BUTON,FAKTASULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton menggelar Rapat Paripurna dengan acara penyampaian Jawaban Bupati Buton atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD dan Banggar, terhadap Lpj Bupati dan Raperda tentang pelaksanaan APBD tahun 2020, Senin (05/07/2021).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH di Ruang Rapat Paripurna dihadiri anggota DPRD dan OPD, Bupati Buton di wakili Sekda Buton Ir Laode Zilfar Djafar M.Si.
“Penyampaian pemandangan badan anggaran dan pemandangan umum fraksi karya perjuangan Indonesia Raya, fraksi nasional Demokrat untuk Buton lebih baik dan fraksinasi fraksi Keadilan Sejahtera fraksi kebangkitan persatuan Indonesia pada sidang dewan yang terhormat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 merupakan hal penting dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buton,”ujar sekda Buton ketika membacakan sambutan Bupati Buton.
Kata dia kritikan dan tanggapan yang bersifat konstruktif dari DPRD Kabupaten Buton atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan Rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan kerjasama antara eksekutif dan legislatif guna mempercepat tercapainya cita-cita bersama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah kabupaten Buton.
Dijelaskannya salah satu sarana atau Wahana dalam mengatasi persoalan-persoalan yang belum terselesaikan yaitu dengan memperhatikan tanggapan dan masukan yang sifatnya konstruktif dari anggota DPR.
Untuk itu lanjut dia Pemerintah daerah memberikan penjelasan terhadap tanggapan banggar dan fraksi-fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buton Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di antaranya ada 12 item:
1. Terhadap pendapatan belanja daerah kabupaten yang selama ini bergantung pada pendapatan dari dana transfer pusat hal ini dapat memotivasi untuk terus menggali sumber-sumber potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah,
2. Terhadap peran pemerintah daerah dalam hal Penanganan dan upaya pencegahan penyebaran covid di Kabupaten Buton pada tahun 2020 pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya penanganan konflik dengan melibatkan stakeholder terkait. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 terdapat masyarakat yang tak anter konfirmasi positif sebanyak 150 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 151 dan meninggal dunia 7 orang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam upaya menekan laju peningkatan pengeluaran konflik dan dapat ditimbulkan maka pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar 22,41 miliar melalui belanja tak terduga.
3. Terkait penyertaan modal yang diberikan ke BUMN BUMD dalam upaya memenuhi ketersediaan sarana prasarana air minum untuk kebutuhan sambungan rumah bagi masyarakat miskin pada tahun 2020 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran 2 miliar sebagai penyertaan modal kepada PDAM yang merupakan salah satu program kerja antara pemerintah daerah dan kementerian PU PR melalui program hibah daerah yang dilaksanakan oleh PDAM.
4. berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan keindahan dan keteraturan pasarwajo sebagai Kabupaten Buton, pemasangan persampahan menjadi salah satu kendala utama. pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah upaya penanganan sampah perkotaan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana persampahan beruoa kontainer dan mobil pengangkutan sampah.
5. Pada sektor perikanan isu global yang melanda dunia air-air ini dirasakan di daerah kepada sektor sektor pendukung perekonomian termasuk sektor perikanan permasalahan profit dan penyebaran Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap produksi perikanan.
6. Telekomunikasi kemajuan, teknologi informasi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah daerah. kebutuhan akan telekomunikasi sesuatu menjadi hal penting hampir semua aspek kehidupan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk kebutuhan komunikasi antar wilayah kabupaten adalah dengan membangun infrastruktur telekomunikasi dan memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
7. Pada sektor pariwisata Kabupaten Buton wisata bahari dan wisata budaya menjadi tumpuan utama dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Buton. Kebijakan-kebijakan terhadap penyediaan infrastruktur promosi pariwisata dan edukasi masyarakat merupakan strategi utama dalam pengembangan pariwisata titik 8 pada sektor Perindustrian yang merupakan sektor yang dinamis dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Peningkatan sektor Perindustrian dapat mendorong pergerakan perlawanan daerah masalah keterbatasan teknologi dan kurangnya akses permodalan merupakan kendala utama dalam pembangunan industri kecil dan menengah di masyarakat titik upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menitikberatkan penyusunan program dan kegiatan melalui peningkatan keterampilan pelatihan bagi pelaku usaha menengah kecil dan pelaku industri kecil dan menengah Untuk memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat kur.
9. pada sektor Perhubungan fasilitas dan 8 yang merupakan tuntunan kebutuhan dalam mendukung kawasan perkotaan penerangan lampu Jalan Pembangunan dan pemeliharaan lampu Jalan namun ke depan tindakan ini akan terus menjadi perhatian dan akan dilakukan secara optimal dengan fasilitas pendukung yang ada pada strategis dan lokasi ruang publik dan fasilitas umum lainnya.
10. sektor pertanian pada tahun 2020 merupakan salah satu program prioritas daerah sekaligus menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi sektoral pada PDRB Kabupaten Buton.
11. Pada sektor pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar titik sarana dan prasarana dan kualitas sdm serta teleponnya tenaga pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sektor kesehatan realisasi belanja daerah untuk kesehatan tahun anggaran 2020 mencapai 8196 dikarenakan terjadinya pandemi covid di bulan Maret tahun 2020 menyebabkan kebutuhan perubahan kebijakan pemerintah pusat khususnya di bidang kesehatan hal ini mengakibatkan kegiatan kegiatan sosialisasi Bimtek dan konsultasi yang melibatkan berkumpulnya orang tidak dapat dilaksanakan karena harus mematuhi proses terhadap mutu pelayanan kesehatan mempengaruhi kinerja Hal ini disebabkan jumlah tenaga medis Kabupaten Buton sangat minum dokter umum sebanyak 24 sisi lain Ada berapa dokter sementara menempuh pendidikan spesialis sebanyak 3 dan dokter yang rencananya pendidikan sebanyak 7 orang kondisi yang sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas terutama masyarakat yang memiliki minimal memiliki 2 dokter.
