BUTON, FAKTASULTRA.ID – Emak-emak di Desa Wabula 1 Kecamatan Wabula Kabupaten Buton berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (08/04/2025).
Para emak-emak ini meminta agar kantor pertahanan melanjutkan kembali program pengukuran tanah sistematis lengkap (ptsl) yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BPN Buton di Desa Wabula 1.
“Kami meminta agar Kantor Pertanahan Kabupaten Buton melanjutkan program PTSL dan mengeluarkan sertifikat untuk bidang tanah yang saat ini tempati warga di desa wabula 1,”ujar salah Ani, satu emak-emak tersebut.
Warga mengaku, lahannya sudah ditempati puluhan tahun namun belum memiliki sertifikat hingga saat ini.
Sementara itu Korlap aksi M Ikbal mengatakan kehadirannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton untuk meminta agar kepala Pertanahan menindaklanjuti dan melanjutkan program ptsl yang sudah dicanangkan beberapa bulan lalu di Desa Wabula 1.
“Lanjutkan program PTSL di Desa Wabula 1, persyaratan sudah lengkap semua, tidak ada kendala kalau soal administrasi,”bebernya.
Jika seluruh persyaratan sudah dilengkapi dan tidak bermasalah dengan tegas dimintanya agar BPN kembali mengukur lahan warga di Desa Wabula 1 tersebut guna kepentingan pembuatan sertifikat.
“Kami minta BPN untuk menggandeng aparat kepolisian jika ada pihak – pihak yang sengaja ingin membatalkan program PTSL di Desa Wabula 1,” tegasnya.
Warga juga mendesak agar kantor Pertanahan untuk segera melanjutkan kembali program ptsl yang sudah berjalan dan segera mengeluarkan sertifikat bagi warga Desa Wabula 1.
“Harusnya Kepala Badan Pertahanan mengambil sikap tegas, masyarakat di Desa Wabula 1 akan terus melakukan unjuk rasa jika tidak ada titik terang dari persoalan tersebut,”tandasnya.
Korlap aksi lainnya Aci mengatakan kehadirannya bersama warga Desa Wabula 1 di di depan kantor Badan Pertanahan untuk menyampaikan keluh kesa pasalnya program PTSL tidak dilanjutkan lagi.
“Sudah terlalu lama kami menunggu kepastian hukum, kami tidak mau digantung terus status tanah kami, kami minta untuk pertemukan dengan kepala pertahanan Kabupaten Buton,”pinta warga.
“Bahwa kami dari aliansi perjuangan tanah Desa Wabula 1 menginginkan agar BPN lanjutkan program PTSL, tidak ada alasan untuk dibatalkan,”pungkasnya.
Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buton M Yusuf tidak bisa menemui massa yang hadir pasalnya saat ini berada di Kendari untuk menemui Kepala Kanwil BPN Sultra. Namun saat itu warga ditemui langsung Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH di Kantor Pertanahan.
Warga yang melakukan aksi demontrasi meminta agar Bupati Buton membantu warga Desa Wabula 1 untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di Desanya.
Bupati meminta agar warga tetap tenang dan berjanji akan membantu warga Desa Wabula 1 untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini.
“Saya harap warga tetap tenang, masalah ini akan kita selesaikan secara kekeluargaan, saya akan coba melerai ini,”ujar Bupati Buton yang menemui massa.
Saat Bupati mempertanyakan Apakah semua warga yang hadir melakukan unjuk rasa di Kantor Pertanahan mau mengikuti program PTSL, warga yang kebanyakan emak – emak serentak menjawab ” mau!”
Warga ingin mengikuti program ptsl agar tanah yang di tempatnya saat ini memperoleh sertipikat untuk mendapatkan kepastian hukum.
“Aspirasi dari masyarakat ini spiritnya bagus. Saya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya harap Ina – Ina yang datang tenang-tenang saja dulu. apa lagi baru selesai lebaran dan Kepala Kantor Pertanahan masih melakukan silaturahim bersama Kakanwil di provinsi Begitu juga dengan pihak kepolisian banyak kesibukan. Tolong jangan anarkis Tenang saja, saya sudah di sini,”kata Bupati lagi.
Menurut dia masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya. Apalagi sudah mayoritas masyarakat yang menginginkan agar dibuatkan sertifikat.
“Saya sudah disampaikan oleh Kepala Pertanahan jika Kuota PTSL masih ada sebanyak 40 bidang;”lanjut dia.
Dengan tegas dia mengatakan Pemerintah daerah terus mensuport dan mendukung program Asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. apalagi ptsl ini program dari Presiden. Bupati tidak akan melawan.
Dia juga memastikan akan mengatur waktu dengan kepala Pertanahan dan jajaran serta warga untuk mengetahui detail pelaksanaan program PTSL dan menyelesaikan masalah ini.
Politisi Partai Nasdem ini juga menyampaikan jika segala sesuatu yang berkaitan dengan kepastian hukum itu harus hati-hati dilakukan.
Usai mendengarkan arahan Bupati Buton salah satu warga yang hadir saat itu menyampaikan agar secepatnya melanjutkan kembali pengukuran tanah di Desa Wabula 1.
“Jujur kami sudah bosan dengan Janji manis. Jadi harapan kami, jangan terlalu lama kami butuh kepastian hukum sesegera mungkin kalau bisa diselesaikan dalam beberapa hari ke depan jangan ditunda-tunda,”pintanya.
Karena menurut dia hal ini bukan hal yang baru namun sejak tahun 202. Banyak yang menghalang-halangi sehingga ini harus segera diselesaikan segera mungkin dan secepat mungkin.”Karena itu adalah harapan rakyat harapan masyarakat Wabula 1,”tegasnya.
