Jakarta, faktasultra.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA) dan Koalisi Aktivis Nasional Indonesia (KASINDO) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II, kali ini di depan Kementerian Kehutanan.
Aksi ini dilakukan untuk mendesak transparansi terkait pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) oleh PT. Toshida Indonesia yang mencapai Rp 171,4 miliar.
Massa aksi menduga bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembayaran tersebut. Mereka menuntut Kementerian Kehutanan untuk membuka informasi terkait status pembayaran PNBP PKH PT. Toshida Indonesia kepada publik.
“Kami ingin kepastian, apakah PT. Toshida Indonesia benar-benar telah memenuhi kewajibannya atau justru ada ketidaksesuaian dalam pembayaran PNBP ini,” ujar Adit Saputra Pratama, salah satu koordinator aksi.
Selain itu, massa aksi juga menduga ada potensi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia dalam operasionalnya. Mereka meminta kementerian untuk segera melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan tersebut guna memastikan tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang merugikan negara dan masyarakat.
Aksi ini berlangsung damai dan diwarnai dengan berbagai orasi dari mahasiswa yang menyuarakan tuntutan mereka. Setelah beberapa saat menyampaikan aspirasi di depan gedung kementerian, perwakilan massa akhirnya diterima oleh pihak Kementerian Kehutanan untuk berdialog.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada transparansi penuh dari pemerintah. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar,” tegas Nabil Dean, penanggung jawab aksi.
Setelah menyampaikan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak terkait.
