BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pj. Bupati Buton Drs Basiran M.Si dan Bupati Minahasa di Undang untuk menghadiri Konferensi Kelautan Dunia Our Ocean Conference 2023 di Panama.
Dua kepala daerah di Indonesia akan menjadi wakil Indonesia dalam perhelatan konferensi kelautan tersebut yakni, Pj. Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Drs. Basiran, MSi dan Bupati Minahasa, Sulawesi Utara, Dr. Ir. Royke Octavian Roring MSi.
Konferensi kelautan tersebut bertajuk 8 th Edition Of The Ocean Confrence yang akan digelar di panama City, Republik Panama, Amerika Tengah, pada 2 hingga 5 Maret 2023.
Pertemuan ini merupakan ajang dialog kolaboratif antara kepala negara, sektor swasta, masyarakat sipil dan lembaga akademik guna membahas berbagai upaya penyelamatan sumber daya laut.
Dalam situs resmi Rare Indonesia menyebutkan Kedua Bupati tersebut merupakan perwakilan Dari Bupati/ Walikota pesisir yang bergabung dalam forum Kemitraan Bupati/ Walikota Pesisir untuk Pencapaian TPB 14 di Prov Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, yang diinisiasi oleh Rare atas kerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dan Bappenas RI.
Mereka mewakili para bupati dan wali kota pesisir lainnya untuk dapat menyuarakan kepada dunia internasional bagaimana peran seorang Kepala Daerah Kabupaten dalam mendukung masyarakat Pesisir melalui program-program perikanan yang berpihak terutama pada nelayan kecil di daerah mereka masing-masing.
Pj. Bupati Buton Bakal Promosikan Potensi Buton di Panama
Pj. Bupati, Buton, Sulawesi Tenggara, Drs. Basiran, MSi dan Bupati Minahasa, Sulawesi Utara, Dr. Ir. Royke Octavian Roring MSi mewakili Indonesia dalam Konferensi Kelautan tersebut bertajuk 8 th Edition Of The Ocean Confrence yang akan digelar di panama City, Republik Panama, Amerika Tengah, pada 2 hingga 5 Maret 2023.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Buton bakal mempromosikan potensi kelautan, termasuk potensi alam dan wisata lainnya yang dimiliki Bumi Penghasil Aspala Alam Terbesar di Dunai tersebut.
Pertemuan ini merupakan ajang dialog kolaboratif antara kepala negara, sektor swasta, masyarakat sipil dan lembaga akademik guna membahas berbagai upaya penyelamatan sumber daya laut.
“Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Buton. Jadi saya bawa hasil kerajinan seperti nentu, tenunan Buton, Kripik Tuna, Sambal Tuna, Kripik Sukun, dan Hasil olahan nelayan lainnya. Dan itu merupakan permintaan Kedutaan Besar Indonesia di Panama,” kata Pj. Bupati Buton sesaat sebelum meninggalkan tanah air menuju Panama City Tocumen Airport,” Selasa, 28 Februari 2023.
Direncanakan Pj. Bupati Buton bersama rombongan Indonesia setelah transit di Dubai United Arab Emirates, International dan Los Angeles International Airport (LAX), akan langsung dijemput Tim Rare Global (Tanmatra) dan disambut oleh Kedubes Indonesia untuk Panama di Panama City Tocumen Airport
Pada Konferensi keluatan tersebut Pj Bupati akan mengikuti Side Events Panama Convention Center Pemerintah Daerah & Nelayan Skala Kecil: Bagaimana Kita Dapat Membuat Kerja Sama Pengelolaan untuk Masyarakat Pesisir.
“Pada ajang itulah kita akan mempromosikan dan menampilkan potensi daerah di Kabupaten Buton,” kata Pj. Bupati Buton.
Pj. Bupati Buton tergabung dalam Rombongan Indonesia yang hadir dalam konfrensi kelautan yakni Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Marves, Bappenas, Kementerian Investasi dan BKPM, Kemenlu dan Bupati Minahasa.
Tim Program officer angell foundation (Donor Program PAAP) Amerika Serikat sebelumnya Kunjungi Buton
Pj. Bupati Buton mengatakan ada beberapa aksi yang menjadi pedoman Tim Rare dalam melaksanakan beberapa program di Kabupaten Buton antara lain, Mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab yang mencakup perndaftaran pemantauan hasil tangkapan, partisipasi dalam pengelolaan perikananan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Salah satu program Rare adalah mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang lestari sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan kecil melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).
