BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pj Bupati Buton La Haruna SP, M.Si membuka rapat fasilitasi dalam rangka kampanye percepatan penurunan stunting dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial lintas sektor terkait dan pencanangan kampung keluarga berkualitas, di gedung islamic center Kantor Bupati Buton, Kamis (08/08/2024).
Hadir saat kegiatan yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Muslimin, Forkopimda, Ketua TP PKK Buton, DWP, Instansi vertikal, camat, lurah, kades dan 700 peserta rapat.
Pj Bupati Buton memberikan Bantuan kepada 135 anak berisiko stunting di Buton, 940 Warga penerima bansos PKH dan bantuan kepada warga di Kampung keluarga berkualitas.
Ketika menyampaikan sambutannya Pj Bupati Buton mengatakan prefelensi stunting di tingkat kabupaten Buton sudah berada di angka 16,79% namun kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan data survei kesehatan Indonesia diangka 37,2%. Diperlukan upaya bersama agar stunting dapat diturunkan.
“Upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia maju. stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan manusia dimulai pada saat anak dalam kandungan sampai anak berusia lima tahun,”ujarnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting maka dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah kabupaten Buton.
Kata dia terdapat 11 indikator capaian target dan 9 target nasional yang dilaksanakan berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah di indonesia oleh karena itu diperlukan koordinasi di semua lini kementrian lembaga terkait pemerintah daerah, provinsi ,kabupaten /kota dan desa /kelurahan untuk dapat melakukan sinkronisasi program.
Arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui tiga pendekatan intervensi gizi, melalui pendekatan multi sektor dan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
“TPPS yang sudah dibentuk dan di SK kan dengan SK Pj Bupati Buton No 359 tahun 2022, hari ini berkesempatan untuk melakukan silaturahim dan berkoordinasi untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kabupaten buton semoga langka ini akan menjadi komitmen bersama untuk menurunkan stunting di Kabupaten Buton,”harap Pj Bupati Buton.
Untuk itu Kadis Perkebunan dan Holtikulttura Provinsi Sultra ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para TPPS pada rapat fasilitasi yang digelar BKKBN, hal ini sebagai upaya-upaya untuk menurunkan stunting, tak lupa iapun mengucapkan terimakasih kepada dinas bkkbn yang telah mengadakan kegiatan ini dan laksana dengan baik.
“Saya berharap agar pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Buton semakin bersinergi dan bisa kita turunkan stunting di tahun 2024 ini, seperti yang di amanatkan dalam intruksi Presiden,”pungkasnya.
Mewakili Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Muslimin SH MH menyampaikan bahwa stunting merupakan salah satu masalah nasional, sehingga dalam Rapat ini perlu ada langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh Kabupaten/ Buton di Sulawesi Tenggara.
untuk itu perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para mitra dalam mendukung program program percepatan penurunan stunting.
“Besar harapan kami agar percepatan penurunan stunting dapat dilakukan, saling membantu, kita lakukan melalui posyandu,”ujarnya.
Kata dia angka prevalerientasi stunting Kabupaten Buton dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra angkanya tinggi sekali 37,8 persen hasil survei kesehatan artinya jika ada 100 orang anak di bawah 2 tahun, ada 37 orang yang panjang dan tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO.
Perlunya komitmen dan kerja keras semua lini untuk menurunkan stunting di Kabupaten Buton. Partisipasi masyarakat dalam program stunting di Sultra masih sekitar 60%, dan diharapkan dapat mencapai target minimal 95% melalui dukungan dari berbagai dinas terkait.
Muslimin, juga menyampaikan bahwa di bulan Juni ini, pemerintah melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan secara nasional di 38 provinsi, termasuk Sultra, untuk mendapatkan data akurat by name by address sebagai dasar pemberian program intervensi yang terarah dan tepat sasaran.
Nantinya pengukuran di Posyandu tidak tanya pada bulan Juni tapi berlanjut sampai masa depan karena akan diukur Siapa yang kekurangan gizi, panjang badan tidak sesuai, Siapa yang angka obesitasnya tinggi, ibu hamil yang kekurangan gizi.
Penurunan stunting akan menjadi laporan Pj Bupati pasa saat penilaian kinerjanya. Saat ini Kabupaten Buton peringkat satu dari 17 kabupaten di Sultra.
