BUTON, FAKTASULTRA.ID – Komitmen tuntaskan stunting hingga nol persen Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menggelar apel Besar bergerak bersama Buton Sehat Bebas Stunting (BSBS).
Apel akbar dipimpin Pj Bupati Buton Drs Bzsiran M.Si Hadir kapolres, kajari, TNI, Camat, kades, kepala sekolah, tokoh masyarakat dialun-alun takawa Buton, Senin (13/02/2023).
“Posisi stunting di Buton diatas rata-rata nasional 32,6 persen berdasarkan data dari Kementrian kesehatan sebanyak 1819 anak. ini semua tantangan bagi semua kepala daerah, kajari, dandim, ketua dprd, kepala bpkp, bps,”ujar Pj Bupati Buton Drs Basiran M.Si.
Untuk itu kata dia perlu menyatukan gerak langkah bergerak bersama bukan hanya yang dikerjakan kemenkes, bkkn, Pemda, kajari, kapolres tapi semua komponen mulai dari Presiden hingga masyarakat.
Pasalnya jika dibiarkan saat Indonesia memasuki tahun emas 2045 bangsa Indonesia akan mendapatkan generasi yang tidak produktif alias stunting.
Hari ini kata dia tujuh camat membacakan ikrar “Buton Sehat Bebas Stunting” ini sebagai bagian kesadaran diri untuk bergerak bersama komitmen turunkan stunting sebagai garda terdepan di kecamatan bersama kades dan lurah.
“Saya mengharapkan peran masing-masing instansi harus bergerak dalam rangka mengentaskan stunting mulai saat pra nikah atau usia sebelum melaksanakan nikah,”ujarnya.
Kalau persoalan kemiskinan lanjut dia, sudah pasti banyak generasi saat ini yang stunting tapi salah satu penyebab utama stunting adalah pola hidup, pola asuh yang salah.
Sehingga melalui penyuluh agama, pendeta, pemuka agama, catatan sipil sebelum melakukan perkawinan melakukan pembinaaan bagaimana menjaga istri dan anak saat nol kehidupan.
Bukan hanya perintah, dia berharap masyarakat mampu punya kepedulian menjadi orang tua asuh, Forkopimda, kepala badan sudah bersedia diangkat menjadi bapak asuh stunting.
Jika hanya kita bercerita membagi makanan tambahan tanpa ada gerakan pembinaan maka akan sia-sia, forkopimda nanti akan memerintahkan personilnya untuk menjadi orang tua asuh stunting.
“Jika semua satu data baik dinas kesehatan, polisi, kejaksaan, TNI, yakin dan percaya kita bergetak bersama maka kita akan atasi persoalan stunting,”tandasnya.
Pihak perbankan, tokoh masyarakat, juragan emas, juragan ikan, kepala PAUD, SD, yang berhadapan langsung dengan anak, semua harus peduli. Jangan biarkan anak sekolah tidak kreatif banyak termenung bahkan bergerak susah itu harus menjadi perhatian khusus.
“Kami forkopimda tidak mungkin berbuat banyak jika tidak didukung oleh seluruh aparatur, oleh sebab itu saya Dandim, kapolres, kajari sangat mengharapkan dukungan kita semua,”ujarnya lagi.
Dia menegaskan agar setiap tugas yang diberikan jangan mengeluh, tanah Buton tanah berkat jika kita bersatu, bergerak bersama menyelesaikan persoalan daerah maka stunting akan teratasi.
Diapun mengucapkan terimakasih kepada forkopimda, sekda seluruh instansi vertikal, PN, PA, Camat, lurah, kades kepala OPD, babinsa, bhabinkamtibmas.
“Saya yakin jika kita satu data, satu gerakan, satu inovasi, yakin dan percaya kita akan mencapai zero stunting di Buton,
Presiden tidak main main sehingga memerintahkan semua bergerak bersama,”ujarnya lagi.
Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen SH SIK M.Ikom menyampaikan keberadaan ASN, polisi dimasyarakat sebagai alat – alat negara tapi dalam memelihara kamtibmas belum terlihat.
Sebagai ASN dimintanya agar kerapian pakaian selalu diperhatikan, bagaimana ASN akan diperhatikan jika dia sendiri tidak mmemperhatikan dirinya. Aneh sekali kalau pimpinan, ada jabatan tampil didepan memberi contoh bagi anggota tapi besikap sebaliknya.
