BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pj. Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si dan Sekretaris Daerah Kab. Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. dan para kepala OPD Kab. Buton terkait menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi APBD Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/ Kota dan OPD Pemerintah Provinsi Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin siang 13 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sultra juga menyerahkan piagam penghargaan atas Capaian Prestasi Pemerintah Kabupaten/Kota di berbagai kategori termasuk OPD terbaik lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Kabupaten Buton juga menorehkan prestasi sebagai Terbaik II dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2022 Lingkup Provinsi Sultra. Namun, penyerahan piagam penghargaan telah diserahkan langsung pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Kemenkeu RI kepada Pj. Bupati Buton pada kegiatan FGD di Baubau, Februari lalu.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Bumi Anoa mengatakan pelaksanaan anggaran dikatakan berhasil dilihat dari penyerapan anggarannya dengan hasil yang optimal.
Menurut Gubernur Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebesar 5,53% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Hal ini mencerminkan peningkatan capaian kinerja semua elemen pembangunan dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tahun 2022 yang lalu, sekaligus menjadi bekal kita dalam menjawab 3 isu besar pembangunan di tahun 2023, yakni,Penurunan angka kemiskinan, Prevalensi penurunan stunting dan Revitalisasi pendidikan vokasi, guna menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran dapat diketahui dengan menilai tingkat penyerapan anggarannya. dimana, pelaksanaan anggaran yang ideal ditandai dengan penyerapan anggaran yang tinggi disertai dengan output (keluaran) dan outcome (hasil) yang optimal. penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyerap anggaran belanja secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”ungkapnya.
Kemudian Ia menyampaikan bahwa diharapkan pengelolaan anggaran dapat terus ditingkatkan agar menjadi pengungkit ekonomi di daerah.
“Oleh karena itu, kinerja pengelolaan anggaran yang baik diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dengan pola realisasi belanja yang merata, sehingga dapat menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian di daerah”ucapnya.
Ia juga berharap para pemimpin di daerah memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan dan berdampak langsung kepada masuarakat.
“Sebagai kepala daerah, kita diharapkan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. karena itu, dalam kondisi perekonomian saat ini, apbd sebagai instrumen fiskal yang harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif, inklusif, dan terukur agar memiliki dampak langsung kepada masyarakat, dan untuk pertumbuhan
ekonomi”harapnya.
Di akhir acara, Gubernur H. Ali Mazi, SH didampingi Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, Kepala BPKAD Muh. Ilyas dan Direktur Umum Bank Sultra juga meluncurkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online.
