BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pj Bupati Buton La Haruna SP M.Si mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Buton seharusnya menanggapi isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024.
“Saya kira nanti bawaslu yang menilai saja,” kata Pj Bupati ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/10/2024).
Pernyataan itu disampaikan Pj Bupati saat menanggapi isu salah satu paslon membuka pasar murah dan menjadikan beras SPHP sebagai alat kampanye dan beredar di media sosial.
Pernyataan warga yang meminta agar Pj Bupati bersama tim satgas pangan untuk bertindak tegas kepada paslon yang membuka pasar murah dan jadikan beras SPHP sebagai alat kampanye.
“Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak,” katanya.