“Padi yang berisi itu semakin menunduk kalau banyak gayanya pasti otaknya kosong,”katanya.
Ada nilai nilai yang harus dijaga sebagai orang yang dituakan dalam jabatan. Pemimpin dari pecundang merusak bangsa.
“Kedepan saya harapkan ada orang Buton menjadi Kapolres,”ujarnya.
Dia juga berharap agar warga menjaga kamtibmas maka acara joged yang kerap menjadi pemicu penganiayaan hingga berbuntut pada pelaporan di kepolisian ditiadakan.
Kajari Buton Ledrik VM Takandengan SH MH menyampaikan agar semua warga menanamkan Buton Selalu Dihati didalam dirinya sehingga bisa berpikir tentang Buton.
“Saya selalu berpikir bagaimana kejaksaan hadir memberikan kontribusi untuk masyarakat, setiap saat kita harus punya inovasi dan diambil dari kearifan lokal,”katanya.
kata dia Kajari tidak punya kewenangan untuk mengatur ASN tapi punya kewenangan lain jika ASN berbuat salah.
Kata dia stunting bukan masalah sepele, Kajari ambil bagian karena Presiden memerintahkan untuk membantu menuntaskan stunting, Daerah tidak akan ada warga yabg stunting jika dananya digunakan untuk membangun.
“Saya sangat tegas jangan coba-coba bermain dengan uang negara, Saya tidak main-main dengan kebocoran anggaran kenapa? kalau anggaran tidak bocor maka tidak akan ada yang stunting, BKKBN jangan main – main dengan dana penyuluhan,”tegasnya.
Kata dia komitmennya untuk masyarakat Buton, tidak mau masyarakat Buton menderita karena Kepala OPD salah kelolah anggaran.
“Bendahara jangan takut diancam kadis karena berbuat benar! ini penting karena kalau kita bisa mencegah kebocoran anggaran maka bisa digunakan untuk menurunkan angka stunting,”tandasnya.
“Jika semua bergerak, mari jaga dan kawal anggaran kita, camat, kades garda terdepan maka stunting akan turun,”imbuhnya.
Apel ini menurut dia memberikan spirit baru untuk menyadari jika bapak/ibu ASN penting. jika kita menyadari kita penting maka kita akan peduli dengan orang lain.
“Bagaimana kita mau jadi bapak asuh jika kita tidak penting. maka tarulah buton selalu dihati, mulai pagi hari ini kita bergerak bersama Buton bebas stunting,”pungkasnya.
Sementara itu Dandim diwakili perwira penghubung TNI 1413 Buton Mayor Arm La Ode Mursalim memberikan inspirasi kepada para ASN terkait apel besar BSBS.
“Kepedulian kita agar kita tidak dikatakan stunting maka harus sehat, anak stunting itu berawal dari nol kehidupan hingga balita itu masa stunting. Untuk menghindari stunting budayakan lagi peduli,”katanya.
Kodim sudah memulai dengan menurunkan babinsa mendata namun dengan keterbatasan.
Dia berharap gaji para ASN untuk memberi makanan anak yang bergizi jika anak sehat maka anak anak akan tumbuh menjadi pemimpin.
Kepala BPS Biton Zablin menyampaikan Terkait data stunting secara kelembagaan bps tdk terlibat langsung.
Namun lanjut dia data ini bisa didudukan kembali bersama – sama, Setelah forum ini untuk difasilitasi agar ada persamaan data dilapangan.
Pasalnya dari data dari Kementrian kesehatan jumlah stunting di Buton 32 persen 1819 orang, sementara Dinas Kesehatan Buton 19,37 persen dengan jumlah penderita stunting 780. Sementara data di BKKBN Buton 5000 lebih.
Pemkab Buton dan Forkopimda, BUMN,BUMD Rakor Bersama
~Satukan Persepsi Tekan Inflansi dan Turunkan Angka Stunting dan Evaluasi Program Kerja. Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Rapat koordinasi Evaluasi Tahun Anggaran 2022 dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 bersama Pejabat Struktural/Fungsional, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, KA UPTD, Kepala SD, SMP, dan Paud.
