JAKARTA, FAKTASULTRA.ID – Penjabat Bupati Buton La Haruna, SP., M.Si bersama anggota Forkopimda, Kepala BPS, Ketua KPU dan Bawaslu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Tema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Kamis, 07 November 2024.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dibawah pimpinan Mendagri, Jend. (Purn) Polri, Muhammad Tito Karnavian.
Turut hadir pada giat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Turut hadir pada giat ini jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur, Kabinda, Kapolda, Kajati, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Ketua KPU Provinsi, Kab/Kota, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP seluruh Indonesia.
Forkopimda Buton yang hadir di antaranya Ketua DPRD Buton Sementara, Wa Ode Nurnia Kahar, SH, Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen, SH., S.IK., M.IKom., Kajari Buton, Gunawan Wahyu Murdiyanto, SH., MH serta Dandim 1413 Buton, Letkol Infantri Ketut Janji, SH.
Amatan Humas, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto antusias menghadiri Rakornas karena merupakan pertemuan tatap muka perdana dengan berbagai elemen stakeholder.
“”Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang, kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan hadir di sini,” katanya membuka Rakornas di SICC, Kabupaten Bogor.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak memaksimalkan kolaborasi dalam mengawal program pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara dan daerah harus segera dilakukan agar lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Mantan Menhan ini menegaskan aparat penegak hukum jangan main-main terhadap persoalan korupsi sehingga pengawasan dari BPKP, kepolisian dan kejaksaan sangat diharapkan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Para pejabat saya tekankan untuk menggunakan kewenangan yangu dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Para penegak hukum, Jaksa dan kepolisian agar konsen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam penyampaian laporannya mengatakan acara ini penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif mendukung program prioritas sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan,” ujar Mantan Kapolri.
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan 4 sesi panel dengan pembahasan meliputi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efisien, kebijakan nasional implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, program unggulan pemerintah pusat, serta stabilitas politik, hukum dan keamanan untuk pilkada serentak yang aman dan damai.