Dikatakan Pj. Bupati Buton, untuk mendukung program rare itu saat ini telah terbentuk 3 kawasan dan 3 kelompok pengelola PAAP yaitu kawasan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan yang meliputi 7 desa dengan nama kelompok pengelola PAAP Lasinta Lape-lape, Kawasan PAAP Kapontori yang meliputi 7 desa dan Kawasan PAAP Wabula yang meliputi 4 desa dengan nama kelompok Pengelola PAAP Nambo Nipiara. Dari 3 kawasan PAAP yang telah terbentuk, PAAP Lasinta Lape-lape yang berada di Kawasan Siotapina Lasalimu Selatan telah mendapat persetujuan pengelolaan oleh Gubernur Sultra yang penetapannya melalui SK Gubernur Sultra Nomor 126 tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Akses Area Perikanan di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan. Kawasan PAAP Kapontori dan PAAP Nambo Nipiara Wabula sudah dilakukan verifikasi oleh team.
“Pada awal tahun 2022 Rare Indonesia menambah kawasan baru di Kabupaten Buton yang berada baru di di Teluk Pasarwajo dan sekitarnya yang terdiri dari 3 sub site yang meliputi 7 desa/kelurahan di sub site I (Kec. Wabula-Pasarwajo), 11 desa/kelurahan di sub site II (Kec. Pasarwajo) dan 11 desa di sub site III (Kec. Wolowa Siotapina). Pada calon kawasan baru telah dilakukan survey kondisi habitat dan sudah diusulkan calon kawasan PAAP dan Kawasan Larang Ambil (KLA) tinggal menunggu pembahasan finalisasinya,” katanya.
Bukan hanya itu, Mantan Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Utara ini mengatakan melalui program PAAP ini, telah dibentuk pula 13 Kelompok Simpan Pinjam di Siotapina dengan jumlah tabungan Rp 176.4 juta, dan 4 kelompok Simpan Pinjam Baru di Kapontori dengan jumlah tabungan sebanyak Rp14.8 juta. Selain itu pula, melalui kerjasama yang cukup erat dengan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Buton telah mengeluarkan Perbub Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Buton, dan pada tahun 2022 ini telah diterima total usulan rancangan anggaran pembangunan desa dari 15 desa di 3 kawasan sebesar Rp 1 milyar.
Direncanakan kedua kepala daerah tersebut (Buton dan Minahasa) meninggalkan tanah air menuju Panama City, Amerika Tengah tangal 1 Maret 2023 setelah proses izin Kemendagri rampung.
Pj. Bupati Buton menghadiri Konferensi Kelautan Dunia Our Ocean Conference 2023 di Panama atas biaya penyenggara yakni Rare.
“Kami dibiayai oleh pihak penyelenggara yakni Rare. Jadi kami tidak menggunakan APBD Buton,” begitu Pj. Buton dalam pesan singkatnya.
Oktober Tahun 2022 lalu, Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi pada tatap Muka Bersama Senior Program Officer Angel Foundation (Domor Program PAAP) Usa dan Tim Rare Indonesia di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin (10 Oktober 2022)
Pj Bupati menjelaskan kondisi Kabupaten Buton sebagai daerah pesisir dengan panjang garis pantai berkisar 262.955 km dan berada di wilayah laut Flores dan laut Banda dengan kategori wilayah pengelolaan perikanan 713 dan 714. Dengan Kondisi geografisnya tersebut tentunya memiliki kondisi potensi perikanan yang cukup tinggi dengan jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan pada tahun 2021 saja sekitar 26.465,27 ton/tahun.
Dari 7 kecamatan dan 85 desa/kelurahan yang ada di kabupaten ini, kata orang Nomor Satu di kabupaten Buton ini sebagian besar masyarakatnya (67 desa/kelurahan) berdomisili di wilayah pesisir dengan jumlah nelayan sebesar 8.316 jiwa dan sebagian besar nelayan
“Tingginya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Buton jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dengan melindungi ekosistem pesisir dan menghindari praktek penangkapan ikan yang merusak atau eksploitatif, akan mendorong ekonomi, ketahanan pangan, pertumbuhan serta akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” katanya.
Pj. Bupati mengemukakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pengelolaan wilayah laut dari 0-12 mil laut menjadi kewenangan provinsi, sementara tantangannya adalah laut teritorial yang luasnya cukup besar, sehingga beban pemerintah provinsi dalam mengelola laut semakin besar pula.
“Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemrov Sultra bekerjasama dengan Rare Indonesia mengenalkan program perikanan skala kecil berkelanjutan melalui upaya peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan laut dan perikanan. Komitmen pemerintah provinsi sangat kuat terutama dengan dikeluarkannya Pergub Sultra Nomor 36 tahun 2019 tentang pengelolaan akses area perikanan. Pergub ini memberikan ruang dan akses kepada kelompok masyarakat untuk dapat mengelola wilayah lautnya secara mandiri,” katanya.
Dikatakan Kepala BPKAD Provinsi Sultra saat ini telah terbentuk 3 kawasan dan 3 kelompok pengelola PAAP yaitu kawasan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan yang meliputi 7 desa dengan nama kelompok pengelola PAAP Lasinta Lape-lape, Kawasan PAAP Kapontori yang meliputi 7 desa dan Kawasan PAAP Wabula yang meliputi 4 desa dengan nama kelompok Pengelola PAAP Nambo Nipiara. Dari 3 kawasan PAAP yang telah terbentuk, PAAP Lasinta Lape-lape yang berada di Kawasan Siotapina Lasalimu Selatan telah mendapat persetujuan pengelolaan oleh Gubernur Sultra yang penetapannya melalui SK Gubernur Sultra Nomor 126 tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Akses Area Perikanan di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan. Kawasan PAAP Kapontori dan PAAP Nambo Nipiara Wabula sudah dilakukan verifikasi oleh team dan sudah diajukan ke Gubnernur Sultra untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan dan saat ini masih menunggu penetapan Gubernur Sultra.
“Pada awal tahun 2022 Rare Indonesia menambah kawasan baru di Kabupaten Buton yang berada baru di di Teluk Pasarwajo dan sekitarnya yang terdiri dari 3 sub site yang meliputi 7 desa/kelurahan di sub site I (Kec. Wabula-Pasarwajo), 11 desa/kelurahan di sub site II (Kec. Pasarwajo) dan 11 desa di sub site III (Kec. Wolowa Siotapina). Pada calon kawasan baru telah dilakukan survey kondisi habitat dan sudah diusulkan calon kawasan PAAP dan Kawasan Larang Ambil (KLA) tinggal menunggu pembahasan finalisasinya,” katanya.
Bukan hanya itu, Mantan Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Utara ini mengatakan melalui program PAAP ini, telah dibentuk pula 13 Kelompok Simpan Pinjam di Siotapina dengan jumlah tabungan Rp 176.4 juta, dan 4 kelompok Simpan Pinjam Baru di Kapontori dengan jumlah tabungan sebanyak Rp14.8 juta. Selain itu pula, melalui kerjasama yang cukup erat dengan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Buton telah mengeluarkan Perbub Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Buton, dan pada tahun 2022 ini telah diterima total usulan rancangan anggaran pembangunan desa dari 15 desa di 3 kawasan sebesar Rp 1 milyar.
Bukan hanya itu, Mantan Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Utara ini mengatakan melalui program PAAP ini, telah dibentuk pula 13 Kelompok Simpan Pinjam di Siotapina dengan jumlah tabungan Rp 176.4 juta, dan 4 kelompok Simpan Pinjam Baru di Kapontori dengan jumlah tabungan sebanyak Rp14.8 juta. Selain itu pula, melalui kerjasama yang cukup erat dengan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Buton telah mengeluarkan Perbub Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Buton, dan pada tahun 2022 ini telah diterima total usulan rancangan anggaran pembangunan desa dari 15 desa di 3 kawasan sebesar Rp 1 milyar.
“Dalam mendukung Program Rare Indonesia Kepala Dinas Perikanan, dan Tim Pelaksana kegiatan telah melakukan serangkaian pendampingan di masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan di kawasan PAAP dengan memberikan bantuan berupa paket sarana penangkapan ikan, sarana pengolohan dan pemasaran,” kata Pj. Bupati.
Meskipun demikian, kata Pj. Bupati membangun perikanan kecil yang kuat dan berkelanjutan skala belumlah usai, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Jika kita ingin memiliki masyarakat pesisir yang berdaya dan perikanan skala kecil yang maju, maka kita perlu juga membangun infrastruktur penunjang sektor perikanan, memperbaiki rantai pasar dan terus meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.
“Melalui kemitraan dan kolaborasi antara Indonesia dan Pemerintah Daerah, Rare Kabupaten Buton diharapkan akan terwujud pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang mandiri, lestari dan berkelanjutan demi tercapainya masyarakat kesejahteraan masyarakat pesisir. Sehingga terbentuk masyarakat pesisir yang tangguh dan berdaya. Semoga kemitraan dan kolabarasi antara Rare Indonesia dan Pemkab Buton di masa yang akan datang masih akan tetap terjalin.(***).
