BUTON, FAKTASUL/RA.ID – Wujudkan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menggelar seminar dan Focus Discusion Grub (FDG) Rancangan Peraturan daerah KLA, diaula Kantor Bupati Buton, Senin (02/12/2024).
Pj Bupati Buton La Haruna SP, M.Si diwakili Sekda Buton Asnawi Jamaludin membuka FDG. Dihadiri pemateri, Direktur cendekia, Kapolres Buton, Yang Mewakili Kajari Buton, Pabung TNI 1413 Buton mayor Inf Sahid, para kepala OPD,Camat, Forum Anak.
“Pemda berkomitken menjadikan Kabupaten Buton sebagai kabupaten layak anak,”ujar Sekda Buton.
Kata dia sebagaimana diamanahkan dalam uu setiap anak berhak atas kelangsungan hudup, tumbuh dan berkembang, berhak mendapatkan perlingdungan dari kekerasan dan diskriminasi tindak lanjutnya Pemda Buton melalui DP3A bekerja sama dengan cendekia center membuat FDG.
“Kami memandang kebijakan DP3A ini kebikjakan yang baik mengingat anak investasi kita,”lanjut dia..
Dia juga menyebut tahun 2024 Pemda Buton sudah mengikuti penilaian sebagai Kabupaten Kayak Anak (KLA) pada penilaian mandiri Buton mencapai 745,15 semoga pada penilaian nasional bisa meraih kabupaten Layak Anak 2025 dengan peringkat pratama.m, dan diupayakan target 2026 peringkat nindya dengan poin diatas 800 .
Ada lima kluster yakni kelembangaan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahtareaan, pendidikan dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
Oleh karena lanjut dia lagi, dalam penerapan program kegiatan konvrensi hak anak ada 23 opd terkait untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
“Saya berharap dalam kegiatan seminar kajian naskah akademik Rancangan Perda KKLA indikator – indikator kabupaten layak anak dapat dievaluasi dan dapat menjadi acuan bagi kabupaten Buton dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan kab mupaten layak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia juga mengajak kepada semua dalam pengembangan kla koodinasi diantara para stackholder, pemenuhan hak – hak anak dilakukan secara berkesinambungan dan kerbelanjutan.
“Oleh kerena itu saya sangat konsen pada penguatan koordinasi kita semua baik pemerintah masyarakat dan dunia usaha dapat ditingkatkan dan dapat dikoordinasikan secara rutin kerena anak investasu kita dimasa depan,menjadikannya lebih berkualitas,”tandasnya.
Peran pemerintah semua pemangku kepentingan, fmdunia usaha dapat bahu – membahu bekerja sama sebagai upaya kita kita dalam memenuhi indikator kla sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mentri Perlindungan Anak.
Agar semua dapat mengikuti dan memahami dengan sesama apalagi akan diisi narasumber kompeten harapannya seluruh peserta dapat memiliki persepsi pengetahun dan pemahanan yang sama dalam menginterprestasikannya.
