BUTON – Politisi PAN La Ode Rafiun S.Pd menilai rencana perampingan OPD yang di inisiasi oleh DPRD Buton sangat bijak, mengingat kondisi keuangan daerah kabupten Buton saat ini.
Menurut mantan Ketua DPRD Buton ini rencana perampingan OPD adalah hal yang sangat bijak dilakukan oleh DPRD Buton saat ini.
“Kunci dalam menjawab efisiensi anggaran hari ini dengan kondisi keuangan daerah sangat mungkin melakukan perampingan OPD,”ujarnya, Selasa (24/02/2026).
“Perombakan organisasi tata laksana daerah di tingkat opd saat itu masih Bupati Umar Samiun dan saya yang menjabat sebagai ketua DPRD karena APBD Buton saat itu tembus di angka Rp 1 triliun lebih,”ujarnya.
Sehingga lanjut dia untuk efektifitas kinerja OPD oleh DPRD melakukan penambahan OPD dengan memekarkan OPD yang ada seperti dinas pendidikan dan kebudayaan di jadikan dua opd, begitupun dengan Dinas PU dan Perkim dan masih banyak lagi.
Kata dia dengan minimnya anggaran daerah dan di tambah dengan efisiensi salah satu kunci untuk menjawab itu hanya di mungkinkan untuk di lakukan perampingan OPD.
DPRD dalam hal melakukan perampingan itu adalah kewenangan DPRD dengan melihat kondisi keuangan daerah apalah artinya banyak OPD tapi tidak memberikan layanan maksimal dengan ketidak tersediaan anggaran yang ada.
“Jadi langkah DPRD sangat tepat. DPRD memiliki kewenangan itu karena sebagai penyelenggara pemerintahan bersama eksekutif,”lanjut dia.
Dia menilai jika tidak dilakukan hal seperti itu maka opd hanya jadi simbol karena lihat saja seberapa banyak tiap opd mendapatkan porsi anggaran untuk melayani kepebtingan publik.
Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, maka jawabannya hanya satu yakni perampingan opd dalam struktur pemerintahan daerah sehingga disitu akan dilihat atau di seleksi oleh pemimpin daerah, siapa yang layak jadi kepala opd di daerah kabupaten buton.
“Karena opd hari ini sudah tidak inovatif, apa lagi berkenaan dengan kekayanan masyarakat. jadi langkah dprd melakukan rencana perampingan opd itu sangat positif demi kemajuan daerah kabupaten buton dalam koneisi keuangan daerah yang serba terbatas,”pungkasnya.
