BUTON – Kantor Pertanahan Kabupaten Buton menggelar upacara peringatan Hari agraria dan tata ruang tahun 2025 di halaman upacara kantor pertahanan Kabupaten Buton, Rabu (24/9/2025).
Upacara berlangsung khidmat, Kepala Pertanahan Buton Welly Sonhaji memimpin upacara diikuti jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buton.
Ketika membacakan sambutan mentri Agraria dan Tata Ruang Nurson Wahid, ia menyampaikan setiap tanggal 24 September diperingati sebagai hari agraria dan tata ruang (Hantaru) yang berdekatan dengan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar undang – undang pokok agraria (uupa).
“Lahirnya UUPA merupakan tonggak sejarah yang menegaskan kembali mandat konstitusi yang mengamanatkan agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”ujarnya.
Amanat tersebut lanjut dia, menjadi dasar dan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan pengaturan terkait pengelolaan sumber daya agraria yang berkaitan dengan berkelanjutan.
Tema Hantaru tahun ini tanah terjaga, ruang tertata, wujudkan astacita. Tema ini kta dia lagi memberi pengingat penting bahwa kebijakan tata ruang hanya akan bermakna saat kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari kepastian hukum tanah yang dimiliki, ruang usaha untuk berkembang lahan sawah yang terlindungi untuk ketahanan pangan dan ruang hidup yang aman dan nyaman untuk keluarga.
“Inilah cara kita mewujudkan rasa cinta dengan memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga benar-benar dirasakan rakyat hari ini dan di masa mendatang,”harapnya.
Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah kepastian hukum atas tanah. tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi sumber sengketa atau konflik yang berkepanjangan. Karena itu melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya.
Disebutkannya hingga September 2025 telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang dengan pencapaian sertifikasi tanah sejumlah 96,9 juta bidang tanah. Kini transformasi menuju sertifikat elektronik menjadi perhatian agar pelayanan lebih cepat, transparan dan mencegah praktik mafia tanah.
“Selain mendapat kepastian hukum dan hak atas tanah pembangunan akan berhasil jika ruang ditata dengan baik,”tandasnya.
Kata dia lagi tanpa arah tata ruang yang jelas investasi bisa berjalan tanpa kendali, masyarakat beresiko terdampak dan lingkungan pun bisa terancam karena itu Kementerian ATR/BPN terus mempercepat penyusunan rencana tata ruang RT/RW dan rencana detail tata ruang (RDTR) selain berperan sebagai pedoman Pembangunan Daerah juga penting sebagai pintu maksud kegiatan berusaha.
Ia juga mengingatkan jika pembangunan bukan hanya soal investasi, pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada para petani, nelayan, pelaku ekonomi masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan.
“Di sinilah program reforma agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan,”katanya lagi.
Reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang merupakan dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah Jangan biarkan terlantar.
Oleh karena itu kementrian ATR/BPN telah mendorong evaluasi terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan, khususnya skala besar. Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar bisa digunakan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah melalui program reforma agraria.
“Selain itu tanah terlantar bisa didorong pemanfaatannya dalam mendukung program pemerintah seperti Swasembada pangan atau Pembangunan 3 juta rumah,”tandasnya.
Dalam pengolahan pertahanan tata ruang terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti halnya alih fungsi lahan yang produktif.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pangan untuk kehidupan, tanpa pangan tidak ada negara tanpa pangan tidak ada NKRI oleh karena itu Kementerian ATR/BPN mendorong sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional dengan ditetapkannya lahan Kabupaten lahan sawah yang dilindungi LSD. telah ditetapkan 8 provinsi dan 150 kabupaten kota. Saat ini masih menunggu penetapan lahan LSD di 12 provinsi dan 586 kota selanjutnya terdapat 17 provinsi yang masih dalam tahap verifikasi dan klarifikasi data.
Dalam konteks penyelesaian permasalahan tentang aset berbagia cara telah ditempuh diantaranya melalui kerja sama pemanfaatan tanah aset serta skema alternatif seperti pemberian hak berjangka di atas pengelolaan. harapannya masyarakat mendapatkan kepastian untuk hidup dan berusaha dengan tenang sementara aset negara tetap terlindung dan bermanfaat bagi masyarakat.
Semua upaya yang dilakukan tidak terhenti pada penyelesaian administrasi yang dirasakan terhadap perekonomian nasional, kegiatan pertanahan telah berkontribusi terhadap penambahan nilai perekonomian mulai dari perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtp), Negara bukan pajak (PNBP), pajak penghasilan (PPH).
Dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan kepastian hukum atas tanah, seorang petani bisa lebih mudah mengakses kredit dan membeli pupuk untuk alat produksi, pelaku UMKM dapat menjadikan tanah sebagai agunan untuk memperbesar usaha kecil, keluarga kecil memiliki tegangan yang kuat untuk merencanakan masa depan anak-anak.
Momentum Hantaru tahun 2025 mengingtakan kita bahwa tanah dan ruaang tidak secara otomatis melahirkan kesejahteraan. kesejahteraan lahir dari bagaimana mengolahnya, menjaga keberlanjutannya dan menghadirkan manfaatnya.
“Dari tanah yang terdaftar timbul kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan. dari ruang yang tertata muncul kepastian peluang usaha dan investasi,”harapnya lagi.
Kata dia lagi makna sejati pengolahan agraria dan tata ruang bukan semata mengatur bidang tanah tetapi juga menata kehidupan bangsa.
