BUTON, FAKTASULTRA.ID – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Insan Cita Pasarwajo kembali turun kejalan menyuarakan aspirasinya terkait dugaan penyelewengan BBM Bersubsidi di SPBU Pasarwajo.
Massa melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Buton, dan diterima Asisten I Setda Buton Alimani S.Sos bersama Kabag Ekomomi H Rais, Kadis Koperasi dan UMKM Laode Muharram di kantor Bupati Buton, Senin (11/10).
Korlap Aksi Zulfikar menyampaikan kehadirannya untuk menindaklanjuti aksi yang dilakukan pekan lalu di Kantor Bupati Buton tepatnya tanggal 4 oktober lalu.
“Kami ingin mempertanyakan sejauh mana koordinasi pihak pemerintah dengan Pemprov, karena kenyataannya hari ini makelar BBM masih melakukan aksinya di SPBU Pasarwajo,”katanya.
Dia menyebut seharusnya pemerintah bijak menanggapi tuntutan warga terkait maraknya makelar BBM bersubsidi di SPBU Pasarwajo.
Korlap lainnya Arwan Tando juga menyebut pemerintah tidak mempunyai kebijakan dengan lemahnya ekonomi masyarakat saat ini di pelaku UMKM.
Selain itu massa juga meminta agar pemerintah tegas pada pihak penambang yang menggunakan jalan umum, sehingga jalan umum rusak akibat beban dari truk penambang.
Asisten I Setda Buton Alimani yang menemui massa menyampaikan permohonan maaf Bupati yang tidak bisa menemui massa pasalnya sedang beristirahat usai ta’ziyah malam ke tiga meninggalnya Ibunda Gubernur Sultra yang dimakamkan di Pasarwajo, Buton.
Asisten I setda Buton mengatakan copot mencopot pegawai ada aturannya kecuali ada fakta dan akan jadi pertimbangan.
“Tuntutan kepihak PU Buton akan dioakomodir dan disampaikan ke pihak PU, pihak PU meminta agar massa menemuinya di kantornya,”ujarnya.
Sementara itu Kabag Ekonomi H Rais menyampaikan sebagai tindak lanjut dari demo persoalan BBM di SPBU Pasarwajo senin tanggal 4 oktober lalu, pemda Buton sudah lalukan monitoring eskonya pada hari selasa (5/10).
“Kami sudah melakukan pemantauan dan monitoring penyaluran BBM atas dugaan adanya makelar yang melakukan praktek penyedotan bbm bersubsidi berlebihan sehingga terjadi kelangkaan BBM untuk masyarakat,”katanya.
Dia menjelaskan Pemda sudah membentuk tim gabungan yang di pimpin asisten II, Bagian Perekonomian, perdagangan dan langsung melakukan monitoring.
Hasilnya disebutkannya pihak SPBU Pasarwajo mengatakan tidak pernah melayani BBM bersubsidi secara berlebihan sehingga tidak benar jika ada laporan ada pihak SPBU menjual BBM bersubsidi kepada malekar.
“Kelangkaam BBM bersubsidi dan biosolar karena kuota yang diberikan pihak pertamina sangat terbatas dengan adanya pertalite, pertamax, dextamax sehingga kuota bbm bersubsidi terbatas,”terangnya.
Saat ini lanjut dia pertamina Pasarwajo paling banyak diberikan tiga kali dalam semunggu BBM bersubsidi sehingga menyebabkan antrian bbm bersubsidi yang panjang bagi masyarakat kecil di lapangan.
“Sesuai janji kami kami akan berkoordinasi dengan dinas ESDM Provinsi yang punya kewenangan di Bidang energi maupun pihak pertamina namun kami minta buktinya belum diberikan, Pemda sudah melakukan langkah-langkah kalau ada bukti dari makelar maka bisa diberikan kepada kami, kami tidak bisa menindak secara tegas,”katanya.
Kepala Koperasi dan UKM Buton, Laode Muharram menyampaikan koreksi terhadap kinerja dinas UKM Buton tetap kan ditanggapinya.
“Terkait pemanfaatan UMKM, kami sudah mendata sekitar 2300 kelompok UMKM dengan berbagai jenis usaha di Buton, namun dalam perjalanannya sejak 2020 kami sudah berusaha bagaimana membangkitkan kelompok UMKN agar UMKM bisa mendapatkan perhatian tapi lagi-lagi saat ini akibat covid anggaran di dinas 70 persen dipangkas untuk covid,”terangnya.
Sebetulnya lanjut dia jika anggaran siap maka kami akan melakukan berbagai program bahkan secara teknis, dinas juga sudah berupaya ke Pempus tapi anggaran terbatas dengan penganggaran vaksinasi.
“Bahkan di pusat anggaran digunakan untuk penganggaran vaksin, yang hanya penganggaran UMKM melalui program usaha mandiri sebesar Rp 1,2 juta perbulan yang disalurkan melalui bank BRI dan BNI,”bebebrnya lagi.
Untuk sementara dua program yang berjalan terbesar penyalurannya di Kec.Pasarwajo namun program ini akan berkelanjuta.
“Masyarakat jangan kuatir, data sudah ada sama dinas, kami harapkan semua program UMKM bisa terakomodir, namun untuk saat ini bantuan usaha mandiri di Buton habis dikikis untuk rekofusing,”tutupnya.
