BUTON – Forum Peduli Masyarakat Buthuni melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Buton, Polres, DPRD dan Kejaksaan Negeri Buton. Senin (19/01/2026).
Salah satu korlap Sumar menanyakan persoalan transparansi anggaran damkar Kabupaten Buton yang sudah lama terbengkalai.
“Semenjak 2003 hingga 2018 terakhir kali damkar beroprasi, armadanya cuma dua, satu rusak dan satunya lagi sudah tua dan tidak layak pakai, maka kami pertanyakan alasan apa tidak selalu di realisasikan anggaran armada damkar,”ujarnya.
Selain itu biaya oprasional OPD dinas damkar mulai perawatan armada hingga oprasional lainnya yang tiap tahun patut diduga ada penyelewengan anggaran oprasional armada damkar.
“Kami juga meminta transparansi secara rinci anggaran Rp 2 miliar untuk tahun ini dalam penganggaran Pemda, DPRD Buton dan OPD dinas terkait, agar masyarakat bisa memahami perincian anggaran armada damkar ini, “tegasnya.
Massa juga meminta agar pemda Buton membuat sop sementara mitigasi pra bencana layak uji di publik.
Anggota DPRD diminta agar memberikan ultimatum untuk melakukan pengawasan dan pengecekan awal alasan kenapa tidak di realisasikan anggaran damkar selama ini.
“Transparansikan ke publik anggaran anggaran Rp 2 miliar tersebut, segera buat RDP agar masyarakat tahu kendala yang terjadi di Pemda Buton, buat pansus mitigasi pra bencanaa serambi menunggu armada baru keluar,”katanya.
Untuk Kejaksaan diminta agar melakukan penyelidikan tuntas terkait kelemahan anggaran damkar selama ini ke OPD terkait dan pampang di publik agar mendapatkan sanksi publik.
“Kami meminta agar segera di percepat penyelidikan terkait 14 orang piket penjaga pasar karena asas praduganya ada unsur pembiaran sehingga terjadi kebakaran hebat tanggal 29 Desember 2025 kemarin,”tandasnya.
Isu dugaan penyelewengan anggaran dana BOS yang terjadi di SDN 32 Buton sehingga merugikan sekolah dan negara serta murid SDN 32 Buton kecamatan Lasalimu dan kurangnya fasilitas yang memadai di SD tersebut.”Kami minta diproses hukum,”katanya.
