BUTON, FAKTASULTRA.ID – Puluhan massa Aliansi Kebijakan Publik melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan indomaret di Kabupaten Buton, Kamis (14/09/2023).
Korlap aksi Fardin menyampaikan pemberian izin operasional gerai ritel indomaret oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton kepada PT Indomarco Prismatama sebanyak 10 gerai yang tersebar di Kab.Buton dinilai merugikan pelaku usaha kecil.
“Selaku masyarakat pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah merasa akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, kios, dan toko sekitar bahkan pedagang di pasar Kaloko dan Sabho,”ujarnya.
Bahkan lanjut dia beredar isu adanya izin bukan hanya indomaret namun Alfamidi sebanyak 8 lokasi di Buton salah satunya di sebelah kantor BPJS Buton.
“Atas keresahan kebijakan pemerintah daerah kami menyampaikan aspirasi kepada Pemda Buton dalam hal ini Pj Bupati Buton semoga kebijakan Pj Bupati Buton bisa satu pemikiran dengan masyarakat, pedagang,”tukasnya lagi.
Adapun aspirasi massa diantaranya mencabut izin dan membekukan segala aktifitas pembangunan, perdagangan, negosiasi tempat usaha, kontrak tempat usaha oleh indomaret.
Menurutnya kehadiran Indomaret bertentangan dengan kebijakan Presiden terkait perbaikan UMKM, berdirinya indomaret dan alfamidi merupakan salah satu penjajahan ekonomi kepada masyarakat Buton yang mana hasil usaja tersebut disedot di pusat.
“Meminta kepada DPRD Buton bekerja dengan aparat penegak hukum agar melakukan pemanggilan kepada pimpinan Indomaret dan Pemerintah daerah,,”ambahnya lagi.
“Sudah menjadi pemikiran semua, Pemerintah daerah tidak mampu memikirkan masyarakatnya,”ujarnya.
Dia mengatakan Dinas Perdagangan dinilai tidak memiliki fungsi pasalnya beberapa pasar yang sudah dibangun tidak difungsikan.
“Kami menolak keras adanya indomaret di Buton, kami meminta DPRD mencabut izin indomaret di Buton,”ujarnya.
Kata dia DPRD akan mendengarkan aspirasi masyarakat kabupaten Buton bukan penghianat rakyatnya. Seharusnya pemerintah Kabupaten Buton memikirkan bagaimana perekonomian di Buton
“Untuk itu kami meminta agar pemerintah mencabut izin indomaret, ini masalah kesejahteraan rakyay bukan politik,”pungkasnya.