BKKBN Lakukan pendekatannya melalui keluarga dan keluarga beresiko stunting, ada 7 indikator, pertama sanitasi dan air bersih yang layak karena banyak saudara kita yang belum layak air bersihnyan
kedua belum punya jamban keluarga buang air di pinggir laut, terlalu cepat melahirkan.
“Angka perempuan melahirkan diusia muda 15-19 tahun di kab.Buton angkanya 29,20 persen hampir 30 orang dari 1000 orang,”bebernya.
Diapun berharap agar TPPS yang sudah dibentuk dapat bersinergi menurunkan stunting di Kabupaten Buton pada tahun 2024 sehingga dapat mencapai target pemerintah pusat mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas.
Kadis BKKBN Buton Sarnia SKM M.Si mengatakan rapat fasilitasi sekaligus pencanangan Kampung keluarga berkualitas oleh dinas pengendalian penduduk dan kesehatan kabupaten Buton ditetapkan melalui Inpres nomor 3 tahun 2002 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung keluarga berkualitas.
Terdapat 4 sasaran program Kampung keluarga berkualitas yaitu
1. penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. perubahan perilaku keluarga
3. peningkatan cakupan pelayanan dan rujukan pada keluarga
4. penataan lingkungan keluarga.
Dia mengatakan sampai saat ini desa yang sudah dicanangkan menjadi Kampung keluarga berkualitas berjumlah 57 pada tahun 2024, yang dilaksanakan hari ini ada 38 desa/kelurahan. Oleh karena itu maka semua desa dan kelurahan yang sudah ditetapkan menjadi Kampung keluarga berkualitas berjumlah 90 desa/keluar Kelurahan.
“Harapan pemerintah bahwa pada akhir tahun 2024 ini semua desa/Kelurahan di Buton sudah menjadi Kampung keluarga berkualitas,”ujarnya.
Tujuan dilakukannya Rapat fasilitasi TPPS dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian stunting melalui sinkronisasi penyelarasan dan pemaduan antara berbagai kegiatan prioritas pencegahan stunting mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan.
“Peserta rapat pada rapat fasilitas PPS Kabupaten Buton yang dilaksanakan berjumlah 700 orang yang melibatkan berbagai elemen,”ujarnya.
Dia juga mengatakan permasalahan stunting menjadi isu global yang harus diselesaikan oleh semua karena tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tetapi memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit dan akan terus berkembang hingga dewasa.
Berdasarkan EPPGBM tahun 2023 preferensi stunting di tingkat kabupaten Buton sudah berada di angka 16,79% namun kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan data survei kesehatan Indonesia menjadi 37,2% hal ini menjadikan kabupaten Buton mendukung peringkat tertinggi angka prevalensi stunting dari 17 kabupaten kota.
Dan melalui intervensi serentak oleh dinas kesehatan dan tim pendamping keluarga pemerintah kecamatan dan desa yang juga melakukan sweeping ke rumah-rumah maka terjadi peningkatan kunjungan di posyandu sehingga berdasarkan data eppgbm capaiannya hampir 100% yang inilah nanti yang akan dijadikan dasar sebagai penilaian anggap referensi stunting di Kabupaten Buton.
Target pemerintah sesuai dengan amanat Presiden Nomor 72 tahun 2021 bahwa preferensi stunting di Indonesia dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024 untuk itu perlunya koordinasi sinergitas dan kerja keras dan dari semua dalam melakukan upaya percepatan mewujudkan target yang telah diamanatkan pemerintah pusat maupun daerah, Bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penambahan kasus baru.
pada kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan bantuan dari dinas sosial kabupaten Buton berisiko stunting jumlah penerima se-kabupaten Buton 135 anak dan pendiri masa ini 25 anak juga program keluarga harapan tahun 2020 4 jumlah penerima manfaat 984 orang penerima saat ini siap membuka PM juga lancang bantuan pangan dari pemerintah tahap 3 Buton tahun 2014 dari dinas ketahanan pangan bantuan pada tahap ini hanya akan diberikan selama 3 bulan Agustus Oktober dan Desember masing-masing mendapatkan 10 kg yang tersebar ditujuk Kabupaten.
