BUTON, FAKTASULTRA.ID – Guna menciptakan Pilkada yang aman, kondusif dan damai Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen SH SIK MI.Kom menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Buton dan Buton Selatan, Acara digelar di Aula Polres Buton, Senin (02/09/2024).
“Untuk menciptakan Pilkada damai hari ini kita mengumpulkan tokoh masyarakat sebagai representasi masyarakat yang ada di Buton dan Buton selatan tentunya nanti secara langsung melalui Bhabinkamtibmas, Babinsa,Kapolsek dan kades,”ujarnya.
Kata dia pertemuan untuk menciptakan pesta demokrasi damai agar nantinya Pilkada ini dapat berlangsung secara dewasa, semua paham bahwa pelaksanaan pilkada damai tanggungjawab bersama.
“Kita tunjukkan orang Buton dan Buton Selatan mampu melaksanakan sebuah Pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpin kedepan,”katanya.
Dia juga meminta kepada penyelenggara pemilu KPUD agar masifkan 1600 anggota kpps yang ada sehingga pelaksanaan Pilkada lancar jika menghadapi permasalah dapat diselesaikan.
Polres sudah membuat larangan joged dimintanya agar masyarakat menanggapi positif agar pelaksanaan Pilkada nanti tetap aman, lancar dan damai.
Selain itu, Kapolres juga meminta agar hasil pertemuan tersebut dipahami dan disampaikan kepada masyarakat.
“Hingga sampai saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan kondisi di Buton dan Buton Selatan sudah berjalan aman dan semua tetap dalam pantauan dan di monitor anggota Polres Buton,”katanya.
Ketua Bawaslu Buton Maman SH menyampaikan pelaksanaan tahapan pilkada sudah berjalan dengan di gelarnya kegiatan tersebut dinilainya sangat positif untuk menciptakan Pilkada yang damai.
“Pada bulan september nanti sudah memasuki masa kampanye, sebelum kampanye di mulai nanti dikoordinasikan dan disampaikan agar kampanye tidak mengganggu lokasi ibadah, juga waktu kampanye agar di sosialisasikan,”ujarnya.
Dia juga berharap masyarakat mengecek namanya sebagai daftar pemilih dan panitia di 95 desa/kelurahan agar menempelkan nama supaya dicek langsung jika tidak ada namanya dalam DPT dapat berkoordinasi dengan PPS atau Panwas desa.
Lanjut dia masyarakat bisa menyampaikan keluhannya kepada Panwas Desa, Penetapan DPT biasanya jadi masalah. ini potensi yang bisa menyebabkan pungutan suara ulang.
“Dengan keterbatasan anggota Panwas kami berharap semua terlibat mengawasi pelaksanaannya, Kita awasi bersama,”pintanya.
Kalaupun ada masalah bisa melaporkan di kepolisian, atau pengawas tps (PTPS) yang punya hak masuk ke TPS sehingga tidqk ada masalah hingga perhitungan nanti.
Dia juga berharap agar warga tidak menjadikan medsos sebagai pemicu isu sara itu juga dihimbau kesemua Parpol karena selain berpotensi memicu keributan ini bisa menjadi pidana Pemilu.
Selain itu lanjut dia potensi masalah biasanya di penyelenggara yang tidak profesional dan tidak tegas pada penegakkan aturan atau berpihak ke salah satu calon sehingga harus dihindari.
Bawaslu sendiri kata dia lagi selalu mengedepankan tindakan pencehgahan himbauan. “Kami sudah menyampaikan di Pemda agar ASN netral dan sudah disahuti Pemda dengan mengeluarkan himbauan agar ASN netral juga kepada para kepala desa baik tindakan dan keputusannya,”tegasnya.
Komisioner KPU Buton Sudariono mengatakan sebagai penyelenggara pemilu pada dasarnya melayani masyarakat dan konstestan pilkada/ bapaslon.
“Potensi kerawanan bisa dipicu penyelenggara jadi kami akan bekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,”tegasnya.
Saat ini kata dia jumlah TPS di Kabupaten Buton sebanyak 230 TPS berkurang dari pada saat pemilihan caleg lalu. KPU membentuk kpps sebagai ujung tombak dilapangan sebanyak 1600 lebih, dalam waktu satu bulan akan melakukan bimtek.
Dari 1600 KPPD dikuatirkan akan menyalahtafsirkan regulasi yang bisa membuat penbedaan di masyarakat
sehingga sebelum pilkada, KPU akan masifkan dan intenskan bimtek/pembelajaran pilkada.
“Bulan september ada tahapan yang beririsan langsung pertama KPU akan menetapkan DPT yang menjadi dasar dalam perhitungan logistik sehingga tokoh masyarakat untuk sama – sama berperan. dan 22 september KPU akan menetapkan calon yang akan berkonstentasi,”sambungnya.
Berbeda saat Pemilu 2017 hanya 1 calon namun di Sultra tahun 2024 Kabupaten Buton yang paling banyak konstestan pilkada sebanyak 6 paslon.
Dia berharap agar hindari politisasi sara, berita hoaks yang akan memeceh bela sehingga mengjasilkan pilkada yang demokratis.
Paguyuban yang hadir dari paguyuban KKL Buton dan Busel, Muna, Wakatobi (Tomia,Kalidupa) Bugis.
