KENDARI, FAKTASULTRA.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada Kapolda dan Gubernur Sultra untuk memberi atensi serius terhadap kasus dugaan pemerasan yang melibatkan plt Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya, beredar pemberitaan terkait dugaan pemerasan oleh plt Kadis Kehutanan Provinsi Sultra terhadap oknum pengusaha dalam pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, praktik pemerasan seperti itu akan menjadi penghalang laju investasi khususnya di Sulawesi Tenggara.
“Dampaknya jelas, dari aspek hukum itu merupakan tindak pidana sedangkan dari aspek investasi akan menghambat laju investasi khususnya yang berkaitan dengan wilayah kehutanan”. Kata Hendro kepada media ini, Minggu (1/6/25).
Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar Kapolda Sultra yang baru bisa memberantas praktik-praktik pemerasan seperti yang di duga dilakukan oleh Plt Kadis Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara.
“Semoga bapak Kapolda Sultra yang baru bisa mengatensi kasus dugaan pemerasan plt Kadis Kehutanan”. Harapnya
Pemuda yang akrab disapa Egis itu juga meminta kepada Gubernur Sultra, ASR untuk mengevaluasi bahkan mencopot plt Kadis Kehutanan karena dinilai dapat mennjadi penghambat laju investasi di Bumi Anoa.
“Jika figur seperti itu masih di berikan ruang, maka kami yakin dan percaya bahwa laju investasi di Sulawesi Tenggara khususnya yang berkaitan di bidang kehutanan akan terhambat”. Imbuhnya
Terakhir, mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta itu menegaskan akan terus memantau proses hukum plt Kadis Kehutanan Prov. Sultra yang saat ini sedang bergulir di Polda Sultra.
“Informasi yang kami terima, bahwa kasus pemerasan tersebut sedang ditangani oleh Pllda Sultra. Dan kami akan terus memantau proses tersebut sampai tuntas”. Tutupnya
