BAUBAU, FAKTASULTRA.ID – Jembatan Muna – Buton belum dapat di bangun pada periodisasi RPJM 2020 – 2024 namun direncanakan pada RPJP nasional p2025 – 2030.
“Pembangunan jembatan Muna – Buton tidak bisa dilakukan pada periodesasi 2020 – 2024 nanti di tahun 2025 ke atas khusus pembangunan jembatan ini baru dikerjakan “ujar Kepala Bapeda provinsi Sulawesi Tenggara saat musrembang di Nirwana Vila Baubau, Senin (20/03/2023).
Kata dia Pemerintah Provinsi Sultra sudah melakukan perencanaan untuk tahun 2024 terkait dengan usulan program dan kegiatan sangat banyak, kurang lebih ada 20 usulan yang paling prioritas dari ratusan usulan yang dibuat dan tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Kita sudah usulkan kemarin pembangunan jembatan Muna Buton di pembahasan sempat di pending karena memang negara saat ini belum punya kebijakan untuk pembangunan baru,”ujarnya lagi.
Disebutnya persoalannya sekarang dampak krisis ekonomi saat ini, inflasi terjadi dimana-mana akibat konflik global dan imbas dari Covid-19 yang membuat keuangan negara terganggu sehingga anggaran yang membutuhkan anggaran besar itu dikoreksi lagi oleh negara merujuk kepada visibiliti studi. Ditambah lagi dana negara difokuskan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).
Pulau Muna dan Pulau Buton memang dari studi kelayakan sudah di susun dan di akte ekonominya memang nilai ekonominya untuk jembatan muna buton itu akan nampak di tahun 2030, inilah alasan pemerintah pusat sebagai pertimbangan kenapa belum di masukan.
Tentunya ini akan dilaksanakan pembangunan, sambung dia, karena sifatnya multi years. Kalau pembangunannya pada tahun 2025 atau 2026 itu biasanya makan waktu kurang lebih 3-4 tahun. Sehingga diharap pada tahun 2030-an nanti sudah bisa difungsikan sehingga nilai manfaat ekonominya itu sesuai dengan studi kelayakan yang terpenuhi.
Sedangkan prioritas kedua itu pembangunan jembatan Pulau Muna dan daratan Sulawesi Tenggara yang menghubungkan pulau Muna dan Konawe Selatan hingga saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan sesuai hasil study kelayakan yang sudah di hitung oleh pemerintah pusat itu kelayakan ekonomisnya nanti di atas tahun 2030 namun di dalam usulan perencanaan kita tetap menjadikan itu sebagai prioritas.
Sisanya di gunakan terkait perpanjangan dan pelebaran bandara betoambari dan bandara matahona hingga bandara kolaka utara lalu pelabuhan pelabuhan veri yang saat ini konstruksinya sudah agak di bawah standar.
Tahapan perencanaan untuk 2024 sudah lakukan sejak bulan Februari kemarin termasuk sudah dilakukan tahapan konsultasi publik, menampung aspirasi melalui musrenbang kabupaten dalam pembahasan provinsi apakah lewat APBD atau APBN, Pemprov juga sudah berkoordinasi dan bersinergisasi dengab pemerintah pusat.
