Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

Pemkab Buton Gelar Pasar Murah, 5 Ton Beras Ludes Diserbu Warga

Pemkab Buton Gelar Pasar Murah, 5 Ton Beras Ludes Diserbu Warga
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH bersama Muspida, saat pembukaan GPM di Pasarwajo.

BUTON, FAKTASULTRA.ID – Dalam rangka pengendalian inflasi daerah sekaligus untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pangan di Bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1446 H Pemerintah Kabupaten Buton menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Lapangan Futsal Paszrwajo, Rabu (19/03/2025).

Pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan pantauan, masyarakat benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ludes diserbu warga, gula pasir, bawang, telur dan minyak goreng ludes. bahkan masih banyak yang belum kebagian.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH ketika menyampaikan sambutannya mengatakan pasar murah yang digelarnya untuk meningkatkan ketersediaan pangan murah bagi masyarakat, menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan stabilisasi harga selama ramadhan dan idul fitri 1446 H/2025 M.

“Kegiatan ini juga dalam rangka menghadiri kegiatan gerakan pangan murah ( GPM ) Provinsi Sultra secara virtual yang dibuka langsung oleh wakil gubernur Sulawesi Tenggara dirangkaian dengan lounching perdana kegiatan pasar murah bersubsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, GPM kali ini dilakukan di ibukota Kabupaten Buton,”ujarnya.

Dia berujar, menjelang hari raya besar mulai awal Ramadan hingga puncaknya pada hari raya Idul Fitri biasanya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok biasanya mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, dari hari-hari sebelumnya.

Lonjakan harga jual bahan pokok kebutuhan masyarakat tidak bisa kita hindari. Pemicunya adalah bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri kebutuhan konsumen meningkat dibandingkan hari-hari biasa sehingga permintaan konsumen dengan pemasukan barang tidak seimbang.

“Hal ini bisa memicu terjadinya inflasi di daerah kita Kabupaten Buton terbaru inflasi di Kabupaten Buton menunjukkan angka inflasi naik dari 0,820 menjadi inflasi sebesar 2,680. Kabupaten Buton peringkat ke-4 di Sulawesi Tenggara mengalami inflasi,”bebernya.

Karena itulah dalam 100 hari program kerjanya sebagai bupati dan wakil bupati Buton melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Buton menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H/ tahun 2025 M dapat berbelanja khusus bahan-bahan pokok masyarakat dengan harga relatif murah, bisa terjangkau, dapat melaksanakan ibadah dengan baik serta dapat menikmati dengan penuh sukacita.

Pemkab Buton Gelar Pasar Murah, 5 Ton Beras Ludes Diserbu Warga
Bupati Buton bersama Muspida ketika meninjau lapak GPM.

Pemerintah Kabupaten Buton menggelar kegiatan pasar murah bersubsidi dan tujuan akhir dari kegiatan pasar murah ini bisa menekan inflasi di Kabupaten Buton. GPM akan dilaksanakan tiga titik masing-masing di Kapontori dan Lasalimu Selatan. “Sumber dana kegiatan pasar murah subsidi ini dari APBD tahun 2025 sebesar 72.720.000,”sambungnya.

Berikut rincian kebutuhan yang dijual saat GPM :

1. Beras SPHP 5 kg sebanyak 5000 karung = 25.000 kg di bandrol Rp 50 ribu.

2. Minyak goreng Premium untuk kemasan 1 liter sebanyak 2800 paket. Rp 15 ribu perliter.

3. Gula pasir kemasan 1 kg sebanyak 3000 paket. Rp 15 ribu perkilo.

4. telur ayam 2000 rak. Rp 50 Ribu perrak.

5. bawang merah 1 kg sebanyak 1200 paket 30 Ribu perkilo.

6. bawang putih 1 kg sebanyak 1200 paket Rp 35 ribu perkilo.

“Saya berharap dengan kegiatan pasar murah ini dapat memberikan semangat baru dan bermanfaat bagi masyarakat di saat hari raya Idul Fitri,”tandasnya.

Sebelumnya kegiatan gerakan pangan murah dilaksanakan dengan mengikuti pembukaan GPM Tingkat Provinsi Sultra oleh wakil gubernur Sulta Ir Hugua secara virtual dan dilanjutkan dengan peninjauan pasar murah yang digelar di lapangan sepakbola Pasarwajo dihadiri Sekda Buton, ketua TP PKK Kabupaten Buton, Muspida, Pejabat instansi vertikal, TNI, Camat, lurah dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan