BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Buton terpaksa melakukan refocusing anggaran. Pengembalian anggaran AOBD Rp 19 Miliar ke kas untuk membayar TPP PNS dan Dana Desa.
“Sebenarnya anggaran Rp 19 Miliar itu untuk proyek, tapi kita kembalikan ke kas daerah dan kita gunakan untuk bayar TPP PNS dan Dana Desa,”ujar Pj Bupati Buton La Haruna SP.M.Si ketika ditemui usai deklarasi ODF di Kantor Bupati Buton, Jumat (23/08/2024).
Refocusing tersebut dilakukannya mengingat sebelumnya dana desa di Buton di potong Rp 100 juta setiap desa, sehingga uang yang sedianya akan di jadikan kegiatan di desa terpaksa tertunda, maka saat menjadi Pj Bupati Buton ia bergerak cepat melakukan refocusing pengembalian anggaran.
“Dana desa diupayakan agar bisa di cairkan saat pencairan, begitu juga dengan TPP kita cairkan hari Senin selama 3 bulan,”lanjut dia.
Kata dia lagi, jika tidak dilakukan refocusing anggaran, dikuatirkan para kades akan demo, karena kita semua akan bertanggung jawab. “Kalau kita cuma pikirkan diri kita sendiri pasti banyak yang mendoakan tidak baik,”Katanya mengingatkan.
Dia juga mengatakan jika bukan untuk kepentingan umum bisa saja anggaran Rp 19 miliar dijadikan proyek namun hal itu tidak dilakukannya mengingat ada TPP yang harus di bayar, juga dana desa yang harus di kembalikan.
“Proyek belum di lelang, makanya saya cepat refocusing dikembalikan ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan lain,”katanya lagi.
Kadis Perkebunan dan Holtikultura Pemprov Sultra ini juga kembali mengingatkan Pilkada tidak akan lama lagi, untuk itu sebagai PNS harus netral. PNS bisa memilih namun jika beda pilihan tidak
boleh saling menjatuhlan
“Beda pilihan boleh tapi jangan saling menjatuhkan,”katanya.
Iapun berharap agar pelaksanaan Pilkada nanti berjalan lancar, aman dan kondusif , warga menentukan piliihannya.
