Wakil Bupati menyampaikan terimakasih dan pengjargaan kepada pimpinan OPD yang telah bekerja dengan tulus bersama staf sehingga sehingga Buton bisa bangga menghadirkan yang terbiak untuk daerah sejak 2013 – 2022 tetap mendapatkan WTP.
“Semua OPD punya komitmen menunjukkan kepada publik, pada msyarakat bahwa kita bisa bekerja dengan baik, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya, terimakasih kepada Kementrian keuangan yang terus mentransfer juga Kab.Buton,”katanya.
Kabupaten Buton Dapat Penghargaan Terbaik Kedua Pengelolaan Keuanagan Dana Desa
Foto bersama, Bupati Buton drs La Bakry M.si, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Baubau Harion Wabup Buton Iis Elianti, Sekda Buton Ir Zilfar Djafar M.Si dan kepala OPD.
Bupati Buton mengatakan Kabupaten Buton bukan hanya mendapatkan penghargaan dan plakat setelah delapan kali berturut-turut mendapatkan opnini WTP namun pengeloaan dana desa terbaik kedua di Provinsi Sulawesi tenggara.
“Tahun ini terbaik kedua pengelolaan keuanagan dana desa sudah dua kali dari tahun lalu, tahun depan kita bisa peringkat satu,”harapnya
Ia mengatakan semua yang telag diraih tentu tidaklah mudah tetapi dengan niat tulus iklas untuk memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai semua dapat dicapai.
“Mari kita bersyukur tentu tidak mudah mencapai ini tapi niat kita untuk memberikan yang terbaik bagi daerah,”pungkasnya.
Menteri Keuangan RI Memberikan Dua Penghargaan Sekaligus Plakat
Sambutan Menteri Keuangan RI diwakili Kepala Kantor Pelayanan perbendaharaan Negaga tipe A 2 Baubau Hariono, diaula Kantor Bupati Buton (13/10/2021).
Kepala Kantor Pelayanan perbendaharaan Negaga tipe A 2 Baubau Hariono mengatakan pada saat ini Indonesia dan seluruh negara di dunia masih menghadapi pandemi yang memberikan dampak besar tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga di segala sektor kehidupan namun berkat kerja keras semua elemen, kondisi pasca gelombang kedua saat ini pandemi sudah semakin membaik meskipun harus tetap waspada dan tetap mematuhi porkes dengan tepat.
“Tekanan ekonomi yang kita hadapi semoga semakin terkendali dan berpihak perekonomian pada lapisan masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang,”Harapnya.
Dalam menghadapi tantangan yang terjadi lanjutnya, program penanganan covid dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa komplit dalam pelaksanaan urgensi tersebut ketepatan menjadi hal yang utama dan penting.
Namun tentunya pada saat yang sama faktor ketepatan tidak boleh berkompromi pada akuntabilitas, transparansi pada pengelolaan keuangan negara yang baik.
“Cerminan pengelolaan keuangan yang baik kembali diraih oleh pemerintah Kabupaten Buton pada tahun ini, Kabupaten Buton kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas pengelolaan keuangannya tahun 2020 dari auditor sekaligus berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut dalam hal ini Menteri Keuangan atas nama pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih,”ujarnya.
Kepala Kantor Pelayanan pembendaharaan Negaga tipe A 2 Baubau Hariono ketika menyerahkan penghargaan kepada Bupati Buton.
Dia berharap capaian yang diraih tersebut perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola keuangan yang baik pada pemerintahan daerah, tidak hanya di dalam pengelolaan keuangan negara namun juga dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan pada umumnya.
Menteri Keuangan berharap bahwa tata kelola keuangan yang baik diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, tidak terjadi kesalahan penggunaan dana ,tidak terjadi kesalahan salur serta tidak dicederai dengan adanya fruoud adanya manipulasi, korupsi, mark up maupun kesalahan dalam distribusi dana.
Tata kelola kelola yang baik sebaiknya berorientasi pada pelayan publik dan pelayanan administratif harus di lebih dioptimalkan agar masyarakat dapat segera keluar dari kondisi sulit saat ini.
“Pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah menciptakan masyarakat adil makmur mencapai tujuan tujuan pembangunan serta mensejahterakan dan memeratakan kesejahteraan itu sendiri,”harapnya.
Dia juga mengatakan atas nama pimpinan Dirjen kementerian keuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sinergi koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik antara KPPN Bau-bau dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Buton terutama DPRD, BPKAD,peserta OPD terkait sehingga berjalan dengan baik ke depan semoga sinergitas bisa terus dijaga dan tingkatkan tentunya demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.
Raih WTP, Buton Dapat DID Rp 28 Miliar
Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Sunardin Dani
Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, kabupaten Buton mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar rp 28 Miliar.
“Tahun ini kita dapat tambahan dana DID Rp 28 miliar,”ujar Kepala BPKAD Buton, Sunardin Dani.
Kata dia besarnya DID yang diperoleh tergantung dari hasil penilaian BPK RI dan salah satu syarat untuk dapatkan DID pemerintah daerah harus diberikan predimat WTP.
“Alhamdillah selain dua penghargaan dan satu plakat, pemerintah daerah juga mendapatkan penghargaan atas penyaluran terbaik pengelolaan dana desa,”ujarnya.
Dia menambahkan hasil capaian pemerintah daerah jika dilihat didalm pengelolaan kinerja keuangan tidak terlepas dari peran masing-masing OPD dalam mengelolah keuagan yang wajar secara administrasi.
