BLBUTON, FAKTASULTRA.ID – Hirilisasi industri aspal Buton dinilai tidak akan terwujud dalam waktu dua tahun kedepan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Muhammad Risman Amin Boti.
Menurutnya, Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan akan melakukan Hilirisasi aspal Buton mestinya disambut cepat pemerintah daerah kabupaten Buton.
“Sebab, Hilirisasi aspal Buton itu berkaitan dengan kepastian hukum yang didalamnya perizinan karena tentu investor untuk membangun industri pasti membutuhkan izin lokasi,” kata Muhammad Risman dalam rilis persnya kepada media, Sabtu (28/1/2023).
Risman menjelaskan untuk membahas Hilirisasi industri aspal Buton, Pemda harus membentuk tim penataan ruang daerah. Kata Risman, tim tersebut bertugas melakukan pembahasan tata ruang pada wilayah sekitar industri.
“Oleh karena itu, Pj Bupati Buton mestinya pada akhir 2022 kemarin sudah membentuk yang namanya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) untuk membahas semua permasalahan tata ruang di daerah termasuk mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata ruang industri aspal,” jelasnya.
Risman menambahkan soal permasalajan tata ruang juga ditegaskan Presiden Jokowi.
Menurut Risman, Jokowi selalu menyebut pada setiap kesempatannya bahwa permasalahan tata ruang menjadi masalah serius untuk cepat diatasi karena menjadi kendala dalam investasi.
Untuk itu, ia menegaskan kepada Pj Bupati Buton segera membentuk Forum Penataan Ruang Daerah pengganti Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Buton.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
“Jadi terkait masalah tata ruang dulu masanya pak Bakry sudah ada keputusannya (Bupati Buton) Nomor 455/2019 tentang TKPRD tapi tidak aktif itu tim, jadi saya rasa untuk membahas tata ruang daerah ini susah sehingga bagaimana kita bicara Hilirisasi Sumber daya alam kita,” tanya Risman.
“Padahal fungsi dengan adanya tim penataan ruang daerah itu juga membahas setiap perkembangan revisi Perda Buton No 1/2014 tentang RTRW Buton tahun 2013-2033,” sambungnya.
Mantan Ketua Investigasi Konsorsium Anti Tambang (KATAM) Maluku Utara mengakui permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Buton belum ditindaklanjuti untuk ditetapkan karena menunggu penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Hanya saja, kembali lagi soal keseriusan Pemda karena jangankan membentuk tim baru Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana amanat UUCK, mengefektikan yang sudah ada saja yaitu TKPRD tidak dianggarkan dari tahun 2019 sampai sekarang jalan di tempat sehingga bisa dikatakan daerah jadi penghambat” tutup Risman.
Diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya atas lonjakan impor aspal selama ini. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa, (27/9/2022).
Kepala negara menyebutkan selama ini Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.
“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Oleh karena itu, ia meminta agar impor aspal disetop pada tahun mendatang atau hingga 2024. Industri dalam negeri, kata dia, akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuat jalan tersebut.
“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silahkan, swasta silakan, join dengan asing, silahkan,” ucap Jokowi.