Rakor itu juga melibatkan Forkopimda bersama jajarannya, utamanya, Kejaksaan Negeri Buton, Polri menghadirkan Kapolsek dan Babinkabtimas, TNI melibatkan Danramil dan Babinsa, Kemanag menghadirkan KUA dan penyuluh Agama, dan tokoh masyarakat di kabupaten Buton. Rakor dipusatkan di Islamic Center, Takawa, Pasarwajo, Senin, 13 Februari 2023
Rakor diawali dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Buton. Rajkor juga dirangkaikan dnegan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kejaksaan Negeri Pasarwajo tentang Penanganan Hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Launching Aplikasi Analisis Media Lokal (SIDIALOKA) dan Kominfo Buton TV.
Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran. M.Si selaku Ketua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan daerah) Kabupaten Buton ketika membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan pada semua ASN Buton untuk berinovasi, berkreasi untuk membuat Buton lebih baik. “Kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Saya yakin kita semua dapat membangun Buton yang lebih baik lagi,” tegas Pj. Bupati Buton.
“Hari ini kita menandatangani MOU untuk percepatan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dunia usaha. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan evaluasi tahun anggaran 2022 dan pelaksanaan tahun anggaran 2023. Tadi pagi kita telah melakukan apel besar “Buton Sehat Bebas Stunting” sebuah kegiatan dalam rangkaian bergerak bersama. Kita juga hari ini melaunching Aplikasi Analisis Media Lokal (SIDIALOKA) dan Kominfo Buton TV.
“Terimakasih kepada Kepala Dinas Kominfo yang telah membuat aplikasi analisis media local yang disebut dengan “SIDIALOKA” dan Kominfo Buton TV yang menjadi wadah untuk menganalisa dan memonitoring media-media yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buton baik media cetak maupun media elektronik sekaligus pemerintah Kabupaten Buton canel YouTube Diskominfo Buton TV,” kata Pj. Bupati Buton.
Kepala daerah di Bumi penghasil Aspal Alam menegaskan untuk focus, tegak lurus untuk kepentingan rakyat. “Insya Allah Rahmat Allah dan pahala turun dari langit dengan gaji yang masuk di dalam darah kita, Insya Allah kita semua dirahmati dan melahirkan anak-anak yang sholeh dan sholeha,” katanya.
Pj. Bupati Buton juga menyampaikan falsafah Buton, “Taposasaangu, Tapomamasiaka, Tapomaeyaka. Itulah hakikat orang Buton. Sehingga orang Buton dimanapun berada menjadi layaknya seperti Nenas, keliatannya berduri tetapi hatinya manis dan bisa memberikan cahaya bagi orang lain.
“Hari ini Kita mengundang para Forkopimda, Kapolres, Kajari, Kepala OPD, Sekdin, Kabag, Kabid dan BUMD, BUMN, Para Kepala Sekolah, Camat dan Para Kepala Desa untuk manyamakan dan menyatukan pemahaman. Satu komando karena dalam penyelenggaraan pemerintah, dari atas sampai kepala desa itu satu perintah. Tidak ada yang membuat penafsiran sendiri-sendiri karena negara ini adalah negara kesatuan Republic Indonesia,” katanya.
Dikatakan Pj. Bupati, baik bapak Presiden, Mendagri, Kapolri, Kejari, maupun bapak Panglima TNI, ini satu perintah, perintah Presiden yang saya sampaikan pertama tentang pengendalian inflasi daerah. Dalam pengendalian inflansi, Buton itu mengalami deflasi atau penurunan. Penyebabnya adalah harga bahan bakar minyak dan termaksud didalamnya adalah harga ikan.
“Kita daerah penghasil ikan. Dengan melonjaknya harga BBM mengakibatkan nelayan kita susah melaut. Sehingga pemerintah malakukan intrfebsi dengan menyalurkan bantuan BBM kepala nelayan. Harga beras dari Sabang sampai Merauke mengalami peningkatan, oleh sebab itu, pemerintah melakukan kegiatan pasar murah dan menyalurkan bantuan kepada tukang ojek, sopir mobil,” katanya.
Rakor bersama Pj Bupati Buton
Stabilitas politik dan keamanan ini penting, kata Pj. Bupati karena Sabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan apapun di negara manapun. Hari ini terjadinya krisis energi, terjadinya krisis pangan di belahan dunia karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Itu artinya dunia sekarang bukan lagi seperti dulu saling ketergantungan satu sama lain. Oleh sebab itu kita jaga stabilitas politik dan keamanan.
