BUTON- Pasar kaloko tak kunjung rampung, Aliansi Pemerhari Kebijakan Publik (APKP) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPR dan Bupati Buton. Senin (02/03/2026)
Massa meminta agar DPRD Buton dan Pemerintah Daerah memberikan solusi untuk para pedagang di pasar kaloko yang sampai hari ini belum mendapatkan lapak untuk berjualan.
“Hari ini kami mempertegas tuntutan kami setelah beberapa kali kami melakukan RDP bersama DPRD dan pemerintah kabupaten Buton agar menemukan solusi yg baik terkait masalah pasar kaloko dan BPJS
tapi DPRD dan pemda tidak mampu menghadirkan solusi yang konkrit terkait masalah yang ada.
Makanya kami dari ALIANSI PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (APKP) turun kejalan melakukan aksi demonstrasi dengan Rute Polres Buton, DPRD dan kantor Bupati Buton.
“Kami mendesak polres Buton agar segera merilis hasil penyelidikan pihak polres Buton terkait sebab terjadinya kebakaran pasar kaloko karna kami menilai polres Buton lamban dalam menangani kasus ini,”ucap Fardin korlap Aksi.
Setelah itu aksi di lanjutkan kekantor DPRD kabupaten Buton dengan harapan para wakil rakyat dapat memberikan dan menjawab terkait persoalan yg ada namun setelah kami tiba di DPRD
“Kami menyayangkan sikap dari anggota DPRD yg menemui kami hanya wakil ketua DPRD bapak lamadi S.sos yang tidak memberikan jawaban pasti terkait poin tuntutan kami,”lanjut dia.
Moralitas Wakil Rakyat dalam menghadapi massa aksi. Kami datang dengan itikad baik membawa kepentingan masyarakat tapi respon dari para anggota DPRD sangat disayangkan, bersikap remeh temeh dan acuh.
Terlihat jelas dari sikap mereka yang tak ingin menemui massa aksi hingga memicu tindakan “jemput paksa” di ruangan yang ternyata ditemukan beberapa dari mereka sedang berduduk santai diruang ketua DPRD.
Sikap defensif terhadap tuntutan massa aksi. Selalu menghindar dan beralibi ketika ditantang memenuhi tuntutan “pembatalan tunjangan” untuk dialihkan ke pembanguan pasar darurat yang sebenarnya hal itu adalah janji mereka sendiri pada September 2025 untuk membatalkan besaran tunjangan berdasarkan Perbub Nomor 3 Tahun 2025.
“secara kelembagaan dapat dikatakan kalau DPRD Buton itu pembohong dan menghianati amanah rakyat yg mereka emban selama hampir 2 tahun masa jabatannya”Ucap Alfin Sahid salah satu orator aksi.
Korlap Aksi Taufik juga menyebut DPRD Buton dan Pemerintah daerah tidak dapat memberikan solusi yang terbaik untuk para pedagang.
“Kalau tidak mampu bangun daerah mengundurkan diri saja masih banyak yang mampu,”katanya.
Kata dia hanya persoalan pasar pemerintah namun tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Salah seorang korlap lainnya Arwan Pandu juga menyerukkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk membangun pasar kaloko dengan alasan anggaran, tidak bisa diterima,
“Hari ini kami datang untuk memberikan solusi salah satunya tunjangan dprd dialihkan untuk pasar,”ujarnya lagi.
Bulan september tahun lalu, tidak lama sebelum kebakaran tanggal 29 desember 2025 Bupati Buton menggelar pertandingan mobile legend.
“Masa bangun pasar tidak bisa, menggelar mobile legend yang tidak ada manfaatnya bisa dilakukan,”tandasnya.
Ketua DPRD Buton Mara Rusli Sihaji menyampaikan sudah melakukan rdp guna mencari solusi terkait masalah pasar kaloko. Namun sampai saat ini permasalah pokoknya tidak ada amggaran daerah.
“Bantuan dari kementrian tahun ini tidak ada, itu berlaku di seluruh Indonesia, kita hanya melakukan pergeseran anggaran yang ada,”katanya.
Dia juga menyebut di bulan maret ini pergeseran anggaran untuk pasar kaloko akan dilakukan pemerintah daerah.
