Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

Pj. Bupati Buton Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Pj. Bupati Buton Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
Pj. Bupati Buton drs La Ode Mustari M.Si Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. secara virtual di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, pada Senin, 18 Maret 2024.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., Kepala BPS Buton Zablin, S.ST. dan para kepala OPD terkait.

Di awal arahannya Mendagri menyampaikan, mengenai perkembangan perekonomian global yang dimana Indonesia cukup baik sehingga para pemilik modal cukup banyak yang masuk berinvestasi di Indonesia karena stabilitasnya.

“Sebelumnya telah dilakukan rapat di Kementerian Perekonomian yang membahas tentang perkembangan luar negeri dimana masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian ekonomi Tiongkok yang mengalami stagnan, dan Jepang mengalami resesi, tetapi di perekonomian Indonesia terjaga sehingga investasi masuk karena perpindahan modal dari negara yang konflik ke negara yang stabil,” terangnya.

Mendagri menyampaikan perkembangan inflasi Indonesia yang berada di angka 2,75% diukur dari tahun ke tahun dimana pada angka tersebut masih cukup baik, namun Mendagri menghimbau agar daerah melakukan intervensi yang tepat terutama daerah yang mengalami inflasi tinggi di atas nasional.

“Saya berharap agar daerah melakukan intervensi dengan mengambil keputusan yang tepat terutama daerah-daerah yang tinggi inflasinya agar menjadi perhatian, jika tidak mampu makan akan diintervensi langsung oleh pusat,” tegasnya.

Untuk diketahui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Buton pada minggu kedua bulan Maret berada di 3,602 dimana tiga komoditas tertinggi penyumbang angka tersebut yaitu Beras 3,059 kemudian Ayam Ras 1,017 dan Minyak Goreng 0,177. Secara nasional IPH tersebut lebih terkendali dari daerah-daerah lain.

Tinggalkan Balasan