“Saya perintahkan kepada Kasat Pol PP untuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, KPUD dan bawaslu untuk menertibkan baliho para Caleg, atau Calon kepala daerah, di sekitar wilayah Kabupaten buton agar tidak sembarangan, karena ini mengundang potensi kerawanan social politik dalam pemilu,” katanya.
Ia juga menegaskan dalam persiapan Pemilu 2024 kepada Badan Kesbangpol Buton untuk menerbitkan instruksi kepada semua camat, kepala desa, lurah untuk melaksanakan pendambingan membantu penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pemilu 2024.
”Apapun kegiatannya jangan perna menolak ajakan KPUD untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab itu adalah tugas kita sebagai aparatur pemerintah di daerah termaksud TNI/Polri ikut membantu. Tetapi bagi kepala desa, lurah dan camat dan aparatur sipil negara tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan salah satu tugas Penjabat Bupati adalah menyukseskan, memfasilitasi penyelenggraan pemilu 2024,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Buton, L.M Sumarlin Buchari, S.E usai penadtanganan MOU dengan Pemkab Buton menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Buton. Pihaknya berjanji akan mendorong perekonomian dan investasi di Kabupaten Buton.
“Saya sudah berkeliling dibeberapa provinsi dengan membawa pulang ilmu dan pengalaman yang saya dapat di daerah lain. Saat ini, Saya sebagai putra Daerah Buton pulang ke Buton dengan membawa pengalaman dari daerah lain bahwa luar biasa betapa kayanya negara Indonesia utamanya Buton yang kita cintai ini,” katanya.
Ketua Kadin yang membuka usaha dibeberapa daerah termasuk Bitung, Sulawesi Utara melihat Kabupaten Buton seperti Kota Bitung yang kaya dengan potensi perikananya. “Tetapi sayangnya kurang pabriknya. Olehkarena itu lewat Kadin ini saya sangat berharap dukungan dari bapak Bupati dan Forkopimda sekaligus para kepala OPD untuk bersama-sama mendorong investasi di Kabupaten Buton,” harapnya.
Di tiga bulan pertama, lanjut Sumarlin program Kadin Buton yakni mengolah makan ternak dan membuat duplikat. “Dan Insya Allah kalau diizinkan beberapa hari ini kita mencoba menggunakan sentra IKM untuk dioperasikan dan investasi kami bawa dari Kadin tetapi tidak menggunakan APBD,” lanjutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, SH, MH mengatakan secara kelembagaan kejaksaan mempunyai dua bidang tugas yang bersentuhan langsung dengan pemerintah yakni melakukan pengamanan dan pengawalan proyek pembangunan strategis dan pendampingan hukum didalam pengamankan kebijakan kebijakan pemerintah.
“Tadi penandatanganan MOU adalah payung bagi pemkab untuk mengelolah keuangan. Kami memberikan pertimbangan hukum baik dalam bentuk prodak ekonomi maupun pendampingan Asessmen. Ini adalah satu hal yang memang harus digunakan karena Kejari merupakan lembaga yang punya kewenangan sebagai pengacara negara,” katanya.
Untuk itu Kajari mendorong para OPD untuk menggunakan pengacara negara untuk pendampingan program kegiatan. Kesadaran hukum masyarakat tinggi maka angka kriminal menurun. Itu adalah pencapaian keberhasilan kita semua.
Kajari menegaskan kepada para OPD untuk mengontrol sejumlah pelaksanaan program sejak penandatanganan kontrak. Ia juga meminta kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan yang masuk ke desa.
Senada dengan Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen, S.H. S.I.K. Ia menegaskan para ASN dan seluruh orangtua untuk bisa membantu pihak kepolisian untuk menjaga kamtimas dalam masyarakat. Sebab suasana yang kondusif akan mendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas. “Hindari kericuhan. Mari kita ciptakan lingkungan yang damai dan kondusif,” katanya.
Dandim 1413 Buton yang diwakili, Pabung Mayor Arh. La Ode Mursalim kembali menyampaikan bahwa sebentar Bangsa Indoensia akan menghadapi perhelatan pesta demokrasi. Pesta demokrasi kata Pabung adalah tugas kita semua, karena terkait dengan penegak kedaulatan negara dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
“Salah satu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara darat, laut dan udara. Kami di darat menjaga stabilitas keamanan dan unsur unsur dinamisator adalah para Babinsa. Untuk itu jangan bermain-main dengan keamanan negara. Mari kita jaga dan ciptakan situasi kemanan daerah kita,” katanya.
